Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa pemerataan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, meski program Wajib Belajar 13 Tahun mulai dijalankan.
Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad mengatakan pemerintah perlu memiliki peta pendidikan yang lebih komprehensif agar distribusi siswa dan daya tampung sekolah dapat dikelola secara lebih baik.
"Perlu ada satu peta yang lebih lengkap berkaitan dengan siswa ini," kata Habib di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Menurut Habib, ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta masih terjadi di berbagai daerah. Di satu sisi, banyak sekolah swasta kesulitan mendapatkan murid. Di sisi lain, sejumlah sekolah negeri membuka rombongan belajar melebihi kapasitas sehingga terpaksa memanfaatkan ruangan yang tidak semestinya dijadikan ruang kelas.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan pendidikan sekaligus mengancam keberlangsungan sekolah swasta. Selain itu, masih adanya kesenjangan mutu antarsekolah turut memunculkan stigma sekolah favorit dan nonfavorit.
Habib juga menyoroti persoalan akses pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang masih memaksa banyak siswa menempuh jarak jauh untuk bersekolah.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti yang dinilai lebih cepat merespons berbagai persoalan pendidikan.
"Secara keseluruhan saya melihat ada progres. Di bawah kepemimpinan Menteri, jarak antara munculnya masalah dengan solusi tidak terlalu lama. Sekarang tidak terjadi lagi pembiaran terhadap persoalan-persoalan yang muncul," ujarnya.
Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) tahun ajaran 2026/2027 kembali memunculkan persoalan ketimpangan daya tampung sekolah. Di sejumlah daerah, sekolah negeri mengalami kelebihan murid hingga melampaui kapasitas, sementara banyak sekolah swasta justru kekurangan peserta didik. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: