Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Ketua MPR: Menitipkan Orang Tua Di Panti Bukan Budaya Kita

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>
LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
  • Rabu, 06 Januari 2016, 15:24 WIB
Ketua MPR: Menitipkan Orang Tua Di Panti Bukan Budaya Kita
foto: humas mpr
rmol news logo Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima pengurus Majelis Pelayanan Sosial (MPS) Muhammadiyah di ruang kerjanya, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/1).

MPS, Sularno, yang didampingi pengurus lainnya dalam kesempatan itu mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan mengadakan rapat kerja nasional pada 9 April 2016 di Bandung, Jawa Barat. Rakernas itu dikatakan akan diikuti oleh seluruh MPS dari berbagai daerah.

Dikatakan bahwa MPS sekarang memiliki panti untuk pelayanan sosial sebanyak 380 yang tersebar di seluruh Indonesia. Sularno berharap apa yang dilakukan itu mampu memberi manfaat bagi ummat. Lembaga yang dipimpinnya itu memiliki program membangun shelter lansia di berbagai kota. Masalah lansia menurutnya sekarang menjadi perhatian yang luar biasa. Lansia sekarang menjadi hal yang diinvestasikan dan dibisniskan oleh lembaga-lembaga asing. Lembaga asing akan membangu shelter atau panti di Indonesia dan siap menampung para lansia yang dititipkan.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan merasa senang dengan kehadiran pengurus MPS. Pria yang juga sebagai Ketua Umum PAN ini mengharapkan agar MPS lebih memperhatikan pentingnya lansia apalagi sekarang lansia dijadikan komoditas oleh investor dari luar dengan membangun sebuah tempat untuk menitipkan orang tua. Menurut Zulkifli Hasan ini merupakan perubahan budaya.

Untuk itu dirinya berharap pada MPS untuk meng-ugrade diri agar tujuannya sebagai pelayanan sosial, yakni memberdayakan lansia bisa tercapai. Ditegaskan oleh Zulkifli Hasan menitipkan orang tua pada panti adalah bukan budaya kita.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan juga sangat menyayangkan sikap salah satu pengembang perumahan yang menutup jalan sehingga salah satu sekolah di Jogjakarta tidak memiliki akses untuk menuju ke sekolah. Apa yang dilakukan oleh pengembang itu menurutnya tak sesuai dengan Pancasila, apalagi anak-anak sekolah itu merupakan anak panti asuhan.

"Dimana keadilan dan perikemanusiaan pengembang itu?" tanyanya dengan keheranan. [rus]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA