Tapi yang paling menarik adalah skenario bahwa perang AS-Iran ini akan berakhir sama seperti perang antara Korea Utara dan Korea Selatan yang berujung gencatan senjata tanpa batas waktu sejak 1953 hingga saat ini.
Perang Korea yang meletus pada 1950 merupakan perang paling unik dalam sejarah. Pasalnya, perang ini berakhir dengan perjanjian gencatan senjata pada 27 Juli 1953 tanpa frasa “perdamaian” sama sekali di antara para pihak yang bertikai untuk menutup bab peperangan yang berkecamuk selama tiga tahun lamanya.
Perang yang terjadi sebagai konsekuensi back-yard policy AS dan Uni Soviet pada masa perang dingin tersebut berakhir dengan gencatan senjata permanen setelah melalui 158 kali pertemuan yang diselenggarakan selama dua tahun tujuh belas hari, melibatkan Komando PBB, Tiongkok, serta dua negara Korea yang bertikai.
Perjanjian gencatan senjata tersebut berhasil menangguhkan permusuhan terbuka dan menarik semua pasukan dan peralatan militer dari zona selebar empat ribu meter, serta membentuk zona demiliterisasi. Perjanjian gencatan senjata juga menjadi instrumen untuk mencegah kedua belah pihak memasuki wilayah darat, laut, dan udara yang berada di bawah kendali pihak lain.
Lebih lanjut, perjanjian yang disepakati dengan mediasi Letjen US Army William Harrison Jr mewakili Komando PBB tersebut berhasil membentuk Komisi Gencatan Senjata Militer dan kelembagaan lain untuk memastikan kepatuhan para pihak dan membahas setiap pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati.
Dinamika Claimant-States dan Kiprah Pakistan
Melihat dinamika perang AS dan Iran yang memasuki babak baru gencatan senjata saat ini, ada potensi bahwa perang ini akan berakhir sama seperti perang Korea. Dinamika politik yang terjadi di internal baik AS maupun Iran sendiri menjadi variabel utama bagi kedua belah pihak untuk menahan diri melakukan peperangan yang lebih brutal.
Di tubuh AS, terjadi penolakan keras dari Kongres AS untuk memberikan dana tambahan lebih dari 200 miliar Dolar AS bagi pembiayaan perang. Kabinet bentukan Donald Trump juga mengalami perpecahan karena tidak berada dalam satu visi atau pandangan terkait perang di Iran. Pergeseran tujuan, perubahan strategi secara terus-menerus, dan perubahan sasaran dalam peperangan menjadi determinan utama perpecahan yang terjadi di Pentagon dan US Ministry of Defense (MoD).
Setali tiga uang dengan AS, Iran pun mengalami sirkumstansi politik yang sama. Ada semacam tekanan tidak langsung dari rakyat Iran agar pemerintah berhasil menyepakati perdamaian yang saat ini sedang diupayakan Pakistan. Meskipun berhasil memberikan perlawanan yang sengit terhadap AS dan Israel, jumlah korban tewas di Iran telah menembus angka 3.400 orang.
Kerugian finansial akibat peperangan juga sangat besar karena rusaknya instalasi militer, fasilitas publik, serta infrastruktur pembangkit energi. Di sisi lain, ada friksi yang tidak terlalu kentara namun masih terbaca oleh publik di tubuh pemerintahan Iran saat ini. Belum sehatnya kondisi Mojtaba Khamenei menjadi ruang kosong yang dimanfaatkan oleh IRGC untuk mengambil tampuk perumusan kebijakan dominan di Iran hingga hari ini. Kondisi inilah yang sedang dieliminir oleh figur-figur politik kunci di rezim Mullah Iran.
Selain sirkumstansi politik yang membebat claimant-states, kiprah Pakistan selaku mediator perdamaian menarik untuk disimak. Jika melihat pada perang Korea, Komando PBB di bawah William Harrison Jr sangat piawai memainkan diplomasi militer. Pakistan pun memiliki potensi untuk melakukan hal yang sama. Secara historis, Pakistan memiliki rekam jejak yang panjang sebagai penengah dalam konflik.
Pada 1971, Pakistan berperan besar bagi terbukanya komunikasi antara AS di bawah Richard Nixon dengan Tiongkok. Pada 1980-an, Pakistan berkontribusi besar bagi lahirnya Geneva Accords yang membuka jalan bagi penarikan pasukan USSR dari Afghanistan. Pada 2000-an, Pakistan juga berperan strategis dalam melahirkan Doha Agreement dalam proses negosiasi antara AS dan Taliban yang berujung perdamaian.
Opsi Minus Malum
Rekam jejak Pakistan yang mumpuni dalam negosiasi dan mediasi perdamaian tersebut sejatinya menjadi modal besar dalam menengahi konflik di antara AS dan Iran. Pengumuman berlanjutnya gencatan senjata secara sepihak oleh Donald Trump pada 23 April lalu seharusnya menjadi ruang nafas bagi Pakistan untuk mencari celah-celah kesepakatan baru, minimal merumuskan instrumen untuk membuat para pihak yang bertikai mau duduk bersama dan mendiskusikan jalan keluar.
Dalam konteks ini, kejelian Pakistan melalui PM Shehbaz Sharif sebagai ujung tombak sangat dituntut. Pencermatan terhadap hal-hal kecil dan detil, serta mempertimbangkan psikologi perang pada masing-masing pihak dapat menjadi senjata negosiasi yang sangat ampuh.
Mengharapkan perdamaian permanen (perpetual peace) di antara AS dan Iran bukanlah perkara yang mudah. Jika variabel konflik bisa dilokalisir pada kepentingan kedua belah pihak saja, maka perdamaian akan menemui jalan terang. Persoalannya terletak pada lobi dan intrik yang dimainkan oleh Zionis melalui AIPAC dan Hasbara untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan di AS. Inilah bahaya laten yang membuat AS selalu mudah disetir oleh Zionis.
Dengan kondisi demikian, target gencatan senjata permanen seperti pada kasus perang Korea menjadi opsi minus malum--terbaik dari yang terburuk (baca; perang), yang dapat dipelajari dan ditempuh oleh Pakistan untuk menghentikan peperangan di antara keduanya. Opsi ini memang terkesan pesimis, tapi menjadi lebih baik dibandingkan dengan membiarkan peperangan kembali terjadi, sehingga menjatuhkan lebih banyak korban.
Faktor Pendukung
Ada beberapa faktor pendukung yang dapat dimainkan oleh Pakistan jika harus menempuh opsi ini. Pertama, seperti halnya perang Korea yang berakhir dengan mediasi militer dan menghasilkan dokumen gencatan senjata militer, perdamaian ala gencatan senjata Korea juga dapat terjadi dengan melakukan penetrasi diplomasi pada komandan militer kedua negara.
Iran tampaknya lebih mudah didekati karena IRGC yang begitu dominan pasca tewasnya Ali Khamenei. Dalam konteks AS, mediasi yang dilakukan oleh Pakistan juga wajib menembus kalangan militer dan seoptimal mungkin mengurangi jumlah figur politik dalam mediasi. Untuk saat ini, kalkulasi militer lebih mendukung terbentuknya rational choice peperangan di antara kedua belah pihak.
Kedua, Pakistan harus piawai menggiring kedua pihak pada konsesi-konsesi yang bersifat menguntungkan. Jika mengacu pada proposal perdamaian kedua belah pihak, konsesi mutualis sulit tercapai karena ada benturan yang sangat tajam. Konsesi paling logis yang bisa disepakati adalah penarikan mundur secara total tentara AS dari zona perang dan pembukaan kembali Selat Hormuz oleh Iran.
Dua poin ini terkesan sederhana, tapi dapat menjadi poin kesepakatan ideal bagi kedua belah pihak. Besarnya dampak perang yang diderita kedua pihak akan menjadikan opsi ini sebagai minus malum terbaik. Ketiga, Pakistan perlu membentuk komisi pengawasan gencatan senjata untuk menjamin kepatuhan di antara para pihak.
Pakistan dapat melibatkan Rusia dan Tiongkok, serta negara-negara Arab proksi AS di Timur Tengah yang terdampak sebagai anggota komite. Terakhir, pengaruh Israel dalam proses mediasi harus disingkirkan jauh-jauh oleh Pakistan. Opsi gencatan senjata tanpa ujung menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung berlarut saat ini.
Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P
Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional dan ESDM DPR RI/Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI 2015-2017/Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)
BERITA TERKAIT: