Adakah kedua isu seksi tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Nasional I(Rakernas) PDIP yang baru berakhir pada Selasa (12/1) lalu. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP PDIP, Sukur Nababan memaparkan agenÂda rakernas. Berikut petikan wawancara
Rakyat Merdeka denÂgan Sukur Nababan, kemarin.
Anda setuju jika PKS dan PAN bergabung di kabinet? Bergabung atau tidaknya PKS dan PAN di kabinet, sepenuhÂnya hak prerogatif Presiden Jokowi. Tugas kami bagaimana mengawal pemerintahan ini menjalankan Nawa Cita secara benar, sehingga implementasi Trisakti bisa terwujud.
Apakah sudah dibahas DPP?
Tidak ada itu. Karena kami tidak pernah membahas masalah tersebut, termasuk Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dan itu bukan tupoksi kami sebagai kader dalam menentukan jumÂlah kursi menteri.
Anda tidak khawatir jumÂlah kursi menteri PDIP akan berkurang? Sama sekali tidak. Karena kekuasaan bukan tujuan kami. Sekali saya katakan, urusan kursi menteri itu mutlak hak presiden. DPP PDIP tidak perÂnah menentukan atau meminta-meminta kursi lebih banyak di pemerintahan.
Kalau nanti PKS dan PAN resmi masuk kabinet, sikap Anda?Sebagai kader partai peÂmenang pemilu, kami akan menghormati putusan Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara.
Jadi Anda setuju?Siapapun yang bergabung, PKS atau PAN itu bagus-bagus saja. Dan keberadaan mereka akan memperkuat struktur peÂmerintahan. Mereka harus menÂjalankan program Nawa Cita secara utuh. Dan kami akan mengawalnya.
Sikap Ketua Umum PDIP bagaimana? Pasca pilpres, Bu Mega suÂdah tidak setuju adanya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) lagi. Sudah tak lagi relevan. Koalisi ini hanya ada di pilpres saja. Sekarang kan tidak, jadi tidak relevan lagi nama-nama tersebut.
Di Rakernas PDIP, rencana PKS dan PAN bergabung dalam partai pendukung pemerintah apakah juga dibahas ? Sama sekali tidak. Rakernas tidak pernah membahas agenda masuknya PKS, PAN dan reÂshuffle jilid dua. Masalah terseÂbut sepenuhnya hak mutlak presiden. Fokus Rakernas baÂgaimana membangun kedaulaÂtan rakyat dengan membentuk haluan negara bersama MPRuntuk perencanaan pembanguÂnan nasional semesta. Ini yang harus dijalankan tahun ini.
Pidato Ketua Umum Megawati sempat menyetil kinerja BUMN, apakah itu tanda atau isyarat agar Meneg BUMN Rini Soemarno di-reshuffle? Itu tidak benar. Perombakan menteri hak presiden.
Lalu? Bu Mega hanya ingin fungÂsi BUMN dijalankan sesuai konstitusi. Di mana BUMN bukanlah korporasi swasta, yang dijalankan B to B. Tetapi, BUMN sebagai alat negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Jadi tidak perlu ada reÂshuffle? Ada atau tidaknya reshuffle, itu otoritas penuh presiden daÂlam menentukan kabinetnya. Dan presiden tidak bisa ditekan-tekan, dan didikte.
Anda yakin presiden tidak didikte atau ditekan-tekan soal isu reshuffle ini? Saya kira sikap presiden di sejumlah media nasional sudah sangat jelas, bahwa presiden tidak bisa didikte atau ditekan. Reshuffle itu sepenuhnya hak prerogratif presiden. Tolong dicatat itu. ***
Isu seputar PKS dan PAN bergabung menjadi partai pendukung pemerintah makin panas lantaran diikuti isu reshuffle kabinet. Peta politik Tanah Air pun berubah. PDIP sebagai partai utama pengusung Jokowi - JK juga menyimpan kekhawatiran bakal terkena imbas dari bergabungnya PAN dan PKS dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Termasuk kemungkinan menteri dari partai banteng kena geser, digantikan kader PAN dan PKS. 
BERITA TERKAIT: