Angka Golput Pemilu 2019 Bakal Melonjak

Peneliti pemilu memaparkan tingginya angka golput itu dipicu oleh banyak faktor. Pertama, disebabkan oleh isu receh yang saling dilemparkan oleh kedua kubu capres-cawapres yang bertarung. Sejauh ini kedua pasangan dinilai tidak menawarkan program yang secara langsung menyentuh masyarakat. Yang tersaji belakangan hanyalah saling serang isu yang tidak substasif, yang dipikir oleh kandidat dan timses bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas, tapi kenyataan­nya justru sebaliknya. Belum lagi adanya tidaksesuaian visi-misi politik antara calon pemilih dengan kandidat yang mencalonk­an. Dari mulai caleg hingga capres-cawapresnya.

Golput juga terjadi karena adanya persoalan teknis dan administratif. Hal ini terjadi akibat calon pemilih tidak memiliki waktu untuk mengurus surat keterangan pemindahan wilayah pemilihan. Padahal, batas waktu maksimal hanya 30 hari sebelum perhelatan pesta demokrasi. Selanjutnya, potensi golput bisa pula meningkat akibat persyaratan pemilih harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Selain itu, waktu pemungutan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru berpotensi menjadi pemicu peningkatan golput, karena pemungutan suara itu diadakan jelang libur panjang (long weekend). Pada Rabu, 17 April 2019 yang ditetapkan sebagai hari libur nasional posisinya terlalu mepet dengan tanggal merah. Kamis 18 April 2019 akan menjadi 'hari kejepit'. Sebab, Jumat 19 April 2019 merupakan hari libur Paskah alias Jumat Agung dalam rangka memperingati wafatnya Isa Almasih. Selanjutnya, Sabtu-Minggu 20-21 April 2019 merupakan hari libur. Kondisi seperti itu, tentunya bagi masyarakat yang berpikiran prag­matis, akan lebih memilih liburan ketimbang nyoblos. Tak ketinggalan pula angka golput berpotensi naik karena calon pemilih mungkin datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun tetap tidak mencoblos.

Sekadar informasi, berdasarkan penelusuran data pasca reformasi angka golput dari pemilu ke pemilu selalu mening­kat. Pada Pemilu 1999 jumlah golput mencapai 7,3 persen. Angka golput pada pamilu perdana pasca reformasi itu boleh dibilang masih kecil dan belum terlalu kentara.

Namun pada Pemilu 2004 yakni pemilu perdana yang memi­sahkan antara pileg dan pilpres itu angka golput mulai terlihat menonjol. Pada Pileg 2004 angka golput mencapai 15,9 persen. Sementara di ajang Pilpres 2004 putaran pertama pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 21,8 persen, dan pada Pilpres 2004 putaran kedua angka golput melonjak menjadi 23,4 persen. Pada Pileg 2009 angka golput terus meningkat menjadi 29,1 persen, di ajang Pilpres 2009 turun sedikit mnejadi 28,3 persen. Dan pada Pileg 2014 lalu angka golput mencapai 28 persen, di Pilpres 2014 meningkat menjadi 30,42 persen.

Jika capres-cawapres yang bertarung saat ini hanya terus-ter­usan melemparkan isu receh yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, maka banyak pengamat poli­tik memastikan angka golput pada Pemilu 2019 bakal bertam­bah besar. Pertarungan capres-cawapres ini menjadi penentu karena pemilu legislatif dan pilpres kali ini diselenggarakan secara serentak. Berikut ini pernyataan Haris Azhar, mantan Koordinator KontraS yang kerap menggembar-gemborkan serta mengajak untuk golput ketika tak ada calon pemimpin yang bisa mewakili kepentingan masyarakat. Pernyataan Haris Azhar ini disarikan dari beberapa pertemuan wawancara dengan Rakyat Merdeka. Untuk mengimbangi pernyataan Haris, diwakili lewat komisioner KPU Hasyim Asy'ari. Berikut pernyataan lengkap keduanya;

Haris Azhar: Golput Naik Ketika Ada Calon Petahana

Apa tanggapan Anda terkait dengan semakin besarnya angka golput dari setiap Pemilu?
Saya punya datanya ya. Jadi kalau Pemilu yang ada kontestan petah­ananya kayak di 2009, ketika SBY maju lagi. Itu orang yang tidak memilih paslon petahana atau yang lainnya itu tinggi.

Berarti hal seperti ini wajar saja jika ada calon petahana?
Sebetulnya kalau dari data statis­tik, para paslon jangan pada baper (terbawa perasaannya) juga. Santai saja. Terutama para pendukung-pendukung petahana itu, ya mereka harus terima risiko.

Maksudnya terima risiko itu bagaimana?
Jadi mereka harus terima, kalau ada petahana yang maju dalam pemilu ya di satu sisi dia menguntungkan, karena secara politis mereka men­guasai ke institusi-institusi. Tetapi disisi yang secara disaat yang bersamaan itu menunjukan bahwa publik juga boleh me­lihat dan mengkritik hal itu.

Lantas Anda sendiri akan golput?
Saya sih bakal golput, tidak memi­lih dua-duanya. Nanti jika tetap ada presiden ya iya pasti itu, tapi ka­lau makin signifi­kan jumlah golput, artinya itu penanda bagi penguasa, bahwa mereka jangan jemawa jadi penguasa, arti­nya mereka gagal menarik orang untuk memilih mereka.

Kenapa Anda memilih golput?
Anda lihat dua calon yang ada itu. Dua pasangan yang ada, tidak merep­resentasikan apa yang jadi persoalan kita di masyarakat. Nah Anda boleh coblos di pinggir-pinggir. Anda da­tang ke TPS Anda juga, kan, sudah berkontribusi.

Lalu bagaimana dengan masyarakat?
Saya usulkan, masyarakat tak usah takut, kalau capres yang maju itu orang-orang yang tidak punya komit­men, tidak punya pengalaman, tidak pernah berdarah-darah berkeringat lawan korupsi mereka tidak perlu kita pilih. Lihat di Makassar mereka coblos kotak kosong. Kalau kita ber­hasil seperti di Makassar memilih kotak kosong dan itu signifikan maka kita tunjukkan kepada mereka kita tidak percaya sama latar belakang mereka.

Lho kok Anda jadi mengajak masyarakat untuk ikut-ikutan golput. Apa sih tujuannya?
Tujuannya untuk menunjukkan bahwa kita masyarakat itu jadi suara ketiga. Suara ketiga itu adalah suara yang mencoblos kedua duanya, atau suara yang tidak memilih keduanya-duanya . Kita mau kasih pesan kepada siapapun yang menang, bahwa, kalian itu enggak pantes, kalian enggak dipi­lih, kalian itu hanya memanfaatkan sistem yang tidak transparan tidak terbuka kepada masyarakat.

Anda tidak khawatir akan di­tuduh sebagai provokator golput nantinya?
Itu bukan provokator itu opsi. Masa saya (yang memutuskan golput) enggak boleh ngomong. Lantas saya boleh ngomongnya apa? Ayo pilih nomor satu atau nomor dua aja gitu? Kalau kalian mengatakan saya cuma bikin berisik. Lho demokrasi itu memang berisik. Kalau mau ber­demokrasi tapi tidak boleh berisik itu namanya bukan demokrasi.

Mereka yang menggunakan hak pilih kerap mengatakan mereka yang golput di pemilu nanti dilarang untuk mengkritik atau menuntut macam-macam pada presiden ter­pilih. Pembelaan Anda apa?
Tiket kita untuk menuntut negara itu dari konstitusi kita sebagai warga negara, bukan tiket yang dari kertas coblos. Saya mengajak semua warga, kita lebih penting mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan siapa yang akan jadi presiden, bukan sibuk memilih yang mana, atau sibuk menjustifikasi pilihannya masing-masing. Hari ini kita dipaksa untuk menjadi pendukung 01 atau pendu­kung 02, netral tidak boleh, argumen­tasi dibikinlah macem macem, fitnah tanpa verifikasi. Jadi situasi seperti ini kayak kita ini orang berdosa, jadi kalau tidak pilih 01 dianggap pilih 02, begitu juga sebaliknya, ini menurut saya sudah ajaib.

Hasyim Asy'ari: Pemilu Serentak Akan Mendorong Partisipasi

Berdasarkan hasil penelitian, tren angka golput setiap pemilu terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Bagaimana pandangan KPU soal ini?
Belakangan muncul atau dimun­culkan isu golput dalam Pemilu 2019. Ada dua penjelasan tentang perilaku tidak memilih, atau non voting-behavior tersebut. Pertama, pendekatan psikologis, sosiologis dan desain kelembagaan pemilu. Untuk pendekatan psikologis dan sosiologis, kami bisa menjelaskan, tapi analisis sebaiknya dilakukan oleh ahli yang melakukan riset.

Kenapa begitu?
Aspek psikologis dan sosiologis bukan ranah KPU, tapi ranah partai dan calon. Karena ini menyangkut kepercayaan pemilih terhadap profil calon, visi-misi, dan program dalam kampanye. Ini menjadi tantangan peserta pemilunya, supaya tampil lebih meyakinkan kepada pemilih, agar pemilih hadir memilih peserta pemilu itu

Lalu apa pendekatan yang ked­ua?
Pendekatan kedua adalah pendeka­tan dengan desain kelembagaan pemilu. Kami sebagai KPU dapat menjelaskan, dan menganalisis den­gan menggunakan pendekatan desain kelembagaan pemilu ini.

Bagaimana analisis KPU ber­dasarkan pendekatan ini?
Menurut pendekatan ini, dalam sistem pemilu proporsional, parti­sipasi pemilih itu cenderung tinggi, ketimbang pada sistem pemilu kursi tunggal (single member constitu­ency). Kami yakin Pemilu 2019 yang didesain serentak antara pilpres (single member constiuency), den­gan pemilu DPR dan DPRD (sistem proporsional). Artinya, desain pemilu serentak akan cenderung mendorong partisipasi pemilih tinggi.

Kenapa begitu?
Karena menurut pandekatan ini, perilaku tidak memilih cenderung ter­jadi bila pemilu terpisah antar daerah, atau terlalu sering. Maksudnya kar­ena frekuensi pemilihannya terjadi bertubi-tubi.

Dalam konteks ini, desain Pemilu Serentak 2019 kami yakini dapat mendorong tingkat partisipasi yang tinggi, atau perilaku tidak memilih yang rendah.

Berapa target tingkat partisipasi pemilih pada 2019 ini?
Kalau target KPU untuk Pemilu 2019 ini tingkat partisipasi pemilih adalah 77,5 persen. Waktu 2014 kan tingkat partisipasinya 75,11 persen. ***