Kunjungan ini bertujuan membahas perkembangan konflik dengan Iran sekaligus menjajaki peluang dialog.
Gedung Putih menyatakan misi tersebut difokuskan untuk memahami posisi Teheran. Juru bicara Karoline Leavitt menyebut adanya sinyal positif dari Iran. “Pihak Iran ingin berdialog,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Wakil Presiden JD Vance siap terlibat jika pembicaraan berkembang lebih jauh.
Leavitt juga menegaskan bahwa utusan AS akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dengan harapan dapat mendorong kemajuan menuju kesepakatan. “Utusan AS akan duduk bersama Abbas Araghchi, sambil menyatakan harapan bahwa para pihak dapat mendorong kemajuan menuju sebuah kesepakatan,” ujarnya pada Jumat, dikutip dari Al Jazeera.
Namun, sikap Iran masih berhati-hati. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqaei, menegaskan tidak ada rencana pertemuan langsung dengan pihak AS. Ia menjelaskan bahwa Araghchi berada di Islamabad untuk bertemu pejabat Pakistan, bukan untuk melakukan negosiasi langsung dengan Washington.
Ketegangan antara kedua negara berakar dari eskalasi konflik sejak akhir Februari, ketika AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Sebagai respons, Teheran membatasi jalur distribusi minyak melalui Selat Hormuz—salah satu rute energi paling vital di dunia. Dampaknya langsung terasa secara global, terutama melalui lonjakan harga minyak dan meningkatnya kekhawatiran ekonomi.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan Iran masih memiliki peluang untuk mencapai kesepakatan, dengan syarat menghentikan program senjata nuklir secara nyata dan dapat diverifikasi. Ia juga memperingatkan bahwa dampak gangguan di Selat Hormuz kini semakin meluas ke tingkat global.
Meski jalur diplomasi mulai terbuka, perbedaan sikap kedua pihak tetap tajam. Pemerintah AS menilai tidak berada dalam tekanan untuk segera mengakhiri konflik, sementara Iran memandang tekanan militer dan blokade sebagai hambatan utama dalam proses negosiasi.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tetap terbuka untuk dialog, namun mengingatkan bahwa pelanggaran komitmen dan ancaman yang terus berlangsung menjadi kendala serius bagi tercapainya kesepakatan.
BERITA TERKAIT: