Mahasiswa Jangan Bangga Bubarkan Diskusi tanpa Hadirkan Solusi

Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Prof. Andy Fefta Wijaya, menilai peristiwa tersebut tidak hanya memunculkan polemik terkait kebebasan akademik, tetapi juga perlu menyadarkan kembali sivitas akademika mengenai peran ideal kaum intelektual.

"Legitimasi moral mahasiswa tidak hanya lahir dari keberanian mengkritik kekuasaan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan gagasan alternatif dan menjaga kualitas ruang demokrasi," ujar Andy dalam keterangan tertulisnya, Kamis 18 Juni 2026.

Menurutnya, diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, tidak semestinya direspons dengan pembubaran.

Andy menegaskan bahwa legitimasi moral gerakan mahasiswa selama ini tidak hanya dibangun dari keberanian menyuarakan kritik terhadap pemerintah, tetapi juga dari kapasitas intelektual untuk menawarkan solusi atas berbagai persoalan bangsa.

“Mahasiswa dihormati karena daya kritisnya, bukan karena kemampuannya menghentikan percakapan,” tegasnya.

Ia menambahkan, sejarah menunjukkan gerakan mahasiswa memperoleh tempat terhormat ketika mampu mengartikulasikan aspirasi masyarakat melalui argumentasi yang kuat dan rekomendasi yang dapat menjawab persoalan kebangsaan.

“Sejarah mencatat bahwa gerakan mahasiswa memperoleh pengaruh besar ketika mampu mengubah kemarahan menjadi argumentasi, mengubah kekecewaan menjadi rekomendasi, dan mengubah protes menjadi solusi,” katanya.

Di tengah polarisasi politik dan derasnya arus informasi, Andy menilai Indonesia justru membutuhkan lebih banyak ruang dialog, bukan semakin banyak sekat.

Pandangan tersebut dinilai relevan dengan situasi pasca pembubaran diskusi di UGM. Menurutnya, penghentian sebuah forum ilmiah berpotensi menghilangkan kesempatan untuk menguji gagasan secara terbuka dan mempertemukan berbagai perspektif yang berbeda.

Karena itu, Andy mengingatkan pentingnya menjaga tradisi dialog di lingkungan kampus sebagai tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika. Hilangnya budaya diskusi, kata dia, tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan tinggi, tetapi juga dapat memengaruhi masa depan demokrasi Indonesia.

“Jika ruang dialog di kampus pun tidak lagi mampu kita jaga bersama, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah forum diskusi, melainkan masa depan budaya demokrasi itu sendiri,” tandasnya.