12 Tahun Bekerja, Tiap Tahun Perbarui Kontrak

Sebuah meja kecil berwarna cokelat ditempatkan di sebelah kanan pintu masuk yang terbuat dari kaca. Tulisan “Security” terpampang di papan nama yang diletakkan di atas meja.  Seorang satpam berseragam berjaga di meja ini. Dua lainnya mengawasi di sekitar pintu dan meja.

Setiap kali ada orang yang hendak masuk ke dalam lobby kantor ini, salah seorang satpam dengan sigap membukakan pintu, dan menanyakan apa yang bisa dibantu.
Mereka tak hanya menjaga keamanan di kantor ini, tapi juga memberikan penjelasan kepada orang yang datang untuk berbagai keperluan ke sini. Lalu mengarahkan warga ke petugas yang berwenang.

Budianto, terlihat berjaga sambil berdiri di sekitar meja sekuriti. Sesekali dia mempersilakan pengunjung yang terlihat mondar-mandiri untuk duduk dan mengantre di kursi-kursi yang disediakan di depan loket.

Pria berusia 36 tahun ini sudah memasuki tahun ke-delapan bekerja sebagai satpam di PLN ini.  Ia kenal dengan semua pegawai di sini.  Tapi, “Status saya karyawan outsourcing,” ungkapnya.

Sekian lama bekerja sebagai tenaga keamanan, Budi, sapaannya, menerima gaji Rp 2,2 juta setiap bulan.

“Ya sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi),” ujarnya. Tahun ini, UMP untuk DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta. Paling tinggi dibandingkan provinsi lain.

Di luar gaji, Budi dan satpam lainnya yang rekrut perusahaan outsourcing menjadi jaminan kesehatan melalui program Jamsostek. “Ya hanya itu yang kami dapat,” ujar Budi.

Pria yang tinggal di daerah Pondok Ungu, Bekasi itu mengatakan, setiap tahun dia harus memperbarui kontrak kerjanya dengan perusahaan penyalur tenaga sekuriti di PLN ini.

Budi tidak tidak menerima gaji langsung dari PLN. Namun digaji oleh perusahaan penyedia tenaga kerja tempat dia bernaung. “Hanya, kerjanya saja ditempatkan di sini,” ujar Budi.

Sejak lulus dari Sekolah Menengah Atas, Budi belum pernah bekerja di tempat lain. Pria yang sudah menikah dan memiliki satu anak ini praktis hanya memiliki pengalaman bekerja sebagai satpam di kantor PLN ini.

Lulus SMA, Budi melamar ke PT Mitra Bina Upaya, perusahaan outsourcing yang menyediakan jasa tenaga keamanan untuk PLN.

Dengan penghasilan yang hanya standar UMP, Budi menyampaikan sulit untuk bisa hidup layak. “Rumah saja saya tidak punya, hanya mengontrak saja sampai sekarang,” ucap Budi yang anaknya akan masuk Taman Kanak-Kanan (TK) itu.

Ahmad Hidayat lebih lama lagi menjadi tenaga outsourcing. Sudah 12 tahun dia ditempatkan perusahaan penyalurnya untuk bekerja di kantor PLN ini. “Sejak 2001 saya jadi satpam,” ujar pria yang tinggal di Tambun ini.

Ia mengungkapkan di kantor PLN ini ada 10 orang tenaga outsourcing yang disalurkan perusahaan . Tujuh orang satpam, dua office boy dan satu supir.

Bicara mengenai kesejahteraan, Ahmad juga pesimis dengan penghasilan yang dia peroleh. Selain gaji yang sudah ditakar sesuai regulasi, dia juga tidak memiliki kerja sampingan yang bisa menambah untuk penghasilan keluarganya.

Ia berharap ada pembatasan masa kerja untuk tenaga outsourcing di perusahaan BUMN. Jika sudah melewati masa waktu tertentu, para tenaga outsourcing itu diangkat jadi karyawan di BUMN itu.  “Ya tentu saja saya mau diangkat jadi pegawai tetap di PLN ini,” harapnya.

Soal gaji, nasib Djaelani masih agak baik dibanding Ahmad Hidayat dan Budianto. Djaelani juga tenaga outsourcing yang ditempatkan sebagai satpam di kantor Bank DKI Cakung. Kantornya tak jauh dari kantor PLN Area Marunda.

Setiap bulan dia bisa mengantongi gaji sebesar Rp 2,7 juta. “Kalau lembur bisa dapat lebih,” ungkap Djaelani.

Seperti Budi, Djaelani juga hanya tamatan SMA. Pria yang tinggal di Halim, Jakarta Timur itu sudah menjadi satpam di kantor Bank DKI selama 12 tahun.

Ia diperkerjakan PT Darbeni, yang menyediakan jasa tenaga keamanan untuk kantor Bank DKI cabang Cakung. “Saya masuk sejak 2002,” ujar Djaelani yang juga diikutsertakan dalam program Jamsostek oleh perusahaan penyalurnya.

 Walaupun bukan karyawan Bank DKI, pria lajang berusia 33 tahun itu merasa diperlakukan sebagai “keluarga” BUMD milik Pemprov DKI Jakarta itu. “Di sini saya sudah menjadi bagian dari Koperasi Karyawan Bank DKI,” ungkapnya.

Dengan bergabung sebagai anggota koperasi itu, dia bisa memperoleh pinjaman ringan maupun membeli barang secara mencicil di koperasi. 

“Walaupun status saya tetap sebagai tenaga outsoursing, jadi bukan karyawan BUMN maupun BUMD,” ujarnya.

Dia juga berharap suatu saat nanti bisa diangkat menjadi karyawan Bank DKI. “Saya harap itu bisa terwujud,” ujarnya.

Dapat Uang Makan, Lembur Dan Bonus Satu Bulan Gaji

Rapen Sinaga, Bagian SDM Bank BNI Kantor Cabang Utama Kelapa Gading mengatakan, perusahaannya  juga memakai jasa perusahaan outsourcing. 

Di kantor Bank BNI yang terletak di Jalan Boulevard Raya itu, terdapat 58 tenaga satpam, 26 tenaga cleaning service, 3 teknisi, 4 office boy dan 2 orang tenaga Administrasi yang direkrut secara outsourcing. “Itu sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai regulasi ketenagakerjaan yang ada,” ujarnya.

Rapen menjelaskan, sistim outsourcing tidak selamanya buruk. Sebab, masing-masing perusahaan harus memiliki standar dan juga memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

“Standar gaji saja ya mengikuti UMP yakni sebesar 2,2 juta per bulan. Itu gaji pokok. Gaji di BNI itu dengan penyesuaian UMP 2013 sebelum BBM naik. Ya itu cukup baguslah,” ujarnya.

Selain itu, sejumlah persyaratan lainnya yang harus dipenuhi perusahaan pengerah tenaga outsourcing adalah memberikan tunjangan dan jaminan kesehatan bagi karyawannya yang ditempatkan di bank ini.

Selain gaji pokok, BNI memberikan uang makan, uang lembur, serta fasilitas kesehatan berupa rawat inap dan rawat jalan.  Misal, untuk satpam digaji sekitar Rp 2,6 juta per bulan. “Kalau lembur, gajinya naik. Dihitung dengan pengali ke gaji dan jam lembur,” jelas Rapen.

Di perusahaan ini juga tenaga outsourcing, diberikan kebebasan berserikat untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi mereka jika ada yang perlu diperbaiki.

Rapen mengatakan, perhatian perusahaan kepada para tenaga outsourcing termasuk baik. Sebab, para karyawan juga diberikan tambahan gaji satu bulan gaji setiap tahun.
“Kami juga memberikan atensi bagi pegawai. Ada pesangon, ada tunjangan pajak, seragam, Askes, dan Jamsostek,” jelasnya.

Tenaga outsourcing yang ditempatkan di BNI Kelapa Gading disalurkan PT Persona Prima Utama dan PT Swadharma Griyasatya. “Dua vendor outsource itu yang kita pergunakan,” ujarnya.

PT Persona Prima Utama itu bertugas menjadi perusahaan outsourcing untuk tenaga satpam, teknisi, administrasi, pelayan/office boy dan operator. Sedangkan PT Swadharma Griyasatya untuk penyalur tenaga cleaning service.

Kedua perusahaan itu berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan penelusuran Rakyat Merdeka, kedua perusahaan itu didirikan para pensiunan petinggi PT BNI.

Tahun Depan, Gaji Tenaga Outsourcing BUMN Dinaikkan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan mengatakan bahwa perusahaaan outsourcing yang akan harus mengubah sistem perusahaannya untuk bisa ikut tender di BUMN.

Pertama, perusahaan tersebut harus mempunyai sistem jenjang karier dan sistem kepegawaian. Perusahaaan outsourcing yang bisa ikut tender di BUMN, harus memperlakukan pegawainya itu menjadi karyawan bukan lagi tenaga kerja lepasan.

“Peraturannya mulai tahun depan” kata Dahlan. Karena harus diumumkan dulu dan memberi kesempatan kepada perusahaan outsourcing untuk melakukan perubahan.
Kemudian, memperlakukan pegawainya sebagai karyawan, dengan adanya Surat Keputusan (SK) kekaryawanan dan mempunyai sistem penggajian.

Perusahaaan outsourcing yang boleh ikut tender di BUMN, harus menetapkan gaji bagi karyawannya paling rendah 10 persen di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) setempat.

“Tidak boleh hanya sama dengan UMP, apalagi di bawah UMP,” kata Dahlan menjelaskan.

Dahlan mengatakan jika ada perusahaan BUMN yang tidak kuat dengan sistem penggajian tersebut, maka direksi perusahaan BUMN akan diganti. “Peraturan ini juga akan mulai tahun depan juga untuk persiapan-persiapan” kata Dahlan.

Dahlan memaklumi bahwa perusahaan outsourcing merasa bimbang dalam mengangkat karyawan karena adanya ketidakpastian kontrak tender satu tahun akan diperpanjang di tahun depan. “Saat ini, banyak perusahaan outsourcing yang terikat kontrak dengan perusahaan BUMN hanya 1 tahun” kata Dahlan.

Dahlan akan mengubah lama kerja sama dengan perusahaan outsourcing menjadi lima tahun. Dengan demikian maka perusahaan outsourcing akan punya kemampuan untukmengangkat pegawainya menjadi karyawan.

Kerja 12 Jam Sehari, 16 Hari Dalam Sebulan

Siang itu, nada sirene terdengar melengking di Stasiun Kereta Api Pondok Kopi-Klender Baru, Jakarta Timur. Beberapa saat kemudian, gerbong panjang memasuki stasiun yang tampak lengang itu.

Tidak banyak penumpang kereta yang naik maupun turun di stasiun ini. Beberapa petugas keamanan tampak berjaga di pintu masuk menuju peron.

Petugas ticketing juga terlihat hanya berjaga dan menunggu penumpang yang hendak bepergian dengan kereta api di sini. Loket yang tampak tertutup itu masih melakukan aktivitasnya melayani penumpang yang membeli tiket.

“Kami tidak ikut-ikutan demo,” ujar seorang petugas ticketing perempuan di dalam loket. Beberapa waktu lalu, tenaga outsourcing di PT KAI menggelar unjuk rasa menuntut diangkat menjadi karyawan BUMN itu.

Perempuan yang tidak berkenan disebut namanya itu lebih memilih terus bekerja sambil berharap perjuangan rekan-rekannya sesama tenaga outsourcing itu berhasil. “Sebentar lagi mau puasa, butuh uang, pengeluaran banyak, ya kerjalah,” ujarnya santai.

Tiga mesin tiket dengan pengaman diletakkan di jalur masuk ke arah stasiun. Setiap penumpang yang sudah memiliki tiket wajib memasukkannya ke dalam mesin, lalu secara otomatis pintu besi akan berputar membuka. Penumpang pun bisa masuk. Pintu masuk ini dijagai tujuh orang petugas keamanan.

Sesekali petugas keamanan membantu penumpang memasukkan tiketnya ke dalam mesin. Lalu mempersilakan penumpang naik ke tempat tunggu penumpang di stasiun.

Elias, salah seorang petugas keamanan berpakaian lengkap mengatakan banyak tenaga outsourcing yang ditempatkan PT Kereta Api Indonesia Commuter Jabodetabek (KCJ)  di setiap stasisun. “Termasuk saya,” ujar pria asal Timor itu.

Semua tenaga keamanan dan petugas ticketing, kata Elias, adalah tenaga outsourcing. Mereka digaji sesuai UMP dan diikutsertakan program Jamsostek. “Kerja dua belas jam,” ujarnya.

Di tempat yang sama, M Edison, seorang petugas pengamanan stasiun mengungkapkany dirinya juga tenaga outsourcing.

“Jadi, kami bekerja di sini, namun kami di bawah naungan yayasan atau perusahaan yang menyalurkan kami,” ujarnya.

Gaji yang diperoleh pun bukan langsung dari PT KAI, tetapi melalui perusahaan atau yayasan yang menyalurkan mereka. “Dan setiap tahun harus ada proses perpanjangan kontrak ke yayasan,” ujar Edison.

Di stasiun ini, lanjut dia, ada tenaga pengamanan perusahaan outsourcing. “Itu selain tenaga tiketing,” ujarnya.

Model kerja yang dilakoni Edison dan kawan-kawannya adalah bekerja dua hari, lalu libur dua hari. “Enam belas hari kerja selama sebulan,” ujarnya.

Edison direkrut PT Adonara Bhakti Bangsa yang menyediakan jasa tenaga keamanan untuk PT KCJ. Beberapa tenaga keamanan di stasiun direkrut Bawata.

Edison mendukung sistim kerja kontrak model outsourcing dihapuskan saja. Setiap bulan gajinya dipotong perusahaan yang menyalurkannya bekerja di sini. “Masak setiap tahun saya harus memperpanjang kontrak saya. Kalau tak diperpanjang ya harus nyari kerja lagi,” ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]