Sedangkan Sumaryoto, kiprahnya tidak terlalu mencolok di publik. Politisi PDIP itu, punya rumah dua lantai di kawasan Kramat, Jakarta Pusat.
Baik Idris maupun Sumaryoto, kini tak ada di Jakarta. Sedang masa reses di DPR, kemungkinan mereka berada di dapilnya maÂsing-masing.
Idris Laena dan Sumaryoto namanya jadi pembicaraan heÂboh, pasca kedatangan Menteri BUMN ke Badan Kehormatan DPR Senin lalu. Sejumlah media online, seperti Detikcom, dan jeÂjaÂring sosial lain yakin, nama keÂduanya ada di tangan Badan KeÂhormatan DPR, dan dikaitkan deÂngan isu pemerasan BUMN.
Menteri Dahlan Iskan dan BÂaÂdan Kehormatan DPR seÂbeÂnarÂnya belum pernah mengungkap dengan terbuka, siapa nama yang terÂsangkut dengan isu pemerasan BUMN. Anggota BK DPR UsÂman Jafar hanya menyebut iniÂsial, yaitu S dan IL. Usman tidak pernah menyebut nama lengkap dan fraksinya.
Namun, Sumaryoto dan Idris Laena bereaksi. Sumaryoto rupaÂnya merasa S, yang disebut itu. Juga Idris Laena, dia berniat memÂbuat klarifikasi, karena merasa disangkutkan dengan inisial IL.
Siapa Idris Laena? Politisi Golkar itu ternyata punya gedung tujuh lantai. Namanya Wisma Laena, yang di dominasi warna biru dan perak. “Gedung ini milik Pak Idris Laena,†kata Andre, petugas keamanan gedung ini, kepada Rakyat Merdeka.
Dia jarang berkantor di Wisma Laena. Padahal, ruangannya ada di lantai empat. Menurut petugas di situ, Idris lebih banyak berÂakÂtiÂfitas di Senayan. Idris sempat daÂtang ke wisma tersebut, saat meÂnyampaikan rencananya keÂpada pers untuk maju ke peÂncÂaÂlonan gubernur Riau, Juni lalu.
Tin Karningsih, marketing Wisma Laena Building ManaÂgeÂment, mengatakan, gedung terseÂbut memiliki tiga bagian. GeÂdung utama tujuh lantai. SeÂdangÂkan dua gedung di sayap kiri dan kanan berlantai lima. “Ada 40-an perusahaan yang menyewa di sini,†ungkapnya.
Pengamatan Rakyat Merdeka, di bagian depan gedung yang berlantai tujuh terdapat papan nama bertuliskan “Laena Valasâ€. Dari namanya sudah bisa dikeÂtahui, perusahaan ini bergerak di bidang pertukaran mata uang.
Di depan pintu masuk berjaga-jaga dua petugas keamanan berÂtubuh kekar yang mengenakan paÂkaian safari warna hitam. Rakyat Merdeka tidak diperÂkeÂnanÂkan masuk. “Kalau mau maÂsuk harus ada izin dari Bapak,†kata petugas keamanan yang berÂbadan gelap.
Di DPR, Idris Laena menemÂpati ruang kerja nomor 1117 di laÂntai 11 gedung Nusantara I. LeÂtaknya di pojok sebelah kiri. PinÂtunya rapat. Di pintu itu ditempel nomor ruangan 1117. Di baÂwahÂnya dicantumkan tulisan “Ir HM Idris Laena†dari pelat kuningan dengan alas kayu.
Lampu ruangan itu tampak meÂnyala. “Hari ini stafnya tidak maÂsuk kantor. Senin kemarin meÂreka kerja,†kata IdaÂwati, angÂgoÂta Pengamanan DaÂlam (PamÂdal) yang berjaga di lantai ini ketika ditemui Selasa lalu.
Perempuan berambut sepunÂdak ini mengatakan, Idris Laena juga tidak terlihat masuk kerÂja sejak awal pekan ini.
