BAKN Temukan Kerugian Negara Di Proyek 16 PTN

KOMISI Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) diminta untuk mem­bongkar kasus tersebut. Birokra­si anggaran di Kemen­dik­bud pun harus direformasi. Sebab, pe­nga­­wasan anggaran di­nilai le­mah dan rawan penyim­pangan.

Anggota BAKN DPR dari Frak­si PDIP Eva Kusuma Sun­dari menuturkan, hasil peme­rik­saan BAKN terhadap audit BPK menunjukkan adanya kerugikan negara dalam proyek pengadaan laboratorium di 16 PTN di In­donesia. Namun, Eva enggan me­nyebutkan berapa besar jum-lah kerugian negara tersebut.

“BAKN telah menyerahkan audit BPK ke KPK untuk ditin­dak­lanjuti secara hukum. Birok­rasi Kemendikbud dinilai buruk dan mesti dibenahi sebelum pa­gu ang­garan tahun depan direa­li­sa­sikan,” kata Eva kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

BAKN berharap, Komisi X DPR bidang Pendidikan mem­perketat pengawasan sekaligus memperbaiki manajemen peren­ca­naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  yang ber­­kaitan dengan dana PTN dan lain­nya. Apalagi, dana pen­di­di­kan tahun depan sangat besar.

“Potensi penyimpangan dana pendidikan sangat besar kalau bi­rokrasi anggaran Kemendik­bud tidak segera dibenahi dan itu men­jadi tanggung jawab berat Pak Nuh untuk membenahinya ke depan,” warning Eva.  

Ketua Komisi X DPR bidang Pen­didikan Agus Hermanto me­nga­takan, meskipun kasus 16 PTN mun­cul tahun 2008, Men­teri Nuh tetap harus ber­tang­gung jawab se­cara institusi untuk me­nyelesaikan masalah tersebut.

“Kalau ada bekas atau peting­gi yang masih aktif di Kemen­dik­bud terlibat, mereka mesti mem­per­tang­gungjawabkan se­cara hukum tanpa tebang pilih,” tegas Agus.

Anggota Komisi X DPR Rai­han Iskandar menambahkan, pi­hak kampus yang diduga terlibat mesti diperiksa untuk membantu proses penyelesaian kasus terse­but. Diduga kuat, ada kongka­li­kong antar instansi Kemendik­nas de­ngan manajemen kampus da­lam penga­daan proyek.

“Kemendikbud harus membe­na­hi sistem dan mekanisme dana hibah ke PT supaya bisa tepat sa­sa­­ran ­dan tak mengganggu akti­vi­tas belajar. Pengawasan dan bi­ro­krasi yang sehat akan men­do­rong kemajuan pendidikan na­sional yang baik,” saran Raihan.

Inspektur Jenderal (Irjen) Ke­mendikbud Haryono Umar me­nga­­takan, proses permintaan ta­ta kelola pengadaan barang dan jasa yang direkomendasikan BAKN  ter­hadap 16 PTN, ting­gal 20 per­sen lagi. Hal itu dika­renakan be­lum rampungnya se­jumlah ad­mi­nistrasi di masing-masing kampus.

“Ke 16 PTN yang diduga ada kong­kalikong sebagian sudah me­nyerahkan laporan sistem pe­ngelolaannya dan sedang dipe­rik­sa, apakah ada penyimpangan atau tidak,” jelas Haryono.

Ia menegaskan, pi­hak­nya tidak menemukan kasus peng­gelem­bungan anggaran dan pe­ngaturan tender di PTN tersebut. [Harian Rakyat Merdeka]