Yenti Ganarsih: Roadshow 1 Daerah 1 Anggota Pansel, Cuma Dapat Transportasi & Akomodasi

Langkah Pansel KPK yang diisi sembilan srikandi itu dinilai hanya memboroskan keuangan negara. Sebab, membutuhkan biaya besar ke daerah.

Seharusnya pansel cukup mencari calon dari pendaftaran, dan melakukan komunikasi den­gan tokoh yang dianggap pantas menjadi pimpinan KPK.

Bagaimana tanggapan pansel pimpinan KPK menanggapi hal itu? Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan anggota pansel pimpinan KPK yang merupakan doktor pencucian uang pertama di Indonesia, Yenti Ganarsih, kemarin:

Pansel roadshow ke daerah-daerah dinilai tidak efisien, tanggapan Anda?
Ini justru efesien, kami menghemat anggaran karena tidak berbondong-bondong turun ke suatu daerah. Tapi satu daerah, hanya satu anggota pansel yang ke sana.

Bukankah itu juga meng­hambur-hamburkan uang?
Kalau satu orang untuk satu daerah, biayanya tidak besar. Itu bukan menghambur-hamburkan uang, kan bukan sembilan orang berbondong-bondong ke satu daerah.

Anda bertugas ke mana?
Saya akan mendapat giliran mendatangi kota Bandung, Jawa Barat, Jumat ini (19/6).

Anggaran apa saja yang ditanggung pemerintah?
Hanya untuk transport dan ako­modasi. Karena acara di tempat/ daerah diselenggarakan CSO (Civil Society Organization)/ koalisi masyarakat sipil yang peduli pemberantasan korupsi. Pansel yang dulu juga pernah roadshow ke daerah.

Apa pentingnya Pansel KPK turun ke daerah-daerah?
Penting untuk menjaring se­banyaknya calon yang baik.

Bagaimana responsnya?
Dari dua hari ini responnya baik. Ke daerah hanya tiga hari, yakni 17, 18 dan 19 Juni 2015.

O ya, kabarnya hasil per­temuan Pansel KPK dengan Polri membuahkan komit­­men untuk tidak mengungkit kasus hukum Pimpinan KPK nanti ketika menjabat, apa benar?
Nggak spesifik seperti itu. Hanya Polri mendukung Pansel, mendukung penguatan KPK.

Konkretnya?
Polri tetap menghormati ada KPK karena undang-undang mengatakan itu. Mereka ingin KPK profesional dan tidak ada saling merasa lebih tinggi dari masing-masing lembaga. KPK, Polri dan Kejaksaan harus bek­erja sama memberantas korupsi. Mereka punya sistem koordi­nasi, dan KPK bisa supervisi suatu kasus yang ditangani Polri dan Kejaksaan.

Ada usulan, pimpinan KPK ke depan berusia 50 tahun ke atas agar tidak ada lagi ekspek­tasi politik, materi, popularitas, dan lainnya. Pendapat Anda?
Spesifik yang umur 50 tahun ke atas tidak ada dinyatakan begitu. Karena persyaratannya adalah berumur 40-65 tahun. Tentu nanti diseleksi yang pal­ing memenuhi kualitas sesuai hasil seleksi.

ICW meminta pansel me­mastikan calon mewakili indi­vidu, bukan lembaga karena ada dari Kejaksaan dan Polri?
Lembaga-lembaga hanya men­gusulkan, tetapi mereka mendaf­tar secara individu. Pansel hanya menilai individu tersebut. Sebab, tidak ada larangan bagi lembaga-lembaga tersebut mengusulkan calon pimpinan KPK.

Bisakah pansel memastikan tahapan seleksi secara trans­paran?
Transparansi tetap dilakukan. Nama-nama yang mendaftar akan diumumkan 27 Juni 2015. Saat ini banyak media di kantor pansel un­tuk mewawancarai langung para pendaftar, dan tidak ada larangan untuk itu. Percayalah kami bersem­bilan bekerja mengemban amanah Presiden penuh tanggung jawab dan menjalankan sesuai ketentuan undang-undang. Pada saatnya nanti Presiden bisa menyerahkan delapan nama ke DPR untuk fit and proper test. ***