Pembuat Ruang Kerja Bos Baru MPR Tak Libur

 Penyebabnya, seluruh ruanganbelum siap digunakan karenamasih dalam tahap renovasi. Mereka masih menggunakan ruang kerja di fraksinya masing-masing.

Berdasarkan pengamatan, seluruh ruang kerja tiga Wakil Ketua MPR baru, terpisah denganpimpinan lama. Pimpinan lama, yaitu Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta Odang (OSO) menempati ruang kerja di lantai 9 Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta. Tiga pimpinan baru, menempati ruangan di lan­tai 7 gedung yang sama.

Demi menyambut pimpinan baru, seluruh ruangan di lantai tujuh direnovasi total. Nyaris tidak ada yang terlewat. Mulai dari dinding, plafon, lantai, pendingin ruangan hingga lampu diganti. Tidak hanya di ruang kerjanya, tapi mulai dari depan pintu keluar masuk lift hing­ga lorong-lorong di lantai ini. Sebagian besar pekerjaan belum tuntas. Keramik lantai belum sepenuhnya terpasang. Masih menyisakan lubang-lubang yang tidak terlalu besar.

Begitu juga dengan langit-langit ruangan yang masih men­ganga, sehingga kabel berbagai ukuran menjuntai ke bawah. Yang terlihat rapi hanya dinding seluruh ruangan karena sudah di­pasangi wallpaper warna krem.

Belasan pekerja juga masih sibuk menyelesaikan pekerjaan­nya masing-masing. "Akhir April seluruh pekerjaan harus tuntas. Soalnya, awal Mei akan digunakan," ujar Sofyan, salah satu pekerja.

Kondisi tidak jauh beda juga terlihat di tiga ruang pimpinanbaru MPR. Ruang kerja Ahmad Muzani dan Muhaimin Iskandar saling berdampingan. Sementara, ruang kerja Ahmad Basarah sedikit lebih jauh, namun tetap di lantai yang sama.

Untuk ruang kerja, Muhaimin dan Muzani kondisinya masih berantakan dan penuh debu. Banyak peralatan kerja yang ditumpuk di tengah-tengan ruangan. Mulai dari cat, tangga, semen hingga pendingin ruanganbaru.

Akibatnya, ruangan yang cukup lebar itu tampak penuh sesak. Namun, plafon dan dind­ing sedikit lebih rapi karena su­dah terpasang wallpaper warna krem. "Walpapernya baru dasa­ran. Nanti ditambah lagi dengan motif yang lebih bagus," ujar Sofyan kembali.

Lantai ruangan juga dibongkar total. Beberapa pekerja terlihat menyemen lantai yang tidak rata. Semen tampak basah di beberapa titik. Sementara yang telah kering segera disapu agar tidak penuh debu. "Setelah lantai rata, baru dipasang parquet (lan­tai kayu). Soalnya, ini permint­aan mereka," sebut Sofyan.

Sofyan mengatakan, kontrak­tor di setiap ruang pimpinan MPR berbeda-beda, sehingga proses penyelesaian pekerjaan juga ber­beda, tergantung kerumitan ruang kerja tersebut. Namun yang pasti, kata dia, seluruh ruangan ditargetkan selesai dalam waktu bersamaan. "Setiap pimpinan pu­nya selera berbeda-beda, seperti soal kursi dan wallpaper,"  sebut pria yang mengenakan kemeja warna gelap ini.

Tidak semua ruangan pimpi­nan baru dalam keadaan beran­takan. Ruangan kerja yang akan ditempati Wakil Ketua MPR asal PDIP Ahmad Basarah kondis­inya sudah jauh lebih rapi. Tidak ada debu yang beterbangan di sekitar ruangan. Sebab, sebagian besar lantai sudah dipasang par­quet atau lantai kayu.

Bahkan, dinding ruangan juga sebagian besar telah di­pasang dengan kayu warna gelap. Sejumlah pekerja terlihat memasang lantai parquet warna coklat. Beberapa lemari panjang juga sudah ditempatkan di ruan­gan tersebut. "Lemari-lemari itu untuk menaruh barang-barang dan berkas penting," sebutnya.

Ruang kerja Basarah dibagi menjadi tiga bagian. Ruang kerja utama berukuran 10x15 meter, sisanya 10x15 untuk ruang kerja staf dan tempat istirahat pimpi­nan MPR. Di tempat itu sudah dipasang ranjang berukuran besar. "Kemungkinan besar awal Mei seluruh ruangan sudah bisa digunakan," ucap Sofyan.

Agar seluruh pekerjaan selesai tepat pada waktunya, Sofyan mengatakan, belasan pekerja lembur setiap hari, mulai pukul 09.00 WIB-22.00 WIB. "Sabtu-Minggu tetap masuk, tidak ada waktu libur," tandasnya.

Terkait biaya renovasi seluruh ruangan pimpinan baru MPR, Sofyan mengaku tidak mengeta­hui lebih jauh. "Biro Umum yang lebih tahu. Kami hanya pekerja lapangan," elaknya.

Pimpinan Baru MPR Sudah Dibantu 5 Staf

Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah membenarkan, tiga ru­ang pimpinan baru MPR belum selesai direnovasi, alias masih dalam tahap pengerjaan.

Untuk sementara, kata dia, ke­tiga pimpinan baru itu menem­pati ruang kerjanya di fraksinya masing-masing.

"Kita akan selesaikan sece­patnya. Kalau sudah selesai, bisa langsung ditempati," ujar Fauziah tanpa merinci kapan tanggal pastinya.

Kendati ruang kerja belum siap, kata wanita yang akrab disapa Titiek ini, seluruh tugas tiga pimpinan tersebut tidak akan terganggu. Sebab, lanjut­nya, kerja pimpinan MPR lebih banyak di luar ruangan dibanding di dalam ruangan, sehingga tidak begitu masalah.

"Kami sudah siapkan lima staf untuk pimpinan MPR. Mereka sudah bekerja di ruang kerja sementara di fraksi pimpinan baru MPR," ujarnya.

Kelima staf yang diperban­tukan, lanjut Titiek, meliputi dua sekretaris, ajudan dan staf kesekretariatan.

"Jadi, ketiga pimpinan MPR itu sudah dibantu staf untuk me­nyelesaikan tugas sehari-hari," jelasnya.

Untuk fasilitas mobil dinas dan rumah dinas, Titik men­gaku tidak mengetahui kar­ena hal itu merupakan urusan pihak Kesekretariatan Negara (Setneg).

"Kami hanya menyiapkan ruang kerja, staf dan anggaran pimpinan MPR," sebutnya.

Terkait anggaran pimpinan baru MPR, Titiek mengaku juga tidak mengetahui secara pasti berapa jumlahnya, karena yang lebih tahu adalah Biro Umum. Namun, dia menyatakan, ang­garan tentu mengalami penam­bahan dibanding sebelumnya. Soalnya, jumlah pimpinan MPR kini bertambah.

Latar Belakang
Bertambah 3, Pimpinan MPR Jadi 8 Orang

Tiga pimpinan baru MPR, yaitu Ahmad Basarah dari PDIP, Muhaimin Iskandar dari PKB dan Ahmad Muzani dari Partai Gerindra dilantik menjadi Wakil Ketua MPR, Senin (26/3). Dengan adanya penambahan tiga pimpinan baru, jumlah pimpinan MPR saat ini menjadi delapan orang.

Mereka menambah lima pimpinan yang sudah ada sebelum­nya. Yakni, Ketua MPR Zulkifli Hasan dari PAN, dengan Wakil, Mahyudin dari Partai Golkar, EE Mangindaan dari Partai Demokrat, Hidayat Nur Wahid dari PKS dan Oesman Sapta Odang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pelantikan tiga pimpinan baru tersebut merupakan amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), Pasal 427Ayang disahkan 12 Februari 2018.

Bunyinya, penambahan wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 urutan ke-1 (satu), urutan ke-3 (tiga), serta urutan ke-6 (enam), dan penambahan wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 urutan ke-1 (satu).

Seperti diketahui, PDIP, Gerindra dan PKB merupakan partai dengan raihan kursi terbanyak dengan urutan kesatu, ketiga, dan keenam.

Rapat Paripurna pelantikan pimpinan MPR dihadiri sembi­lan fraksi di MPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hanya satu fraksi yang tak hadir, yakni Fraksi PPP.

PPP menilai, penambahan kursi keenam tidak sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3, khususnya Pasal 427 a dan c. Terlebih, partai ber­lambang Ka'bah ini juga tidak bisa mendudukkan wakilnya sebagai pimpinan MPR.

Kendati ada penolakan dari sebagian fraksi di DPR dan sejumlah elemen masyarakat, pelantikan pimpinan MPR tetap digelar dan dipimpin Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Dalam pengambilan sump­ah, Ketua MAmengingatkan agar ketiga pimpinan MPR yang baru tersebut untuk menegakkan kehidupan demokrasi serta kon­sisten memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah guna mewu­judkan tujuan Nasional.

"Demi Allah saya bersumpah, sebagai wakil ketua MPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adil­nya. Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD 1945, serta perundang-undangan. Bahwa saya akan me­negakkan kehidupan demokrasi serta berbakti terhadap bangsa dan negara," ucap Hatta yang ditirukan ketiga pimpinan MPR.

Selain itu, Hatta juga meng­ingatkan mereka untuk selalu memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang diwakilinya, untuk mewujudkan tujuan na­sional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usai dilantik, Basarah meng­inginkan adanya kesepakatan bersama Presiden Jokowi, ketua umum partai politik, anggota fraksi untuk menghadirkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui revisi terbatas. Dengan begitu, lanjut dia, tujuan bernegara ini dapat semakin terarah.

"Sehingga, Bangsa Indonesia kembali memiliki haluan berne­gara. Dengan haluan bernegara itu, kita harapkan tujuan yang se­makin terarah dengan kerjasama seluruh stakeholder Bangsa Indonesia,"  tandasnya.

Selain itu, dia menambahkan, akan bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk sosialisasi empat pilar MPR. "Kami harapkan menjadi peran sinergis ke de­pan setelah ditambah tiga orang wakil ketua MPR," harapnya.

Senada, Ahmad Muzani juga berharap amandemen terbatas UUD 1945 bisa segera dikaji. Namun, Sekjen Partai Gerindra itu menyangsikan amandemen terbatas UUD 1945 bisa segera selesai pada periode ini, karena banyaknya agenda politik tahun ini dan tahun 2019 nanti.

"Sebuah kajian perlu dilaku­kan, tapi waktunya apakah me­mungkinkan, karena kesibu­kan menghadapi pilkada, terus pendaftaran calon sementara dan pendaftaran pilpres," pung­kasnya. ***