Puluhan Mobil Dinas Rusak Bikin Sempit Belakang DPR

Mobil Daihatsu Xenia ini, kondisinya memprihatinkan. Mobil buatan Jepang itu dibiar­kan menganggur bertahun-tahun tanpa perawatan sama sekali.

Mobil warna biru itu diparkir rapi di sekitar warung ma­kan, tidak jauh dari Masjid Baiturrahman DPR. Saking banyaknya kendaraan yang terparkir, mengakibatkan jalan menyempit. Jalan yang semula selebar 6 meter, hanya tinggal 1,5 meter. Akibatnya, hanya cukup untuk kendaraan roda dua berpapasan.

"Mobil-mobil itu sudah di­parkir sejak awal tahun 2016," ujar Hartono, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Kesekjenan DPR kepada Rakyat Merdeka.

Sebagian besar kendaraan sudah rusak parah. Kaca spion terlipat dan copot, lampu depan pecah, kap berdebu tebal dan dipenuhi dedaunan, hingga ban kempes. Jok mobil pun sebagian ada yang sobek dimakan usia.

Selain Xenia, juga ada beber­apa bus berukuran kecil yang di­parkir bercampur menjadi satu. Jarak antara mobil satu dan yang lain cukup sempit, sehingga cukup menyulitkan bila ingin memindahkan mobil tersebut ke lokasi lain. "Totalnya, ada 33 Daihatsu Xenia dan 5 microbus yang terparkir di sini," sebut Hartono kembali.

Tidak jauh dari mobdin itu ju­ga teronggok dua sedan Peugeot dengan kondisi lebih mempri­hatikan. Mobil bercat hitam itu kusam karena terpapar langsung guyuran air hujan dan sengatan matahari. Keempat rodanya juga kempis. Mirisnya lagi, mobil buatan Prancis itu tidak di­lengkapi surat-surat kendaraan yang sah. "Mobil itu bantuan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tahun 2010. Belinya secara built up, langsung dari Prancis," ungkap dia.

Menurut Hartono, seluruh mobdin yang teronggok meru­pakan bekas pejabat eselon tiga di Kesekjenan DPR. Sebab, mereka telah mendapat mob­din pengganti berjenis Toyota Innova. "Jadi, mobdin lama har­us dikembalikan ke Sekretariat DPR," kata dia.

Pria yang mengenakan ke­meja warna gelap ini menyebut, awalnya mobdin yang terong­gok di belakang Komplek DPR berjumlah 41 unit, berjenis Daihatsu Xenia dan 6 unit mi­crobus. Namun, saat dilakukan lelang bulan Juni 2016, 8 mobil Daihatsu telah laku terjual den­gan harga limit Rp 48 juta, se­mentara microbus hanya terjual satu seharga Rp 24 juta.

"Mobil lainnya tidak laku karenaterlalu mahal dan kondisinya banyak yang rusak," sebut dia.

Menurut Hartono, saat lelang pesertanya tidak terlalu banyak, hanya dua orang peminat per unit kendaraan yang ditawarkan. Bahkan, sebagian besar kend­araan itu tidak ada peminatnya sama sekali.

"Tapi lumayan, lelang tersebut menghasilkan uang ratusan juta ke kas negara," ucapnya.

Sebetulnya, lanjut Hartono, mobil yang laku saat lelang sebelumnya sebanyak 9 unit Daihatsu Xenia, namun peserta lelang digugurkan karena telat menyetorkan uang deposit ke panitia sebesar Rp 20 juta.

"Jadi, peserta mengirimkan uang secara mencicil. Nah saat melunasi cicilan kedua sebesar Rp 10 juta, ternyata sudah telat," sebutnya.

Walhasil, kata dia, mobil yang telah menjadi incaran tersebut dibatalkan oleh panitia. "Kami tegas kalau soal deposit. Kalau telat, ya gagal," tandasnya.

Karena tidak laku, menurut Hartono, seluruh mobil buatan tahun 2005 ini akan kembali dile­lang pada pertengahan Januari 2018. Saat ini, masih proses appraisal (perkiraan) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Tapi harganya turun separ­uhnya. Mobil Daihatsu limitnya dibuka menjadi Rp 24 juta. Sementara mobil Peugeot dijual hanya Rp 5 juta dengan kondisi tidak ada surat-suratnya," urai Hartono.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti lelang, kata dia, harus menyerahkan uang deposit sebe­sar Rp 10 juta ke KPKNL. "Tapi saat ini, penyetoran deposit belum dibuka karena tim dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL belum menetapkan tanggal le­lang," ujar Hartono.

Deposit yang diserahkan pe­serta lelang, kata Hartono, tidak akan hangus bila peserta tidak mendapat mobil yang menjadi incarannya. "Biasanya beberapa hari setelah lelang, uang deposit akan dikembalikan," ucapnya.

Biasanya, kata Hartono, dua minggu sebelum pelaksanaan lelang, masyarakat bisa menyetorkan deposit sambil melihat-lihat mobil yang akan dilelang. Saat ini, kata dia, sudah banyak orang yang tanya-tanya terkait pelaksanaan lelang, baik melalui telepon maupun datang langsung ke DPR.

"Kami ingin secepatnya dile­lang agar mobil tidak semakin rusak, sehingga harganya terus turun," tandasnya.

Dia berharap, mobdin yang sudah lama teronggok di hala­man belakang DPR, bisa sece­patnya terjual karena kondisinya sudah semakin memprihatinkan. Apalagi, kata dia, sejak kendaraan tersebut mulai dilelang bulan Juni 2016, anggaran pera­watan sudah tidak ada lagi. "Tapi kondisi mesinnya masih bagus," klaim Hartono.

Kendati demikian, lanjutnya, bila ingin menyalakan mobil tersebut, akinya harus terlebih dahulu dijamper karena sudah lama tidak dipanaskan mesin­nya. "Dulu sering dipanaskan. Tapi sekarang, karena sudah tidak ada bensin, ya dibiarkan saja," pasrahnya

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt Sekjen) DPR Damayanti menambahkan, ken­daraan yang terlantar di bela­kang komplek DPR masih dalam proses appraisal (perkiraan) dari Kementerian Keuangan, seh­ingga belum bisa dilakukan pele­langan. "Bila sudah diketahui harganya, baru bisa kita lelang. Kita tidak boleh menentukan harga sendiri," ucapnya.

Latar Belakang
Banyak Pula CCTV Yang Rusak
Selain Mobdin Tidak Terawat

 Puluhan mobil dinas (mob­din) yang teronggok tak terawat, mendapat perhatian pimpinan DPR. Pasalnya, aset milik neg­ara itu akan turun nilainnya bila lama tidak digunakan.

Pada Jumat (15/12), Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon bersama Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kompleks parlemen. Politikus Gerindra ini mengecek berba­gai masalah yang ada di sekitar gedung wakil rakyat itu.

Mereka juga ingin melihat pe­layanan terhadap anggota Dewan dan fasilitas penunjang lainnya. Salah satu yang menjadi per­hatiannya adalah mobdin yang terlantar dan banyaknya CCTV di komplek wakil rakyat yang mati.

Fadli cukup kaget dengan deretan mobdin Daihatsu Xenia dan microbus yang terlantar dan diparkir di belakang komplek Dewan.

Fadli lantas meminta kepada Anton untuk melelang kend­araan-kendaraan operasional DPR yang sudah tidak diguna­kan lagi. "Sesuai aturan berlaku, harus dilelang," ujar Fadli.

Menurut Fadli, proses lelang harus secepatnya dilakukan kar­ena dikhawatirkan mobil tersebut akan menjadi besi tua dan rong­sokan. "Kondisinya juga kurang tertata dengan baik," ujarnya.

Fadli juga menilai, lokasi parkir di kompleks parlemen juga kurang memadai. Dia meminta pihak yang bertang­gungjawab dalam hal ini, yaitu kesekjenan DPR agar mengatur kembali parkiran tersebut. "Ini perlu penataan," tandasnya.

Selain itu, Fadli juga tercen­gang saat melakukan sidak di control room. Dari 136 unit CCTV di ruang tersebut, hanya 18 yang berfungsi. "Sebagai lembaga tinggi negara, sistem pengamanan DPR ternyata masih sangat lemah," kritiknya.

Fadli mengaku akan mencari tahu mengapa banyak CCTV yang mati di lingkungan DPR, termasuk mengecek perawatan rutinnya. "Monitornya juga tak berfungsi dengan baik. Server nyala, tapi tidak ada apa-apa. ini amatiran," nilainya.

Padahal, kata Fadli, CCTV merupakan bagian dari sistem pengamanan. "Kita akan meng­gelar rapat yang juga melibat­kan Sekretariat Jenderal DPR," ujar Fadli.

Tidak hanya itu, dia menilai, akses tamu yang masuk ke wilayah kompleks Parlemen juga tak terlalu ketat. Padahal, kata dia, di beberapa negara lain, akses masuk ke kompleks Parlemen sangat sulit. Bahkan, ada yang mengharuskan tamu memperlihatkan paspor dan dokumen lainnya. "Nanti kami akan rapatkan dan investigasi," pungkasnya. ***