Tak Cuma PKL, Kompak Dorong Gubernur Anies Hidupkan UMKM Dan Koperasi
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta untuk terus memerhatikan nasib pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, hingga menggerakkan pusat industri kecil (PIK) yang bera..
Puan Maharani: Kita Harus Hormati Putusan MK
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai pasal pencalonan mantan narapidana di pemilu kepala daerah (pilkada).Dalam putusannya, MK menyebut mantan na..
Bagi Jimly, Putusan Eks Napi Korupsi Boleh Maju Pilkada Bagian Dari Penegakan HAM
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan mantan narapidana kasus korupsi boleh maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), dengan beberapa syarat.Adapun syaratnya antara lain, bukan residivis atau..
Tiga Syarat Untuk Eks Koruptor Harus Kumulatif, Tidak Bisa Ditawar-tawar
Mantan napi korupsi kemungkinan besar bakal terganjal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan uji materil Pasal 7 ayat 2 huruf g UU 10/2016 tentang syarat pencalonan eks napi koruptor pada pemi..
MK Beri Syarat Pencalonan Eks Koruptor, Bawaslu Siap Buat Aturan Teknis Pengawasan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pencalonan eks napi korupsi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan ditindaklanjuti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggota Bawaslu RI Mochammad Afif..
Koruptor Bebas Berpolitik, KPK: Mereka Itu Sudah Berkhianat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kecewa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak melarang mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi untuk menjadi Kepala Daerah.Putusan tersebu..
KPU Harus Manut MK Meski "Restui" Koruptor Ikut Pilkada
Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan syarat kepada eks napi koruptor jika ingin ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus ditaati Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, Peraturan KPU 18/201..
MK Perbolehkan Eks Koruptor Jadi Kepala Daerah, PPP: Kita Hormati Dan Terima Saja
Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi mengetok palu memutuskan mantan narapidana kasus tindakan Pidana korupsi bisa ikut maju menjadi Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020..
PDIP: Putusan MK Soal Mantan Koruptor Boleh Ikut Pilkada Kedepankan HAM
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan memperbolehkan mantan koruptor maju pada ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) setelah lima tahun terbebas dari hukuman.Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Kom..
Tok! MK Persilakan Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada, Asal ....
Mahkamah Konstitusi telah mengetok palu untuk memutuskan eks napi korupsi bisa ikut pemilihan kepala daerah (pilkada).Namun demikian, bukan berarti para mantan koruptor yang ada bisa ikut pilkada tan..
Nasdem: PKPU Tidak Larang Eks Napi Korupsi Sudah Sesuai Putusan MK
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 18/2019 telah terbit dan menyisakan polemik lantaran larangan untuk mantan terpidana korupsi maju di pilkada tidak ada. Bagi politisi Nasdem Taufik Basari atura..
Jubir Jokowi: Seperti Agus, Laode, Dan Saut, Mari Manfaatkan Forum Legal
Langkah tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunggat UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat pujian dari Jurubicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman.Menurutnya, aksi melapor..
Terlalu Banyak Pemohon, Judicial Review UU KPK Dipersoalkan MK
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mempersoalkan legal standing gugatan Judicial Review (JR) terhadap UU 19/2019 tentang KPK yang diajukan tiga pimpinan KPK.Persoalan itu disampaikan saat s..
Ketua MKGR Ceramahi Henry Yoso Soal Kekhawatiran Rocky Gerung Dibacok Orang Lampung
Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Lampung Nizwar Affandi mengingatkan mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat.Pak Henry Yoso, orang Lampung bukan orang barbar yang ga..
Koruptor Boleh Maju Pilkada 2020, Mahfud MD Sarankan Gugat Putusan MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang tidak melarang koruptor untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.Hal itu tercantum pada PKPU 18/2019 tentang Perub..
