Urusan Sawit, Presiden Jokowi Blunder Besar

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, seharusnya presiden membuat rencana aksi untuk stabilisasi harga komoditas.

"Bukan malah meminta petani gantikan dengan jengkol dan petai. Ini blunder nih Presiden," kritiknya dalam keterangannya, Senin (24/12).

Jika melihat kebijakan yang sudah disusun oleh pemerintah Jokowi, diakuinya terdapat beberapa hal yang relevan, antara lain Inpres Nomor 8 Tentang Moratorium Sawit.

"Sebenarnya, menerapkan Inpres Nomor 8 itu, dapat mencegah over produksi minyak sawit," terangya.

Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah atau PP 24 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan serta Reforma Agraria. Dengan beberapa kebijakan ini, menurut dia, seharusnya presiden tinggal melakukan monitoring terkait implementasinya di lapangan.

Adapun kebijakan lainnya adalah Permentan No 1 tahun 2018 tentang Penetapan Harga Sawit. Dalam Permentan ini sudah ada arahan agar perusahaan sawit wajib membeli Tandan Buah Sawit (TBS) dari petani swadaya secara langsung, melalui kelembagaan petani.

Namun, pada prakteknya di lapangan, Inpres moratorium ataupun peraturan teknis harga sawit yang telah disusun oleh Kementerian Pertanian tidak berjalan efektif. Hal ini terjadi karena ada praktek bisnis yang sudah sangat mapan dan merugikan.

"Itu sudah berlangsung lama, dan itu yang terus ditradisikan dalam kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, petani terus menerus jual ke tengkulak dengan harga yang sangat rendah," bebernya.

Mansuetus menganggap, saran presiden itu merupakan blunder besar ketika Jokowi tengah ingin menaikkan electoral-nya bagi petani perkebunan. Ia mengingatkan, jumlah suara para petani dan perkebunan sangat besar, kurang lebih 10 persen.

"Dengan harga komoditas perkebunan yang makin terpuruk tentunya bisa saja akan merubah pilihan masyarakat petani di desa-desa perkebunan. Tidak hanya sawit, tapi juga karet yang harganya sedang anjlok," tegas Mansuetus.[wid]