“KaÂrena saat ini DPR sedang reses. Biasanya kalau reses, angÂgota DPR ke daerah,†katanya. DPR reses dari 23 Oktober samÂpai 18 November.
Idris menolak berkomentar baÂnyak mengenai tuduhan yang berÂseliweran kepadanya. “Kepada teman-teman wartawan, saya seÂdang menyiapkan diri untuk memberikan klarifikasi, tapi saya khawatir tidak mendapatkan pemÂberitaan yang berimbang,†katanya dalam pernyataan yang dikirim ke wartawan.
“Saya khawatir jika tergesa-gesa, nanti tidak mendapatkan pemberitaan yang berimbang,†katanya.
Idris berjanji akan buka mulut jika sudah siap. “Kalau saya suÂdah siap, saya akan mengÂhuÂbuÂngi. Terimakasih,†katanya.
Bagaimana dengan Sumaryoto. Saat ini, politisi PDIP itu duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan. PeneÂluÂsuran Rakyat Merdeka, SumarÂyoto memiliki rumah di Jalan Kramat II Nomor 31, Kramat, JaÂkarta Pusat. Rumahnya berlantai dua. Dengan model atap joglo. Pagar rumah setinggi dua meter terbuat dari kayu, tertutup rapat. Dari sela-sela pagar terlihat di belakang pintu pagar terdapat carport. Namun tidak ada mobil yang parkir di situ.
Di teras rumahnya, ada meja dan kursi kayu. Untuk memasÂtikan siapa pemilik rumah itu, Rakyat Merdeka mengetuk pagar ruÂmah. Tak lama kemudian keluar seorang perempuan. Ia mengaku bernama Rianti, pemÂbantu rumah di sini. Rianti memÂbenarkan rumah itu milik SuÂmaryoto. “Bapak sedang keluar rumah. Mungkin malam nanti baru balik,†katanya.
Perempuan muda ini hanya tahu majikannya pergi setiap hari, ngantor di Senayan. Toni, salah seorang tetangga mengatakan, Sumaryoto jarang terlihat di ruÂmahnya. “Namun dia (SuÂmarÂyoto) ramah dan sering meÂnyapa bila bertemu dengan tetangga,†katanya.
Tak ada di rumah, Rakyat Merdeka pun ke DPR. Ruang kerja Sumaryoto berada di lantai tujuh gedung Nusantara I. Letaknya di pojok kanan lorong.
Pintu ruang kerjanya terkunci rapat. Di pintu itu terdapat nomor ruangan: 0718. Di pintu itu dipaÂsang stiker pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Juga stiker dilarang merokok.
Papan nama bertuliskan “Drs H Sumaryoto†dipasang di samÂping kiri pintu masuk. Walaupun pintunya terkunci, lampu ruangan tampak menyala. “Stafnya hari ini nggak masuk,†kata seorang perempuan staf anggota DPR Alexander Litaay yang menemÂpati ruang kerja di lorong itu.
Wanita bertubuh tambun itu mengatakan, Sumaryoto tak ada di ruangannya. Saat ini seluruh anggota DPR sedang reses, seÂhingga turun ke daerah pemilihan masing-masing.
Begitu namanya disangkutkan dengan inisial S, Sumaryoto meÂnunjuk Warsito Sanyoto sebagai kuasa hukumnya. Warsito meÂngatakan, kliennya tidak pernah meminta sesuatu kepada BUMN. “Tidak benar ada menjanjikan sesuatu kepada klien saya,†katanya.
Warsito meminta pihak yang meÂnuduh kliennya untuk memÂbukÂtikan tudingan. “Silakan keÂpada pihak yang menuduh untuk membuktikan. Dan kami samÂpaiÂkan bahwa Sumaryoto bersedia untuk diperiksa BK maupun BPK,†katanya.
Menurut Warsito, kliennya seÂbaÂgai anggota angggota DPR meÂmiliki hak untuk bersikap kritis kepada pemerintah atau mitra kerÂja. Sumaryoto saat ini adalah anggota Panja Komisi XI DPR.
