Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, penerapan kebijakan ini harus dipertahankan agar dampak positif dapat dirasakan lebih optimal bagi sektor industri terkait lainnya, khususnya bagi industri galangan kapal nasional yang tengah mengalami kelesuan.
INSA mencatat, dari sekitar 250 total galangan, 70 persen di antaranya saat ini mengalami mati suri.
Sebagian kapal nasional, beber Carmelita, masih impor dan docking di luar negeri, khususnya bagi kapal berukuran besar dan berteknologi tinggi. Kondisi ini disebabkan pembuatan kapal di luar negeri memang lebih kompetitif ketimbang produksi dalam negeri.
"Kami mendorong agar galangan kapal nasional dapat lebih kompetitif dan meningkatkan kemampuannya. Karena galangan berperan penting bagi industri maritim, dan juga ekonomi nasional karena menyerap lapangan kerja yang besar," katanya.
Ia memandang, belum kompetitifnya galangan kapal nasional karena industri ini masih dihadapkan sejumlah tantangan, seperti bunga bank yang lebih tinggi dari negara lain di Asia ataupun pengenaan pajak impor komponen kapal.
Padahal bidang SDM dan kepemilikan teknologi galangan kapal nasional dinilai sudah mampu bersaing dengan galangan luar negeri. Untuk itu, ia berharap dukungan dari seluruh stakeholder kemaritiman, mulai para pelaku usaha pelayaran dan pemerintah dalam memajukan industri galangan kapal sangat dibutuhkan.
"DPP INSA sangat berkepentingan atas majunya industri galangan kapal di Indonesia, pelayaran dan galangan adalah dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan," tegasnya.
[wid]
Kebijakan asas cabotage telah menstimulus pertumbuhan jumlah armada berbendera merah putih, dari 6.400 armada pada 2005 melonjak hingga 20 ribu lebih unit kapal pada 2017. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: