MPR Gelar Pameran Sumber Daya Informasi Legislatif

Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan, pimpinan Lembaga Pengkajian MPR Prof. Syamsul Bachri, anggota DPD RI Ajiep Padindang, Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah, Kabag Perpustakaan Setjen MPR Roosiah Yuniarsih, Kasubag Pelayanan Bahan Pustaka Setjen MPR Taufik Jatmiko dan perwakilan peserta pameran.

Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah menjelaskan bahwa pameran diikuti 15  peserta dari berbagai lembaga negara dan elemen lain yakni Perpustakaan Wakil Rakyat (MPR), Perpustakaan Badan Pemeriksa Keuangan, Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, Perpustakaan Bank Indonesia, Humas dan Perpustakaan Kemenkumham, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Humas dan Perpustakaan Badan Narkotika Nasional, Humas dan Perpustakaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Perpustakaan Daerah Jawa Barat, Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), Ikatan Wartawan Online (IWO), Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Rumah Cahaya AMN, Yayasan Komunikasi Bina Kasih (YKBK), dan STIAMI.

"Pameran ini sudah tiga kali digelar berturut-turut sejak tahun 2015. Tujuannya adalah untuk turut memberikan informasi tentang kiprah dan hasil kinerja lembaga-lembaga negara peserta pameran. Pameran ini juga dalam rangka perhelatan Sidang Tahunan MPR 2017 yang akan digelar tanggal 16 Agustus 2017," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap agar pameran diselenggarakan secara periodik dengan tempat penyelenggaraan bergilir di lembaga-lembaga negara.

"Pameran ini penting bagi lembaga negara. Bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa sebetulnya peran dan fungsi lembaga-lembaga negara serta capaian-capaian yang sudah diraih," ujarnya.

Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono sendiri menyampaikan berbagai hal tugas dan wewenang lembaganya, yang paling utama yakni pertama MPR periode 2014-2019 ingin mewujudkan visi bahwa MPR adalah rumah bangsa.

"Karena rumah bangsa, MPR adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada hambatan apapun bagi rakyat Indonesia untuk berkunjung ke MPR RI berdiskusi, beraudiensi dan apapun yang positif tentang negara ini," jelasnya.

Kedua, MPR mengawal konstitusi sebagaimana tugas mengawal fundamen bangsa. Ketiga, mengawal kedaulatan rakyat. Di mana, dalam merepresentasikan kedaulatan rakyat, segala kegiatan MPR harus mampu memberikan pendidikan kolektif berdemokrasi kepada rakyat Indonesia. [wah]