Jusuf Kalla: Kami Sedang Inventarisasi Data Calon Menteri Dari Non Parpol

“Bukan bagi-bagi jatah mente­ri. Dulu dikatakan koalisi tanpa syarat. Tapi bukan berarti tidak ada menteri dari parpol,” kata JK kepada Rakyat Merdeka, yang dihubungi via telepon.

Seperti diketahui, Jokowi me­ngatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi men­teri profesional dari parpol. Se­dangkan 18 kementerian diisi ka­langan profesional murni.

JK selanjutnya mengatakan, menjelang pilpres tak ada syarat kalau nanti menang, parpol ini dapat sekian menteri.  

“Tapi kalau sudah menang, lalu diisi menteri profesional dari parpol kan tak ada salahnya,’’ papar bekas Ketua Umum Partai Golkar itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bukankah itu bagi-bagi jatah menteri juga namanya?
Begini, dulu kita katakan koa­lisi tanpa syarat. Sekarang setelah kita menang, baru disusun koalisi yang tepat di eksekutif dan le­gislatif. Ta­pi kami tetap menge­de­pankan sya­rat profesional. Ini sudah saya je­las­kan berkali-kali kok.

Apa sudah ada yang positif dijadikan menteri?
Baru diinventarisasi oleh kami. Cek datanya semua dan dicek curriculum vitae (CV) dan lain­nya. Ini kami lakukan pada calon menteri dari non parpol. Baru se­te­­lah itu parpol-parpol meng­usul­kan orang yang profe­sional untuk dicek data-datanya juga.

Apa 16 menteri ini hasil desakan parpol melalui Tim Transisi?
Tidak ada itu. Lagi pula Tim Tran­sisi itu kan untuk mengkaji informasi dan memberikan sa­ran-saran. Tetap saja nanti yang me­mutuskan adalah Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil pre­siden terpilih.

Apa 16 menteri itu ada dari ketua umum parpol?
Wah, saya belum tahu pasti. Itu masih dikaji dan didalami. Yang jelas Ketua Umum PDIP Bu Me­gawati dan Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh tidak menjadi menteri.

Sudah berapa calon menteri dari parpol yang diinventarisir?
Ha-ha-ha, saya belum bisa katakan sekarang.

Jumlahnya berapa?
Jumlahnya tentu lebih dari 16 orang calon menteri dari parpol.

Apa pertimbangannya beri­kan 16 pos menteri bagi parpol?
Begini, komitmen kita waktu itu akan lebih banyak menteri da­ri kalangan profesional mur­ni daripada parpol. Dari parpol juga harus yang profesional di bi­dang­nya, bukan sembarang orang.

Bagaimana sistem penya­ringannya?
Kita lihat kemampuannya, in­tegritasnya dan leadership-nya. Setelah itu pada waktunya nan­ti, Pak Jokowi akan mewawan­carai mereka.

Apa Anda akan mendam­pingi Jokowi saat mewawan­carai calon menteri?
Kita lihat saja. Itu kan ter­gan­tung Pak Jokowi.

Apa ada orang Golkar yang masuk ke kabinet Jokowi-JK?
Belum sampai ke sana. Masih dalam inventarisasi semua.

Apakah pasca pelantikan anggota DPR dan pelantikan presiden dan wapres  akan ter­jadi kons­talasi politik?
 Kita lihat saja perkembangan­nya nanti. Politik itu kan sangat dinamis sekali.

Apa ada komunikasi dengan partai-partai di luar koalisi Jokowi-JK?
Kalau komunikasi pasti, ka­rena semua kan teman-teman ju­ga. Tapi belum ada yang fix, ma­sih dalam tahap penjajakan dan pe­nilaian.

Golkar akan berada di luar pemerintahan. Komentar Anda?
Tidak apa-apa, itu kan kebija­kan Partai Golkar.

Golkar akan mendukung pemerintah jika program-programnya membela rakyat. Bagaimana menurut Anda?
Itu sikap yang sangat bagus untuk menjaga pemerintahan agar tetap dalam rel yang benar.

Oh ya, apa benar Anda men­du­kung Agung Laksono seba­gai ca­lon Ketua Umum Partai Golkar?
Munas Golkar saja belum kok. Belum ada dukung-mendukung.

Apa komunikasi jalan terus dengan Agung Laksono?
Dengan semuanya juga saya ber­­­komunikasi, termasuk Pak Agung Laksono, itu kan te­man. ***