Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Beri Efek Jera, Suparji Ahmad Dukung Wacana Koruptor Jiwasraya-Asabri Dihukum Mati

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/angga-ulung-tranggana-1'>ANGGA ULUNG TRANGGANA</a>
LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA
  • Minggu, 31 Oktober 2021, 15:14 WIB
Beri Efek Jera, Suparji Ahmad Dukung Wacana Koruptor Jiwasraya-Asabri Dihukum Mati
Pakar hukum pidana, Suparji Ahmad/Net
rmol news logo Langkah Jaksa Agung yang sedang mempelajari kemungkinan hukuman mati bagi pelaku korupsi Jiwasraya-Asabri didukung berbagai kalangan.

Pakar hukum pidana, Suparji Ahmad menyatakan mendukung rencana Jaksa Agung.

Ia menyebutkan, hukuman mati untuk pelaku korupsi demi efek jera agar tak terulang kembali.

"Langkah Jaksa Agung patut didukung untuk memberikan efek jera dan upaya menghentikan perilaku koruptif di Indonesia. Terlebih dalam kasus Jiwasraya-Asabri yang kerugian negaranya sangat besar," kata Suparji, Minggu (31/10).

Ia menekankan, selama ini usaha untuk menghilangkan praktek korupsi sudah dilakukan. Bahkan di tingkat yang paling dasar, yakni tingkat pendidikan terhadap masyarakat.

"Akan tetapi praktek-praktek itu masih saja terjadi, apalagi di kalangan pejabat yang masih menahun. Demi mengamputasi korupsi  agaknya wacana Jaksa Agung perlu direalisasikan," papar akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

Meski demikian, Suparji menekan penerapan hukuman mati harus sesuai dengan norma yang berlaku serta menjunjung Hak Asasi Manusia. Dan yang tak kalah penting, konstruksi hukumnya harus jelas.

Semuanya, kata dia, harus berdasarkan aturan yang berlaku. Misalnya apabila akan melakukan penuntutan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU Tipikor. Dalam pasal tersebut ada frasa "pengulangan".

"Tafsir 'pengulangan' tidak bisa dimaknai sama dengan residive yang ada dalam KUHP karena aturan residive berada dalam buku 3 KUHP. Sedangkan yang dapat diterapkan dalam lex spesialis hanya BAB I-VIII buku 1 KUHP," terangnya.

"Karena konteks 'pengulangan' dalam UU Tipikor dan KUHP tak bisa disamakan, maka perlu ada pemaknaan tersendiri. Apabila disamakan, hal itu tidak sejalan dengan norma yang berlaku," pungkas Suparji.rmol news logo article

ARTIKEL LAINNYA