Gugatan pun diajukan hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan frasa Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara diganti menjadi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara).
Hal ini diceritakan Wakil Ketua MPR RI Mahyudin di hadapan ratusan mahasiswa dalam gelar acara Sosialisasi Empat Pilar MPR kerja sama BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan MPR RI, di Gedung G Lantrai 1, Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Selasa ( 6/10 ).
Mahyudin melanjutkan, sebetulnya memang banyak pilar-pilar negara seperti bahasa, dan bendera merah putih, tapi empat pilar tersebut di atas yang paling utama. Polemik frasa empat pilar seharusnya tidak dipermasalahkan kembali setelah berganti nama menjadi Empat Pilar MPR RI.
"Saya tekankan, dalam memahami kegiatan sosialisasi MPR ini yang terpenting adalah maksud, tujuan dan isinya serta dampak positifnya bukan mempermasalahkan judulnya. Tantangan bangsa ini sangat kompleks, berat dan sangat banyak. Banyak yang harus dipikirkan dan diselesaikan ketimbang mempermasalahkan hal tersebut," tegas politikus Partai Golkar itu.
Untuk menuntaskan permasalahan bangsa, menurut Mahyudin, harus ada kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemimpin bangsa mulai dari tingkat daerah sampai pusat. Keteladanan pemimpin adalah kuncinya. Sekarang ini, lanjut dia, bangsa dihadapkan kepada permasalahan berkurangnya keteladanan pemimpin dan lemahnya penghayatan serta pengamalan agama.
"Keteladan pemimpin harus disadari oleh para pemimpin itu sendiri, mereka harus menjadi panutan agar rakyat mengikuti pemimpin," tandasnya.
Sosialisasi ini sendiri berlangsung selama satu hari, dengan menghadirkan beberapa narasumber yang sangat kapabel seperti anggota Fraksi Golkar MPR Bowo Sidik Pangarso, pengamat politik Ubeidillah Badrun, Wakil Rektor UNJ Mukhlis Rantoi Luddin dan Wakil Dekan I UNJ M. Jafar.
[wid]
Program Empat Pilar yang dicanangkan MPR sempat menjadi polemik panjang di masyarakat. Terutama menyangkut judul programnya "Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara" yang di dalamnya meliputi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 
BERITA TERKAIT: