Hal itu disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam sambutan pada Indonesia Strategic Alliance Evening 2026 yang diselenggarakan oleh RMN Rantai Makanan Sejahtera, Kadin Indonesia, dan EA GreenX di Jakarta, Selasa malam, 9 Juni 2026.
Forum ini menjadi momentum untuk mempererat kemitraan strategis sekaligus mendorong kolaborasi investasi yang berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
"Kemitraan dan kolaborasi sektor swasta dan koperasi saling memperkuat satu sama lain. Sektor swasta berkontribusi pada inovasi, investasi, dan konektivitas pasar. Koperasi memberi ruang keterlibatan masyarakat dan partisipasi yang inklusif. Kemitraan semacam ini mulai kita lihat di berbagai sektor," kata Menkop.
Ia menjelaskan, kemitraan yang saling menguntungkan tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat masyarakat, memperluas kesejahteraan, dan membangun fondasi pertumbuhan yang lebih kokoh dalam jangka panjang.
Ferry menekankan posisi koperasi sebagai instrumen ekonomi yang menghubungkan kepentingan usaha dengan kepentingan masyarakat. Ketika banyak negara mencari model pembangunan yang lebih inklusif, koperasi menawarkan pendekatan yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi.
Bagi Indonesia, koperasi merupakan bagian penting dari struktur perekonomian nasional yang terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan ekonomi modern. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, pemerintah mengembangkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini telah terbentuk sebanyak 83.000 badan hukum di seluruh Indonesia.
Program ini lahir dari keyakinan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak akan kokoh tanpa fondasi ekonomi desa yang kuat.
KDKMP dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang mengintegrasikan berbagai layanan usaha sesuai kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing, sehingga mampu menghadirkan akses ekonomi yang lebih dekat, memperkuat usaha warga, dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar di daerah.
"Namun, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, diperlukan kemitraan dan kolaborasi berbasis luas di antara semua pemangku kepentingan," tutup Menkop.
BERITA TERKAIT: