Peristiwa yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi tersebut tidak hanya mengguncang ekonomi, tetapi juga mengubah struktur politik, sosial, dan keamanan nasional.
Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah menilai banyak kalangan nasionalis memandang periode pasca-1998 sebagai fase ketika Indonesia mulai semakin bergantung pada mekanisme pasar global.
“Krisis 1998 meninggalkan trauma strategis. Dari sudut pandang sebagian elite nasionalis, Indonesia menjadi lebih rentan terhadap pengaruh eksternal, baik melalui pasar keuangan, perdagangan internasional, maupun penguasaan teknologi,” kata Amir, dikutip Sabtu 13 Juni 2026.
Karena itu, kata Amir, tidak mengherankan apabila Presiden Prabowo Subianto selama bertahun-tahun mengangkat isu swasembada pangan, hilirisasi industri, penguatan pertahanan, dan kemandirian energi.
Amir menjelaskan bahwa pernyataan Prabowo juga harus dilihat dalam konteks perubahan geopolitik global yang saat ini sedang berlangsung.
Dominasi tunggal negara-negara Barat yang muncul setelah berakhirnya Perang Dingin mulai mengalami tantangan dari kekuatan-kekuatan baru seperti China, India, serta kelompok ekonomi seperti BRICS.
“Dunia saat ini memasuki era multipolar. Negara-negara yang tidak memiliki fondasi ekonomi dan industri yang kuat akan sulit bersaing. Karena itu isu kemandirian nasional menjadi sangat relevan,” kata Amir.
Sebelumnya, dalam pembukaan Munas HIPMI XVIII di Bandar Lampung, Presiden Prabowo Subianto mengaku telah melihat Indonesia bergerak ke arah yang salah sejak dekade 1990-an.
Karena itulah, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya menjadi presiden sejak 2004 dan mengalami empat kali kekalahan sebelum akhirnya memenangkan Pilpres 2024.
Dalam analisis geopolitik, krisis moneter Asia tahun 1997-1998 menjadi salah satu peristiwa paling menentukan bagi Indonesia. 
BERITA TERKAIT: