Stafsus Menkeu Bantah Kabar Poster 'Indonesia Dimiskinkan'

Staf Khusus Menkeu, Yustinus Prastowo, mengklarifikasi bahwa sejumlah berita yang tertera dalam poster tersebut merupakan berita hoax.

"Kami pastikan HOAX. Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak pernah mengatakan ini," kata Prastowo di akun pribadi X @prastow, yang dikutip Jumat (5/1).

Salah satu yang tertera di dalam poster menyebutkan bahwa bendahara negara itu merasa kecewa karena anggaran belanja Alutsista sebanyak Rp63,8 triliun disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Faktanya, Sri Mulyani justru menyambut peningkatan tersebut, di tengah banyaknya ancaman global.

"Menkeu Sri Mulyani mengatakan peningkatan anggaran alutsista wajar dan penting untuk penguatan di tengah potensi ancaman dan dinamika politik Luar Negeri. Tidak menyebutkan adanya kekecewaan," jelas Prastowo.

Selain itu, dalam poster tersebut juga menuliskan adanya anggaran alutsista telah mengakibatkan dana untuk gaji pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi nihil, yang telah dibantah oleh Prastowo.

"Tidak ditemukan berita yang menyebut pernyataan seperti ini. Faktanya gaji pegawai Pemda dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah,"sambungnya.

Adapun adanya anggaran tambahan lebih dari Rp63 triliun untuk operasional Kementerian Pertahanan itu memang dibenarkan, yang diketahui berasal dari pinjaman luar negeri.

Kabar naiknya anggaran oleh kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu banyak menuai kritik. Pasalnya, pinjaman tersebut dinilai riskan serta berpotensi menimbulkan penyimpangan, terlebih anggaran dikucurkan jelang Pemilu 2024.

Namun, Stafsus Menkeu itu memastikan bahwa anggaran Kemenhan yang tinggi itu dikucurkan guna mengamankan pertahanan Indonesia di tengah banyaknya konflik global.

Sri Mulyani juga sempat mengatakan bahwa kenaikan anggaran itu telah disetujui oleh Presiden Jokowi.

"Untuk 2020-2024 waktu itu sudah disetujui bapak Presiden 20,75 miliar dolar, nah kemarin karena ada perubahan maka alokasi (Kemenhan) untuk 2024 menjadi 25 miliar dolar. Terjadi kenaikan yang signifikan dari 20,75 miliar dolar ke 25 miliar dolar itu yang kemarin sudah disepakati," kata Sri Mulyani pada (18/12) waktu setempat.