Breaking News:

OJK Catat Tren Positif: Ramadan Jadi Katalis Utama Pertumbuhan Industri Pindar

KPK: PT Wanatiara Persada Buat Invoice Fiktif Rp4 Miliar untuk Suap Pejabat Pajak

Iran Tuding AS-Israel Tunggangi Protes Ekonomi hingga Picu Kerusuhan

BUMI Melaju Sendiri, Saham Grup Bakrie Lainnya Cenderung Stagnan

Guru di AS Ramai-Ramai Tinggalkan X

Rabu, 14 Januari 2026

  • Translate Berita Bahasa Inggris

Bisnis

Read English Version Translate Berita Bahasa Inggris

Perlu Ada Lembaga Sentral Untuk Mendeteksi Risiko Keamanan Keuangan Digital

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/sarah-meiliana-gunawan-1'>SARAH MEILIANA GUNAWAN</a>
LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN
  • Selasa, 15 Desember 2020, 16:27 WIB
Perlu Ada Lembaga Sentral Untuk Mendeteksi Risiko Keamanan Keuangan Digital
Ilustrasi/Net
rmol news logo Transparansi data menjadi kunci dalam membangun ekonomi keuangan digital. Hal itu pun sudah tertuang dalam lima inisiatif cetak biru yang direncanakan oleh Bank Indonesia untuk sistem pembayaran 2025.

BERITA TERKAIT:

Dana Macet jadi Tantangan DSI Selesaikan Kasus Gagal Bayar
Dana Macet jadi Tantangan DSI Selesaikan Kasus Gagal Bayar
Pendanaan Fintech Asia Tenggara Anjlok ke Level Terendah Sejak 2016
Pendanaan Fintech Asia Tenggara Anjlok ke Level Terendah Sejak 2016
OJK Beberkan Utang Warga di Pinjol Tembus Rp80,02 Triliun per Maret 2025
OJK Beberkan Utang Warga di Pinjol Tembus Rp80,02 Triliun per Maret 2025
Hingga 30 Juni 2024 Pemerintah Kantongi Rp25,88 T dari Pajak Usaha Ekonomi Digital
Hingga 30 Juni 2024 Pemerintah Kantongi Rp25,88 T dari Pajak Usaha Ekonomi Digital
Pemerintah Raup Rp24,99 Triliun dari Pajak Kripto hingga Fintech
Pemerintah Raup Rp24,99 Triliun dari Pajak Kripto hingga Fintech

Lima inisiatif tersebut di antaranya adalah open banking,/i>, sistem pembayaran retail, infrastruktur pasar keuangan, data, dan pengaturan perizinan pengawasan.

Untuk mencapai ekosistem tersebut, anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) M. Edhie Purnawan mengatakan, regulator harus berada di tengah-tengah pengguna dan penyedia jasa, dalam hal ini fintech.

Berbicara dalam webinar Infobank bertajuk "Membangun Ekosistem Keuangan Digital" pada Selasa (15/12), Edhie menuturkan, perlu ada sebuah lembaga khusus untuk melakukan pemantauan.

"Harus ada sebuah lembaga keuangan sentral yang bisa memantau transaksi itu, sehingga kemudian dia bisa mengatur, mendeksi potential risk, termasuk juga manajemen operasional yang kemudian jika mengalami masalah maka segera bisa diatasi," jelas Edhie.

"Karena dia di tengah-tengah, jadi dia harus tau nilainya dan jumlahnya. Itu harus betul-betul bisa dikuasai lembaga keuangan sentral," tambah dia.

Pengawasan lembaga sentral, kata Edhie juga bertujuan untuk mendeteksi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang kerap menggunakan transaksi digital dalam modus operandinya.

"Sehingga risiko bisa ditangkap, ditelusuri, kemudian kalau benar disampaikan ke pihak-pihak berwenang," pungkas Edhie. rmol news logo article

BACA JUGA:

Ciptakan Ekosistem Fintech yang Terintegrasi, Ini Dia Poin Substansi POJK 3/2024 ITSK
Ciptakan Ekosistem Fintech yang Terintegrasi, Ini Dia Poin Substansi POJK 3/2024 ITSK
Kolaborasi Fintech dan BPR Sangat Diperlukan untuk Dorong Inklusi Keuangan
Kolaborasi Fintech dan BPR Sangat Diperlukan untuk Dorong Inklusi Keuangan

< SEBELUMNYA

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

BERIKUTNYA >

Ekonomi Utama ASEAN Terancam Melambat di 2026

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

APPS RMOL.ID
Apple Android
PERTAMINA NEWS Inside

Copyright © 2026 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.