Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Diduga Korupsi Dana Desa, Rumah Mantan Kades Digeledah Polisi

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/agus-dwi-1'>AGUS DWI</a>
LAPORAN: AGUS DWI
  • Selasa, 05 November 2024, 04:17 WIB
Diduga Korupsi Dana Desa, Rumah Mantan Kades Digeledah Polisi
Unit Tipidkor Satreskrim Polres Purwakarta saat melakukan penggeledahan di kediaman Mantan Kades Pangkalan/RMOLJabar
rmol news logo Upaya pengungkapan kasus korupsi Dana Desa (DD) Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong dengan total anggaran Rp1 miliar terus bergulir di Polres Purwakarta. Saat ini, statusnya pun sudah naik ke tahap penyidikan. 

Teranyar, Tim Penyidik dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Purwakarta melakukan penggeledahan di kediaman mantan Kepala Desa (Kades) Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Acep Djuhdiana Wireja, Senin, 4 November 2024.

Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardiansyah melalui Kanit Tipidkor, Ipda Ari Rudi Apriyanto mengatakan, dalam penggeledahan yang dilakukan di dua lokasi, yakni kediaman mantan Kades Pangkalan dan Kantor Desa Pangkalan, pihaknya mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Tahun 2022.

"Dokumen-dokumen yang diamankan tersebut berkaitan dengan pengelolaan Dana Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2022," kata Ari, dikutip RMOLJabar, Senin, 5 November 2024.

Sejauh ini, Tim Penyidik dari Unit Tipidkor Satreskrim Polres Purwakarta membutuhkan dokumen tambahan untuk menguatkan pembuktian yang sedang dilakukan. 

"Tim Penyidik telah memverifikasi dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan pemberkasan," jelas Ari. 

Selanjutnya, Tim Penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Purwakarta akan menelusuri aset milik mantan Kades Pangkalan tersebut, yang nantinya dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Desa Pangkalan. 

"Aset yang bersangkutan yang diperoleh pada saat terjadinya tindak pidana akan dilakukan penyitaan. Sedangkan aset-aset lain yang diperoleh sebelum terjadi tindak pidana akan dilakukan pemblokiran. Tujuannya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara apabila perkara tersebut sudah inkrah nanti," tandas Ari. rmol news logo article
EDITOR: AGUS DWI

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA