Anggaran Rumah Menteri dan ASN di IKN Tembus Rp8 T

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan pagu anggaran tersebut terdiri dari optimalisasi dan pengelolaan hunian pekerja konstruksi (HPK) IKN, HPK tahap II, dukungan dormitory PSSI.

Selain itu, smart technology rusun ASN dan Hankam, hunian vertikal untuk personil TNI di IKN, dan hunian modular TNI.

"Infrastruktur perumahan, rumah tapak jabatan menteri sebanyak 34 rumah, progresnya hampir 10 persen. Kemudian hunian Polri dan BIN 82 persen, hunian ASN progres 80 persen, dan hunian paspampres progres 63 persen," kata Basuki, Rabu (21/8).

Berdasarkan laporan Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN itu dari 47 hunian perumahan, rumah susun akan selesai sebanyak 12 rusun. Pembangunan itu akan diselesaikan secara bertahap pada September, Oktober, November, hingga rampung akhir tahun ini.

Adapun biaya yang dialokasikan untuk 34 rumah tapak jabatan menteri di IKN adalah sebesar Rp519 miliar.

Saat ini, progres pembangunan IKN secara keseluruhan per 20 Agustus 2024 kata Basuki telah mencapai 50,4 persen dengan anggaran dukungan infrastruktur dasar mencapai Rp41,41 triliun.

Selain anggaran untuk infrastruktur perumahan anggaran Rp41,41 triliun juga dialokasikan untuk cipta karya sebesar Rp12,91 triliun, sumber daya air sebesar Rp1,54 triliun, dan bina marga Rp18,91 triliun.