Pedro Sanchez Warisi Politik Bebas Aktif Bung Karno

Selasa, 17 Maret 2026, 05:59 WIB

PLE Priatna. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

MILITANSI warga Spanyol melebihi aksi di kota Eropa lainnya. Aksi warga turun ke jalan, unjuk rasa menentang konflik di Timur Tengah berlangsung di lebih dari 150 kota di Spanyol, di mana ribuan warga turun ke jalan untuk menuntut agar permusuhan diakhiri dan hukum internasional dipatuhi. Demikian tulis koresponden RIA Novosti pada Sabtu, 14 Maret 2026.

BERITA TERKAIT:

Ini menarik dan inspiratif, untuk membedah mengapa Spanyol belakangan benar solid melawan aksi sepihak AS dan Israel.

Sikap teguh, keberanian dan perlawanan PM Spanyol Pedro Sanchez saat menghadapi tekanan AS dan Trump agar Spanyol berpihak pada AS melawan Iran, patut mendapat apresiasi dari negara Global South atau pun anggota Non Blok.

Tidak satu pun perintah Trump dan AS ini dituruti Spanyol, negara berpenduduk mayoritas Katolik dan non muslim.

Spanyol adalah salah satu negara pertama yang secara terbuka menolak undangan dari pemerintahan Trump untuk bergabung dengan inisiatif "Dewan Perdamaian" -- yang terutama bertujuan untuk membangun kembali Gaza -- dengan alasan kekhawatiran tentang konsistensinya dengan komitmen Madrid terhadap hukum internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diplomasi multilateral.

Warisan Bung Karno

Aksi perlawanan Pedro Sanchez ini adalah sikap lantang, sepertinya harapan bagi warga di Tanah Air yang ingin melihat Indonesia melakukan respons dan tindakan serupa lantang menentang aksi brutal semena-mena AS dan Israel terhadap Iran.

Spanyol, negara mayoritas penduduk non muslim, bukan non blok dan bukan penegak dalil bebas aktif, ternyata justru mewakili sikap yang seharusnya bisa dilakukan Indonesia.

Standing politik warisan Bung Karno, suara bebas aktif melawan penjajahan AS Israel ini, yang sepatutnya diwakili Indonesia, malah datang dan muncul dari Pemerintah Spanyol.

Kami pengamat merasa kagum pada sikap teguh Spanyol dan tidak terkejut melihat sikap Indonesia yang terkesan lembek, tidak berani lakukan kecaman atas tindakan brutal AS yang melanggar piagam PBB maupun hukum internasional.

BOP dan ART RI AS ini tampaknya disana sini menghantui sikap kritis Indonesia, yang selangkah lagi akan mencederai politik luar negeri bebas aktif.

PM Pedro Sanchez lakukan langkah nyata, respons terhadap AS-Israel menggempur Iran dan melakukan pembunuhan politik pemimpin tertinggi Iran, Ayatolah Ali Khamaeni di kediamannya.

Standing politik anti perang, kembali ke meja diplomasi demi membendung eskalasi yang semakin tidak terkendali. Aksi nyata yang pertama, penarikan Duta Besar Ana María Sálomon Pérez sebagai Duta Besar Spanyol untuk Israel.

Berdasar usulan Menteri Luar Negeri, Uni Eropa dan Kerja Sama, dan setelah pertimbangan Dewan Menteri pada pertemuan 10 Maret 2026, PM Sanchez menarik Dubes Ana Maria, dan menurunkan level hubungan ke tingkat Kuasa Usaha saja.

Duta Besar Perez pertama kali dipanggil pulang ke Spanyol pada September tahun lalu di tengah perselisihan diplomatik terkait keputusan Spanyol melarang pesawat dan kapal yang membawa senjata ke Israel untuk menggunakan wilayah udara dan pelabuhannya.

“Kami menolak tindakan militer sepihak Amerika Serikat dan Israel, yang merupakan eskalasi yang menyumbangkan ketidakpastian, permusuhan dan peperangan,” tulis Sánchez di X.

"Beginilah awal mula bencana besar umat manusia… Dunia tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan konflik dan bom", demikian protes keras PM Sanchez.

"Spanyol tidak akan pernah menerima tindakan sementara apa pun, karena tujuannya haruslah agar perang berakhir, dan agar perang itu berakhir sekarang juga. Perang harus diakhiri tanpa memandang pertimbangan ekonomi", kata Menteri Luar Negeri Jose Manuel Albares.

"Kita tidak boleh melakukan apa pun yang akan menambah ketegangan atau menyebabkan situasi semakin memburuk," katanya dikutip wartawan di Brussels.

Konsekuensi Logis

Titik perlawanan ekstrim Spanyol pada AS adalah melarang penggunaan pangkalan Rota dan Morón di Spanyol, dengan melarang segala aktivitas dukungan logistik atau pengisian bahan bakar untuk operasi yang sedang berlangsung melawan Iran.

Konsekuensinya kemudian, AS memindahkan 15 pesawat, termasuk pesawat tanker pengisian bahan bakar, dari pangkalan militer Rota dan Moron di Spanyol selatan pada hari Senin, 16 Maret 2026 setelah pemerintah sosialis negara itu mengatakan tidak akan mengizinkan pesawat-pesawat tersebut digunakan untuk menyerang Iran.

Di hari yang sama Spanyol mengumumkan secara resmi bahwa tidak akan ikut serta dalam misi militer apa pun di Selat Hormuz karena bagi Spanyol perang AS-Israel terhadap Iran adalah ilegal, kata Menteri Pertahanan dan Luar Negeri Madrid pada hari Senin.

Menteri Pertahanan Margarita Robles menolak tuntutan Presiden AS Donald Trump untuk dukungan militer guna mengamankan jalur Selat Hormuz tersebut -- yang secara de facto telah diblokir Teheran untuk lalu lintas kapal tanker BBM dan artinya mudah memicu eskalasi peperangan.

Tidak seperti Trump, PM Sanchez dan kabinet yang kompak melakukan aksi perlawanan ini karena mengikuti suara kritis konstituennya.

Berdasar jajak pendapat yang diterbitkan oleh Eurobazuka pada bulan Februari, 53 persen mengatakan warga Spanyol menentang kebijakan presiden AS, kelompok tertinggi ketiga berdasarkan kewarganegaraan setelah Prancis dan Belgia, dengan masing-masing 57 persen dan 62 persen.

Bahkan tidak mengagetkan Survei Eurobazuka menunjukkan 48 persen, hampir setengahnya, setiap 5 dari 10 orang warga Eropa menganggap Trump sebagai "musuh Eropa", dibandingkan dengan 10 persen yang percaya bahwa ia adalah sekutu. Luar biasa warga Spanyol saat membela Iran maupun Palestina.

Madrid mendesak para pemimpin dunia untuk melakukan sikap menahan diri, memberikan perlindungan bagi warga sipil, sekaligus menegakan hukum internasional.

Sikap itu didukung Deklarasi Bersama, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa António Costa bahwa situasinyai sangat mengkhawatirkan.

Oleh karena itu, menyerukan kepada semua pihak untuk menghindari tindakan yang dapat semakin meningkatkan ketegangan atau melemahkan kerangka kerja non-proliferasi global.

Di sisi lain, Sánchez melangkah lebih jauh dalam kritiknya, Madrid juga mengutuk pemerintah Iran dan Garda Revolusinya, menyerukan "de-eskalasi segera" dan "penghormatan penuh terhadap hukum internasional."

Dalam konteks itu, Madrid berupaya memposisikan Madrid sebagai mediator dan penengah bagi Dunia Arab, dengan berpartisipasi dalam KTT tingkat tinggi di Dubai bulan lalu dan memperkuat hubungan dengan negara-negara Teluk.

Sanchez berpartisipasi sebagai tamu kehormatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab ke-34 yang diadakan di Baghdad tahun lalu.

Dukung Perjuangan Palestina

Spanyol menjadi inisiator yang vokal dalam memberikan pengakuan kepada Palestina berikut mendukung perjuangan Palestina dalam apa yang disebutnya sebagai "satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian abadi" di Timur Tengah

Madrid mengakui keputusan Palestina dalam upaya diplomatik besar-besaran pada tahun 2024 untuk solusi dua negara. Prancis, sebagai perbandingan, melakukannya pada tahun 2025.

Pada bulan Desember lalu, Mahmoud Abbas bertemu dengan Sánchez di Madrid, di mana ia memuji upaya diplomatiknya untuk menegakkan gencatan senjata dan dukungannya terhadap negara Palestina.

Berangkat dari potret demikian, manuver diplomatik PM Pedro Sanchez patut menjadi inspirasi, dalam menghadapi dunia yang sedang direproduksi untuk sepenuhnya dapat dikendalikan AS dan Israel. Sikap perlawanan politik ala PM Sanchez ujungnya justru dimentahkan PBB.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817, yang mengutuk dan menyalahkan serangan (balasan) Iran menggempur fasilitas militer di negara Arab, Qatar, Emirat, Kuwait, Bahrain dan Oman misalnya, adalah produk Dewan Keamanan PBB yang sangat tidak adil.

Dunia menutup mata, bahwa AS dan Israel melakukan agresi teritorial, dan pelanggaran hukum lainnya. Dunia membenarkan negara Arab, Emirat, Qatar, Kuwait, Bahrain atau Oman, menghalalkan kedaulatan wilayahnya diberikan, disewakan, dipinjamkan pada negara asing (AS) untuk dijadikan fasilitas militer yang mengancam Iran.

Ini preseden kemitraan yang amat berbahaya, bila kehadiran basis militer asing boleh digunakan untuk menyerang, negara yang tidak sejalan dengan AS.

Bagaimana tidak. Dewan Keamanan PBB tidak berinisiatif membuat resolusi DK PBB guna memberikan teguran, kecaman dan menjatuhkan sanksi pada AS dan Israel, yang jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum dan piagam PBB.

Langkah Dewan Keamanan PBB sudah sangat tebang pilih dan tidak kredibel, dimana negara yang menjadi korban agresi tidak mendapat perlindungan apapun.

Saya meyakini langkah PM Sanchez dalam melakukan perlawanan dan koreksi atas sikap unilateral ala AS dan Israel, pada saat ini menjadi keberanian yang relevan bagi negara Global South dan Non Blok untuk tidak tinggal diam dan membiarkan AS dan Israel merajalela tanpa koreksi dan aksi yang bisa menghentikan kegilaannya.