Quick Count Pilpres, Antara Prabowo Dan Lembaga Survei

Hal ini bisa dikatakan ulangan pada Pilpres 2014. Kali ini, jumpa pers dan aksi sujud syukur dilakukan di atas panggung merah bersama pen­dukungnya.

Namun, sekarang Prabowo tidak mengklaim kemenangannya berdasarkan hasil hitung cepat seperti tahun 2014. Prabowo kali ini mengklaim kemenangan berdasarkan hasil hitungan manual, atau real count yang dilakukan tim internalnya.

Prabowo mengklaim, hitungan riil internal menunjukkan dirinya bersama Calon Wakil Presi­den Sandiaga Uno telah memperoleh suara sebe­sar 62 persen. "Ini adalah hasil real count di posisi lebih dari 320.000 TPS," kata Prabowo disambut sorak sorai para pendukung yang hadir di lokasi.

Ketua Umum Partai Gerindra itu meyakini, angka kemenangan 62 persen ini, tak akan ban­yak berubah karena berdasarkan penghitungan manual di 40 persen TPS. Ia lalu mengajak para pendukungnya sujud syukur atas kemenangan ini.

Tidak sampai di situ, Prabowo juga menund­ing hasil quick count Pilpres 2019 menggiring opini bahwa dirinya dan Sandiaga Uno kalah dari Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Tudingan itu pun ditanggapi CEO Cyrus Network, Hasan Nasbi Batupahat.

Hasan Nasbi pun mengklaim, pihaknya yang bekerjasama dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengeluarkan hasil yang profesional. "Ini terkait marwah dan mar­tabat pollster. Pollster dan lembaga survei, bisa saja ada yang berpihak, mendukung calon-calon tertentu. Tapi kalau mengeluarkan hasil, pasti profesional," ujar Hasan Nasbi dalam keterangan­nya, Kamis (18/4).

Hasan juga mengatakan, ia khawatir karena saat ini ada tuduhan beberapa pihak yang me­nyatakan seolah pollster sedang menipu. Atas tudingan itu, Hasan meminta Prabowo untuk menunjukkan data yang lebih jelas.

Lantas, bagaimana tanggapan Badan Pemenan­gan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan penjela­san Hasan Nasbi terkait hal ini. Berikut pema­parannya.

Andre Rosiade: Kemarin Selisih 20 Persen, Sekarang Cuma 9 Persen

Kami tetap masih menunggu data yang dikumpulkan saksi dan relawan dari seluruh Indonesia, sambil menunggu perhitungan KPU. Bagaimana pun juga kan perhitungan KPU yang final. Intinya, kami akan menghargai keputusan KPU.

Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi meminta Prabowo membuka data survei yang meme­nangkannya pada Pilpres 2019...
Untuk Hasan Nasbi ya, Anda menyatakan bahwa dari awal Pak Jokowi itu menang di atas 20 persen. Sekarang di quick count Anda, hanya 9-10 persen. Wajar dong kalau kami menyatakan, teman-teman lembaga survei ini menggiring opini bahwa se­lama ini berbulan-bulan, dari Januari, Februari, Maret, hingga April, Anda masif menyatakan Jokowi menang 20 persen. Margin errornya besar, 8 persen.

Anda mau mengatakan, quick count Cyrus Network tidak akurat?
Kalau kita lihat data survei di situ (Andre menunjukkan link berita Cyrus Network), pada Februari akhir, Cyrus bilang 57,5 persen dibanding 37,2 persen. Artinya, selisihnya 20 persen lebih. Lalu survei terakhir dia bilang, Pak Jokowi unggul selisih 18 persen lebih. Ternyata di quick count, selisihnya hanya 8-9 persen. Seharusnya, margin of errornya dalam survei elektabilitas Jokowi vs Prabowo milik Cyrus dulu, tiga persen.

Maka dari itu Anda mengkritik Cyrus Network?
Saat Cyrus mengatakan, Pak Jokowi menang 57,5 persen dan Pak Prabowo 37 persen, saya kritik mereka. Lalu, setelah ada quick count dan mengatakan Pak Jokowi unggul, yang 20 persen lebih itu kemana sekarang. Lalu, saat Anda dikritik, Anda baperan.

BPN ditantang Hasan Nasbi un­tuk membuka data survei miliknya dan data BPN. Tanggapan Anda?
Kalau soal hitung-hitungan, nanti kita tunggu saja real count KPU.

Kenapa PADI mengumumkan kemenangan lebih dulu dari KPU?
Karena, berdasarkan hasil real count, Pak Prabowo menang 60 persen dari 80 ribu TPS.

Real count itu yang menjadi pegangan Prabowo, sehingga mendeklarsikan kemenangan, padahal KPU sama sekali belum mengeluarkan hasil?
Ya, karena saya katakan, data real count kami sudah 62 persen. Toh lembaga survei yang bukan kandidat saja, boleh kok deklarasi kemenangan orang. Coba tanya lembaga survei tersebut. Mereka berani menga­takan Pak Jokowi unggul 20 persen. Sekarang quick count mereka hanya 8-10 persen. Coba tanya, kenapa berbeda dari 20 persen ke delapan persen. Selisihnya, 12 persen itu kemana.

Menurut Anda, itu penggiringan opini?
Iya, apakah itu opini yang mereka sengaja buat untuk masyarakat memi­lih Pak Jokowi. Coba tanyakan, mereka deklarasi, masak Pak Prabowo yang kandidat tidak boleh.

Ini kan hak konstitusi Pak Prabowo. Coba bayangkan, lembaga-lembaga survei juga berani deklarasi, memas­tikan Pak Jokowi menang. Kenapa Pak Prabowo sebagai kandidat tidak boleh. Hal ini kan hak beliau juga. Tentunya Pak Prabowo menyampai­kan, mari bersama sebagai anak bang­sa jangan ada provokasi. Kita tetap bersama-sama merajut kebersamaan. Pak Prabowo dan Pak Jokowi tetap bersaudara, semua rakyat Indonesia bersaudara.

Kalau nanti hasilnya berbeda dengan KPU, apa yang akan BPN lakukan?
Misalnya nanti hasilnya berbeda, tapi kami menemukan kecurangan yang masif dan terstruktur, tentu kami akan menggugat ke MK. Intinya apa, Pak Prabowo mengajak semua pen­dukungnya, mari kita bersatu, Insya Allah menang. Pak Prabowo akan menjaga rakyat seluruh Indonesia. Kami pun akan menjaga kebersamaan dengan Pak Jokowi. Bahkan, kita tetap bersatu dan tidak usah mem­provokasi, karena kami juga meng­hormati hasil KPU nantinya.

Jadi, akan menggugat ke MK?
Saya tegaskan, kami punya real count sudah hampir 60 persen. Nah, kami tetap masih menunggu data yang dikumpulkan saksi dan relawan dari seluruh Indonesia, sambil menunggu perhitungan KPU. Bagaimana pun juga kan perhitungan KPU yang final. Intinya, kami akan menghargai keputusan KPU.

Setelah mendeklarasikan ke­menangan, tahapan apa lagi yang akan BPN lakukan?
Jadi gini, kami meminta kepada relawan dan pendukung kami untuk menjaga suara yang ada di kecama­tan. Kami pastikan, kotak di kecama­tan dijaga dan kami meminta seluruh relawan memastikan, memiliki data C1 agar bisa mengontrol C1 di KPU nanti.

BPN tidak akan menerima hasil KPU jika Prabowo kalah?
BPN akan mencocokkan data den­gan real count KPU. Bagaimana pun juga, perintah undang-undang, real count KPU merupakan pegangan kita.

Hasan Nasbi: Klaim Hanya Jadi Debat Kusir, Mari Kita Buka Data
Lebih baik kita sama-sama tampil di depan wartawan dan akademisi secara langsung, buka datanya. Karena kalau orang buat exit poll dan quick count tidak akan bisa bohong. Karena, dari awal, prosesnya panjang.

Prabowo mengklaim memenangi Pilpres 62 persen...
Hari H itu, kalau kita bisa exit poll, maka kita semua bisa quick count dong. Dia keluarkan hasil quick count dong. Enggak ada. Dia bisa exit poll, tapi kenapa tidak bisa quick count.

Mungkin lokasi dan tekniknya berbeda?
Titiknya sama dan tekniknya sama, namun yang satu wawancara dan yang satu lagi lihat hasil di TPS. Kalau kami ada exit poll dan ada quick count. Akan tetapi, kami tidak kelu­arkan exit poll lantaran tidak boleh dikeluarkan sebelum pukul 15.00. Sedangkan pukul 15.00, sudah masuk data quick count. Jadi, ngapain lagi kami buka data exit poll. Sedangkan kami punya dua-duanya, baik exit poll maupun quick count.

Dari pukul berapa pihak Anda tahu hasil Pilpres?
Dari jam 11 siang, kami sudah tahu Prabowo kalah. Namun, kami belum bisa umumkan. Karena, dibilang melanggar undang-undang lantaran putusan Mahkamah Konstitusi baru boleh dibuka pukul 15.00.

Bagaimana dengan klaim pihak Prabowo?
Klaim itu akan menjadi debat kusir. Lebih baik kita sama-sama tampil di depan wartawan dan akademisi secara langsung, buka datanya. Karena kalau orang buat exit poll dan quick count tidak akan bisa bohong. Karena, dari awal, prosesnya panjang. Ada pen­cuplikan, itu saja tidak bisa bohong.

Tidak bisa bohong gimana?
Begini, pencuplikannya mengguna­kan metode apa saja. Kemudian, TPS yang terpilih mana saja. Misalkan TPS terpilih itu mengikuti kaidah probabil­ity. Probability proportional to size.

Bagaimana caranya?
Misalnya, kalau di Sumatera Barat populasi pemilihnya hanya 1,7 pers­en, atau populasi TPS-nya hanya 1,7 atau 1,8 persen, jumlah sampling di sana kira-kira segitu dari sekian yang kami cuplik. Nah, TPS-TPS itu harus ada orang-orang yang betugas di sana. Ada tidak orang-orang di TPS, dalam hal ini target pemilihnya. TPS desa ada TPS 1, 2, dan 3, begitu pun selan­jutnya, ada orang-orangnya tidak.

Kalau dia sampling di 2000 TPS, berarti harus ada 2000 nama dong. Pun harus ada nomornya yang bisa dikontak, guna memastikan dia benar-benar ada di TPS.

Bagaimana dengan hasil perhi­tungan suaranya?
Hasil perhitungan suara di TPS-nya pun tidak mungkin bohong, lantaran dia ada di TPS. Dari sini hasilnya bisa dicocokkan perhitungannya berapa. Nah, foto planonya mana. Ada tidak. Kan untuk konfirmasi, mesti ada foto planonya. Sekarang itu orang bilang, foto bisa jadi bukti. Apalagi, semua orang sekarang punya smartphone. Proses yang panjang itu tidak bisa bohong.

Karena itu Anda tantang BPN buka-bukaan data?
Iya, karena simple mengaudit quick count atau exit poll. Apalagi, datanya dari hulu sampai hilir ada. Prosesnya dari hulu hingga hilir bisa dibuka. Jadi, yang poling bohong akan keta­huan dia tidak punya proses dari hulu hingga hilir.

Saran Anda?
Saya minta, mari buka bareng-bareng datanya, namun tidak ada jawaban dari kemarin-kemarin itu. Bukan karena kami sombong, tapi kami ingin mengembalikan keper­cayaan publik.

Anda merasa tidak dipercaya publik?
Soalnya, kubu sebelah menuduh yang tidak-tidak terhadap quick count. Padahal, datanya yang masuk benar, tidak harus dihitung lagi. Misalnya TPS A, suara masuk sekian dan TPS B sekian.

Jumlah totalnya benar tidak sekian. Itu kan bisa dihitung, dan tidak bisa bohong proses dari hulu dan hilirnya. Itu pun ada tampilan layar dan prin­out-nya semua.

Anda kapan buka data?
Kalau BPN tidak berani buka data, maka Minggu besok saya akan buka data saja. Biar masyarakat bisa lihat prosesnya dari hulu sampai hilir. Jadi biar ketahuan, mana yang kredibel dan mana yang tidak.

Apakah Anda tahu, bagaimana hasil survei lembaga survei yang digunakan Capres-Cawapres 02?
Begini, 02 itu punya lembaga sur­vei yang mendukung dia. Tapi, kes­impulannya memenangkan Jokowi juga. Jadi, pollster bisa diderek siapa saja, tapi hasilnya tidak bisa main-main.

Kenapa begitu?
Kalau main-main, bisa mati, seperti lembaga survei pada 2014. Orang yang tidak berani buka data, patut dipertan­yakan, apakah bohong. Apalagi tidak berani buka data bersama-sama. Kalau saya buat quick count, semua wartawan boleh masuk ke ruangan kami, biar tahu kerja kami.