Sudirman Said: Lahan Reklamasi Yang Sudah Dibangun Tidak Boleh Mubazir Dan Harus Bermanfaat

Hingga kini di internal tim sinkronisasi Anies-Sandi apakahsudah ada pemba­hasan lanjutan terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta?
Sebelum Pak Anies dan Pak Sandi kampanye dan bilang reklamasi Teluk Jakarta itu tidak dilanjutkan itu kan berarti sudah ada kajian dari berbagai aspek. Dari aspek pengelolaan lingkungan, komersial hingga tata kelolanya. Dan beliau-beliau menyimpulkan bahwa dari ha­sil kajiannya ada dampaknya bagi tata kelola maupun dari lingkungannya, jika proyek reklamasi itu dilanjutkan maka akan timbul banyak masalah. Makanya beliau bertekad untuk tidak meneruskan, dan sikap itu konsisten sampai sekarang.

Lantas apa saja yang sudah dilakukan tim sinkronisasi da­lam proses pengkajian itu?
Saat ini tim sinkronisasi se­dang mencari informasi seban­yak mungkin, mengkaji untuk mencari solusi atas apa-apa yang sudah dibangun di lahan reklamasi itu. Jadi kalau yang sudah dibangun itu tidak boleh mubazir dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Itu saja yang sedang dikerjakan mengenai reklamasi. Mungkin minggu depan saya akan bertemu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi situasinya seperti itulah saat ini.

Kemarin dikabarkan bahwa proyek reklamasi di pulau C dan D masih terus dilanjut­kan, apa tanggapan Anda?
Ya Pak Anies dan Pak Sandi kan baru dilantik nanti bulan Oktober mendatang dan kita juga tidak mau masuk terlalu teknis. Nanti setelah beliau di­lantik mungkin ada kebijakan dan keputusan yang akan diam­bil secara resmi.

Beberapa menteri di pemerintah pusat masih bersikeras untuk melanjutkan reklamasi dengan berbagai alasannya, lalu bagaimana strategi Tim Sinkronisasi menghadapi per­bedaan pendapat seperti itu?
Saya rasa itu tidak bisa dika­takan sikap pemerintah pusat ya. Kan di antara kementerian pun ada yang masih berbeda penda­pat, jadi (sikap untuk menerus­kan proyek reklamasi Teluk Jakarta) itu tidak bisa dikatakan sebagai sikap pemerintah pusat. Itu sikap orang per orang yang harus menyamakan persepsi. Bahkan Pak Anies juga suatu ketika harus duduk bersama dengan kementerian terkait, kalau memang itu ada di tangan presiden, maka akan duduk bersama juga dengan presi­den. Karena bagaimana pun ini adalah isu nasional yang harus diselesaikan. Karena sampai saat ini kita belum menyimpulkan apakah ini sikap pemerintah pusat atau hanya sikap dari satu dua pejabat.

Tapi menurut Anda apakah reklamasi ini layak untuk di­lanjutkan?
Ya begini, kalau dari public policy itu kan harus dilihat dari manfaat mudharat kan. Satu harus dilihat itu sendiri, kedua mengurus pemerintahan itu menurut saya bukan hanya mengandalkan kecepatan dalam mengambil keputusan, namun juga tata kelola, kehati-hatian, dan ketaatan pada regulasi. Namanya urusan publik bukan urusan pribadi sehingga harus memperhatikan beberapa faktor tersebut. Jadi saya memandang­nya reklamasi harus dilihat dari sektor itu, lalu apa yang akan dilakukan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik, maka nanti baru akan bisa kita jelaskan rincinya.

Oh ya bagaimana kelanjutan dari adanya dukungan partai beberapa bulan lalu untuk maju ke Pilgub Jawa Tengah?
Ya ini bisa berhubungan den­gan Tim Sinkronisasi yang se­dang saya jalani. Dengan masuk ke tim ini saya bisa belajar dan memahami bagaimana regulasi pemerintah daerah, bagaimana tugas Gubernur itu apa saja, tu­gas SKPD apa saja. Itu menjadi kesempatan bagi saya bagaima­na suatu pemerintahan daerah dikelola. ***