Bambang Brodjonegoro: Pemindahan Ibu Kota Negara Libatkan Swasta, Kita Minimumkan Biaya APBN

Berikut penuturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro terkait wacana pelibatan swasta dalam proyek pemindahan ibu kota negara;

Sudah sampai mana pemba­hasan usulan pelibatan swasta dalam proyek pemindahan ibu kota negara?
Itu lagi sedang dikaji. Kami akan dorong model PPP (pub­lic private partnership), jadi partisipasi swasta kami libat­kan. Kalaupun kita ingin me­mindahkan kota administrasi, ya pokoknya kita tidak hanya mengandalkan dari satu sumber, bahkan kalau bisa menggunakan APBN secara minimal saja. Saat ini kita sedang mencari skema untuk melibatkan sektor swasta, sehingga biaya APBN akan san­gat minimum.

Bener nih pelibatan sektor swasta murni untuk memi­nimalisir penggunaan APBN, enggak ada tujuan lainnya?
Nggak, kita hanya ingin mengoptimalkan peran swasta untuk pembangunan di negeri ini, itu saja kok. Nanti untuk skemanya bagi swasta dalam pemindahan ibu kota itu akan kita siapkan.

Tapi banyak kalangan kha­watir lho pelibatan sektor swasta dalam proyek pemin­dahan ibu kota justru ber­potensi menimbulkan konflik kepentingan, hingga nantinya mengganggu independensi pemerintah?
Nggak lah. Kok independen? Kan yang punya itu pemerintah, bukan swasta.

Lantas apa strategi pemer­intah agar swasta mau ikut terlibat dalam proyek terse­but?
Pemerintah akan memberikan iming-iming kepada swasta agar mau meramaikan ibu kota baru berupa ketersediaan lahan. Artinya, swasta nanti akan dise­diakan tanah milik pemerintah untuk melengkapi fasilitas pe­merintahan dan administrasi yang bisa menunjang kinerja perusahaan swasta. Tanah masa nggak mau.

Kita justru akan mencari loka­si kepemilikan tanah sudah di tangan pemerintah. Kebijakan ini tidak akan kami lakukan kalau pemerintah harus membeli tanah.

Memang berapa sih biaya proyek pemindahan ibu kota itu?
Untuk biaya total masih dikaji. Sabar.

Untuk wilayahnya daerah mana, apa masih tetap sama dengan wacana sejak lama yaitu di Kalimantan?
Yang pasti di luar Pulau Jawa, kemungkinan besar di Pulau Kalimantan. Tapi, spesifiknya di mana, itu yang akan difi­nalkan.

Kajiannya sudah sampai mana?
Kita sedang kaji. Tapi kalau untuk pemindahan ibu kota pemerintahan sendiri, ini men­gacu pada pemisahan pusat pemerintahan dan pusat bisnis, ekonomi, dan keuangan seperti halnya Washington DC dan New York di Amerika Serikat (AS). Washington DC berperan se­bagai ibu kota pemerintahan di AS, sementara New York men­jadi pusat bisnis dan ekonomi negara adidaya tersebut. Terus pemisahan ini juga kan terin­spirasi dari Brasilia, Brasil yang menjadi pusat pemerintahan dan Sao Paulo yang berperan seba­gai pusat bisnis dan ekonomi di Brasil.

Sebetulnya tujuan utama pemerintah memindahkan ibu kota ke luar Jawa itu untuk apa sih?
Ya (salah satunya) untuk mempersempit ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Saat ini saja, kan kita tahu bahwa Pulau Jawa sendiri berkontribusi atas 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan angka ini cenderung terus meningkat setiap tahunnya sehingga pemer­intah menilai perlu ada upaya lebih besar untuk mendorong pertumbuhan di luar Jawa. Jadi, ini trennya terus meningkat. Jadi, menurut kami harus ada upaya memperkuat ekonomi di luar Jawa

Kapan target untuk meram­pungkan kajiannya?
Kajian mudah-mudahan tahun ini selesai, termasuk estimasi pendanaannya sehingga pada 2018 sudah dimulai persiapan-persiapan untuk menyusun kon­sep pusat administrasi baru itu.Tahun 2018 hanya persiapan. Kalau kajian selesai pada 2017, pada 2018 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bakal menyiapkan semua detail engineering design-nya tapi mudah-mudahan kami juga bisa menemukan skema pendanaan­nya. ***