Kementan Pastikan Penduduk Desa Makin Sejahtera

Dengan begitu, secara tidak langsung berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan petani.

Data BPS menyebutkan pada Maret 2015 penduduk miskin di Indonesia masih sebesar 11,22 persen akan tetapi pada Maret 2016 turun menjadi 10,86 persen dan Maret 2017 menjadi 10,64 persen. Sampai September 2017, penduduk miskin masih di angka dua digit yaitu 10,12 persen atau 26,58 juta jiwa. Penurunan penduduk miskin kembali berlanjut pada Maret tahun ini hingga menembus angka di bawah satu digit yaitu 9,82 persen (25,96 juta jiwa).

Menurut Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri, mengingat sebagian besar petani tinggal di pedesaan sehingga indikator kesejahteraan juga dapat dilihat dari tingkat kemiskinan maupun gini rasio. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin saat ini di pedesaan semakin berkurang. Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin di pedesaan sebesar 14,21 persen, Maret 2016 dan Maret 2017 menjadi 14,11 persen dan 13,93 persen, dan pada Maret 2018 juga turun menjadi 13,20 persen.

"Dengan memperhatikan pergerakan data ini sudah jelas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di pedesaan terus menurun," ujarnya dalam Seminar dan Lokakarya Nasional IV Perkumpulan Agroteknologi/Agroekoteknologi Indonesia (PAGI) di Makassar, Senin (10/9).

Kegiatan itu diselenggarakan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia (UMI) dengan mengangkat tema 'Inovasi Teknologi Pertanian Lahan Kering dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan Nasional Berkelanjutan.'

Kuntoro menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan di pedesaan pun dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian. Di bulan Agustus 2018, NTP kembali naik yakni sebesar 102,56 atau naik 0,89 persen. Harga Gabah Kering Panen di Tingkat Petani naik 3,05 persen dan Harga Beras Medium di Penggilingan turun 0,28 persen. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (it) naik sebesar 0,75 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) turun 0,14 persen.

Begitupun Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian nasional Agustus 2018 sebesar 112,08 atau naik 0,48 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya. Data BPS juga mencatat pada periode Agustus 2018 terjadi deflasi pedesaan sebesar 0,32 persen disebabkan penurunan indeks kelompok bahan makanan yang cukup besar, sementara indeks kelompok penyusun Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) lainnya naik.

"Tren positif kenaikan NTP menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daya beli. Semakin tinggi NTP akan semakin kuat tingkat kemampuan atau daya beli petani. Daya beli petani pada Agustus 2018 ini tidak hanya lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya akan tetap jika dibandingkan Agustus 2017 daya beli petani pada Mei 2018 ini pun lebih tinggi. NTP pada Agusuts 2017 lalu hanya 101,60. NTP di bulan Agustus ini lebih yaitu 112,08. Jadi, dari kedua nilai tukar ini yang semakin naik, penduduk di pedesaan terbukti semakin sejahtera," papar Kuntoro.

Karena itu, dia menegaskan bahwa Kementan optimis raihan positif terus berlanjut. Pasalnya, Kementan berkomitmen untuk menjalankan program pertanian yang secara signifikan meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan langsung. Di tahun 2018, Kementan menjalankan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera dengan sasaran untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat petani yang tinggal di desa.

"Selain itu, program Kementan yang menyasar langsung penurunan kemiskinan yakni optimasi penggunaan alat mesin pertanian. Program ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani dilakukan dengan membangun jiwa kewirausahaan petani dan penguatan kelembagaan petani," kata Kuntoro.

"Dengan mekanisasi, para petani dapat berproduksi lebih efisien, lebih cepat dan lebih produktif serta menghasilkan produk berkualitas. Penggunaan teknologi dan mekanisasi ini mampu menarik minat generasi muda terjun ke pertanian," sambungnya.

Terpisah, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menuturkan, kondisi lapangan saat ini produksi gabah sedang melimpah sehingga kesejahteraan petani memang terbukti. Akan tetapi, kondisi tersebut bertentangan dengan kebijakan impor jilid dua sehingga merugikan petani.

"Karena itu, tidak seharusnya Kementerian Perdagangan melalukan impor yang kedua. Petani yang kondisinya saat ini sejahtera ke depan bisa dirugikan," tambahnya. [wah]