Di sisi lain, para hakim yang jadi majelis di sidang KKEP ditantang untuk mengerti perbedaan pemahaman terhadap prinsip etik, belum adanya standar kompetensi yang baku, hingga risiko bias dalam pengambilan keputusan, menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalam tubuh komisi tersebut.
Menjawab tantangan itu, AKBP Heru Waluyo peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II T.A. 2025, menggagas sebuah proyek perubahan strategis berupa penerapan program sertifikasi bagi anggota Komisi Kode Etik Polri. Sebab, sertifikasi penting sebagai standar kapabilitas dan integritas yang terukur, sehingga anggota KKEP punya legitimasi kompetensi yang diakui secara institusional.
“Saat ini belum adanya standar baku dalam menentukan kelayakan dan kapabilitas anggota KKEP sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam proses penegakan etik. Karena itu, sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas yang terukur dan diakui institusional,” ujar Heru dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 18 November 2025.
Tentu, sertifikasi ini nantinya diharapkan jadi dasar dalam proses seleksi, pembinaan, serta pengembangan anggota KKEP.
Sehingga outputnya terhadap pemeriksaan etik dapat dilakukan secara lebih profesional, objektif, dan adil serta bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
"Proyek ini bersifat strategis karena mendukung agenda reformasi kultural Polri serta menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan internal yang kredibel dan berintegritas," pungkas Heru.
Komisi Kode Etik Polri (KKEP) punya peran penting dalam menjaga marwah institusi Polri lewat penegakan etika profesi bagi setiap anggotanya yang melanggar. 
BERITA TERKAIT: