Dilarang Pimpinan Partai, Mereka Tak Ikut Kunker

Pukul setengah tiga, Desmond me­ninggalkan rumahnya di bila­ngan Cinere, Limo, Depok ke arah Ragunan, Jakarta Selatan. Tu­juannya kantor DPP Partai Ge­rindra di Jalan Harsono RM.

“Petinggi DPP akan rapat soal DCS yang akan dikirim ke KPU, Pak Prabowo juga akan hadir. Ini rapat tertutup,” kata anggota tim seleksi bakal caleg Partai Ge­rindra itu.

Desmond tidak terdaftar se­ba­gai anggota Komisi III DPR yang melakukan kunjungan kerja (kun­ker) ke luar negeri. Sejak akhir pekan lalu, para anggota komisi yang membidangi masalah itu ber­tolak ke Eropa.

Rencananya ada empat negara yang akan dikunjungi, yakni Pe­rancis, Rusia, Belanda, dan Ingg­ris. Kepergian mereka untuk studi banding dalam rangka penyu­su­nan draft RUU Kitab Undang-un­dang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Hukum Un­dang-undang Pidana (KUHP).

Mematuhi intruksi Fraksi Par­tai Gerindra, Desmond tegas me­nolak ikut kunker ke luar negeri. Ia juga berpendapat kunjungan ke empat negera Eropa itu kurang efek­tif. Pasalnya, draft kedua RUU itu belum sama sekali di­buat. “Kalau namanya studi ban­ding, apa apa yang mau di­ban­dingkan?” katanya.

Menurut dia, kunjungan ini cukup efektif jika Komisi III telah membuat sebuah rancangan regu­lasi. Kemudian, rancangan itu akan dibandingkan dengan regu­lasi milik negara lain. Dia me­nya­rankan, sebaiknya rekan-re­kan­nya tak perlu luar negeri. “Pang­gil pakar, rancang itu regulasi. Kalau mentok, baru ke luar ne­geri,” jelasnya.

Sejak 12 April 2013, DPR me­masuki masa reses. Anggota De­wan kembali bersidang pada 12 Mei mendatang. Mengisi masa reses, Desmond fokus me­nye­le­sai­kan penyusunan daftar calon se­mentara (DCS). Sebab, batas ak­­hir­nya penyerahan ke KPU yak­ni 22 April sudah makin dekat.

 Setelah urusan DCS beres, baru­lah dia berkunjung ke daerah pe­milihannya di Kalimantan Ti­mur. Rencananya dia terbang ke Sa­marinda pada Kamis pekan. Ia akan bertemu konstituen di timur Borneo itu. Selain itu dia me­ngan­tongi catatan sejumlah per­soalan yang mencuat di dapil­nya. Di an­taranya soal pe­nge­lo­la­an hutan dan tambang. Meski itu bukan bi­dang komisinya, Des­mond tetap me­nampung aspirasi rakyatnya dan menyuarakan di parlemen.

“Senin saya check up ke dokter dulu, karena ginjal saya sakit, jadi tidak bisa terlalu lelah. Karena luas, bisa jadi saya di dapil lebih dari 10 hari,” kata politisi yang sedang menungu launching bu­ku­nya yang berjudul ‘DPR Of­f­side Otokritik Parlemen Indonesia’ itu.

Agenda lainnya membangun tim sukses di daerah pemilihan Banten II yang meliputi Kota dan Kabupaten Serang, serta Cilegon. “Saya pindah dapil karena alasan ke­sehatan. Tidak bisa berkeliling di Kaltim yang luasnya satu sete­ngah pulau Jawa. Sedih juga me­ninggalkan Kaltim tahun depan, tapi tahun ini saya tetap fokus per­juangkan timur Borneo,” tegasnya.

Berdasarkan data Forum Indo­nesia Untuk Transparansi Ang­garan (FITRA) yang mengacu Pe­raturan Menteri Keuangan Re­publik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun 2013,  studi banding ke Eropa itu menghabiskan dana Rp 6,5 miliar.

Rinciannya, perjalanan ke Prancis menghabiskan dana Rp 1.673.226.000. Itu dengan asumsi hanya 13 anggota Dewan dan dua staf yang berangkat, tan­pa mengajak istri atau keluarga. Setiap orang akan menghabiskan ongkos pesawat sebesar US$ 10.724 untuk kelas eksekutif.

Perjalanan ke Rusia diperkira­kan menghabiskan anggaran se­besar Rp 1.595.043.000. De­ngan ongkos pesawat sebesar US$ 9.537. Perjalanan ke Belanda meng­habiskan Rp1.330.695.000. Ong­kos pesawat untuk pener­bangan ke negeri tulip itu US$ 8.126 untuk bangku eksekutif.

Mengacu perhitungan yang sama, perjalanan, perjalanan ke Inggris akan menghabiskan ang­garan sebesar Rp 1.907.154.000. Setiap orang akan menghabiskan ongkos pesawat sebesar US$ 10.980 untuk bangku eksekutif.

Seperti Desmond, Anggota Ko­­misi III  dari Fraksi PDIP Sa­yed Muhammad Mullady juga me­nolak ikut kunjungan ke em­pat negara Eropa.  Mengisi reses, legislator pengganti Gayus Lum­buun yang mundur karena ter­pilih jadi hakim agung ini me­milih mengoptimalkan reses di dapil Jawa Timur V, meliputi Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu.

Alasan utama Sayed menolak kunker ke Eropa adalah kebijakan Fraksi PDIP yang melarang dela­pan wakilnya di Komisi III kun­ker soal revisi UU KUHAP dan KUHP.  Dia pun menilai, kunker ke luar negeri merupakan pem­bo­rosan.  “Nggak ada kata harus (ke luar negeri),” tegas Sayed.

Dua sejak DPR menetapkan masa reses, Sayed langsung me­nuju dapil. Menurutnya, aksi tu­run ke basis lebih penting ke­tim­bang plesiran ke luar negeri. Se­bab, dia akan mengetahui pro­blem nyata yang dialami kons­tituennya di lapangan.

“Saya sedang di Kota Batu, warga komplain komplein warga soal jalan rusak, soal ujian na­sional. Meski nggak ada hu­bu­ngan sama komisi, saya akan sam­pai­kan juga di DPR,” terang Sayed.

Diceritakan Sayed, turun ke da­pil saat reses merupakan program wajib yang dicanangkan partai berlambang banteng. Bahkan, jika ada wakil rakyat dari PDIP yang malas turun ke basis, akan ada teguran dari fraksi di par­lemen hingga level DPP.

“Insya Allah, saya maju lagi ta­hun depan jadi caleg. Kalau nggak turun gunung, bisa dicoret dari atas, dan ditendang dari bawah,” pungkasnya.

Lihat Pabrik Senjata Ukraina Dan Turki
Kunker Komisi I DPR

Sejumlah anggota Komisi I juga mengisi masa reses dengan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Negara tujuan mereka adalah Ukraina dan Turki.  Di kedua negara ini, anggota yang membidangi masalah pertahanan ini akan mempelajari soal persenjataan.

Wakil Ketua Komisi I  TB Hasanuddin mengaku tidak ikut berkunjung ke Ukraina dan Turki. Bukan karena Fraksi PDIP melarang. Namun karena anggota Komisi I yang pergi ke luar negeri digilir. Kali ini, bu­kan giliran Hasanuddin.

Dijelaskan, ada tiga alasan Fraksi PDIP memperbolahkan anggota fraksi yang duduk di Komisi I untuk kunker ke luar negeri. Pertama, hanya mem­per­bolehkan satu orang di se­tiap komisi yang berangkat. Jika di daerah pemilihan (dapil) yang bersangkutan sedang ada pemilihan kepala daerah (pil­kada) maka dia dilarang kunker. Anggota Dewan itu diminta fokus ke pilkada.

Terakhir, penentuan anggota untuk kunker ke luar negeri di­tentukan oleh tim fraksi di par­lemen, apakah anggota de­wan itu sesuai apa tidak dengan per­masalahan yang akan di­ba­has hingga ke luar negeri.

“PDIP kirimkan satu orang ke Ukraina dan Turki,” ungkap Ha­sanuddin.
Meski menjabat wakil ketua, Hasanuddin tidak mengetahui rinci kegiatan anggota Komisi I  selama di luar negeri. Ia me­nga­ku hingga tim berangkat ti­dak mendapat laporan menge­nai rincian kegiatannya.  Meski begitu, dia menyatakan kun­ju­ngan komisinya ke Ukraina dan Turki merupakan agenda lama.

“Ke Ukraina itu sebagai kun­jungan balasan, karena Komisi Pertahanan Ukraina pernah ke Indonesia beberapa waktu lalu menjelaskan tentang sistem persenjataan,” terangnya.  “Se­dangkan Turki alusista dan militernya bagus.”

Dalam kunjungan itu, lanjut­nya, tidak menutup kemung­kinan komisi pertahanan akan mengusulkan pembelian sen­ja­ta dari negara-negara itu untuk memperkuat alutsista dalam ne­geri. “Bisa jadi (membeli alu­sista), karena saat ke Ukraina dan Turki akan ke Pindad-nya mereka,” pungkasnya.  Pindad adalah BUMN yang mem­pro­duksi persenjataan. Mulai dari munisi, senjata ringan, mortar hingga tank. [Harian Rakyat Merdeka]