Wajib Pajak Pribadi Ditargetkan Lebih Dominan Ketimbang Badan

Target pajak naik 13 persen di tahun 2017, mengingat masih banyak wajib pajak pribadi yang belum melaporkan pajak secara benar, termasuk harta.

"Kita nilai masih banyak potensi pajak yang bisa di-collect. Ini potensial untuk kita," kata Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani di Breakfast Meeting Masa Depan Ekonomi Indonesia, Hotel Darmawangsa, Jakarta, Kamis (8/12).

Negara-negara maju sumber pajaknya lebih banyak dari wajib pajak (WP) pribadi, bukan dari wajib pajak badan atau usaha. Potensi WP pribadi ini yang harus lebih dominan dibanding WP Badan.

"Dengan tax amnesty, kita bisa melihat asosiasi pengacara, artis, hukum, ekonom, banyak pribadi-pribadi lain yang mulai ikut. WP tambah, ini jadi potensi kita collect pajak lebih baik ke depan," paparnya.

Tax ratio Indonesia saat ini masih di bawah 12 persen, sementara negara ASEAN bisa mencapai 15 persen dari PDB. Jadi masih ada gap 3 persen, potensi pajak yang harusnya bisa di-collect, dan uangnya dibelanjakan untuk hal yang lebih produktif lagi.
 
Dari sisi belanja, belanja infrastruktur tahun 2017 meningkat signifikan dibanding 2016. Ini menunjukkan komitmen pemerintah konsisten untuk memperbaiki infrastruktur di Indonesia seperti jalan, bandara, pelabuhan, irigasi, dan lain-lain.

"Itu jadi modal pembangunan sustainable ke depan," kata Askolani.
 
Pemerintah juga terus memperkuat dan memberdayakan masyarakat lewat belanja sosial yang ditingkatkan. Belanja pendidikan meningkat, dibebaskan sampai SMA dan kedepannya akan lebih tinggi lagi, termasuk beasiswa.
 
Urusan fasilitas kesehatan, Askolani memaparkan, sudah bisa meng-cover 94 juta penduduk Indonesia terutama penduduk miskin.

"Dulu nggak bisa dibayangkan, orang-orang tak mampu bisa menikmati fasilitas itu dengan bebas biaya. Tapi itu belum sempurna, masih harus ditingkatkan," ujarnya.
 
Program sosial juga diberikan pemerintah lewat kredit usaha rakyat untuk UMKM dengan harapan agar pengusaha kecil survive, tidak hanya hanya pengusaha besar, didukung dengan suku bunga lebih kecil yakni 7 hingga 9 persen.

Selanjutnya, dana desa Rp 60 triliun dialokasikan di tahun 2017. Satu desa bisa mendapatkan Rp 600 juta per tahun, malah potensinya sampai 2019 bisa sampai 1 Miliar.

"Kalau ini digunakan dengan efisien dan efektif, saya yakin desa-desa yang tak tersentuh, ini bisa bangun desa di Maluku, Kalimantan, Papua. Dengan modal 1 M, 1 desa. Di 1 kabupaten bisa ada puluhan desa dan ini bisa mereka belanjakan," urainya. [ian]