Warsito menjelaskan, SuÂmarÂyoto menjadi anggota Komisi XI pada tahun ini. Sumaryoto meÂmang dikenal vokal, agar BUMN tak terus merugi.
Sumaryoto menyatakan siap diperiksa Badan Kehormatan DPR. Bahkan KPK. “Kapanpun diminta,†janjinya. Dan jika, tuÂduhan itu tidak terbukti, dia akan menggugat balik.
“Kalau di BK tidak terbukti, kami akan melakuÂkan ke proses hukum,†katanya.
Terserah BK, Mau Sebut Atau Tidak
Saat datang ke Badan KehorÂmaÂtan (BK) DPR Senin lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan memberikan nama anggota DeÂwan yang diduga memeras perÂuÂsaÂhaan pelat merah.
Dalam perÂtemuan tertutup deÂngan anggota BK, Dahlan blak-blakan meÂnyeÂbut nama-nama pemalak BUMN.
“Tidak pake inisial, nama lengÂkap dan modusnya kita serahkan. Waktu laporan kemarin (Senin) kami kasih tidak pake inisial kok,†kata Dahlan.
Tapi, soal penyebutan nama lengkap, Dahlan menyeÂrahkanÂnya kepada BK, apakah diungkap atau tidak.
Setelah pertemuan dengan BK, Anggota BK Usman Ja’far memÂperjelas dengan inisial. Kepada pers, dia menyebut, dua nama itu inisialnya, IL dan S.
Kemarin, Dahlan mengirim surat ke pimpinan BK DPR. Surat itu berisi nama-nama anggota DPR lainnya yang diduga juga meÂmeras BUMN. Dahlan meÂnyerahkan kepada BK apakah naÂma-nama yang telah diserahÂkannya itu akan diungkap ke publik atau tidak.
Posko Pendukungnya Di Pekanbaru Tutup
Idris Mau Ikut Pilgub Riau
Idris Laena rupanya cukup sibuk mempersiapkan diri ikut pemilihan gubernur di Riau. Baliho-baliho gambar dirinya dipasang di berbagai titik di kota Pekanbaru, ibu kota proÂvinsi Riau.
Seperti terlihat di Jalan SuÂdirman. Di baliho foto Idris terÂpampang dengan pose meÂngeÂnakan peci disertai tulisan “AngÂgota DPR RI Menuju Riau 1â€.
Baliho serupa juga terpasang di Bengkalis, Pelalawan, dan tempat kelahiran Idris di TemÂbilahan, Indragiri Hilir, Riau.
Baliho-baliho tersebut seolah menunjukkan keseriusan Idris untuk menjadi calon gubernur di pilgub yang digelar Juni tahun depan.
Selain memasang baliho, penÂÂdukung Idris juga mendiÂriÂkan posko tak jauh dari KonÂsulat JenÂderal Malaysia. Nama Idris dinilai tak terlalu populer di Riau. Meski lahir di Bumi LanÂcang Kuning, ia jarang beÂrÂseÂnÂtuhan langsung dengan maÂsyaÂrakat setempat. Aktivitas poÂliÂtikÂnya lebih sering di JaÂkarta.
BK: Partai Nggak Usah Melindungi
Bila Terbukti Peras BUMN
Ketua BK DPR M Prakosa meÂngatakan pihaknya akan meÂngungkap seluruh nama angÂgota DPR yang diduga meÂmeÂras BUMN.
“Ini dalam sejarah, baru perÂtama kali menteri meÂnyamÂpaiÂkan nama yang menyebutkan adanya persekongkolan oknum anggota DPR dengan sejumlah BUMN,†katanya.
Untuk itu, Prakosa mengaÂtaÂkan BK akan menanyakan nama tersebut. Termasuk meÂminta dokumen pendukung unÂtuk memperkuat bukti.
“Kita gunakan sebagai baÂgian dari penyelidikan BK daÂlam menelusuri lebih lengkap,†katanya.
Bila tuduhan dan dokuÂmenÂnya lengkap, BK DPR akan melaporkan anggota DPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
“Ada pelanggaran etika kita akan berikan sanksi. Tentu taÂhap selanjutnya akan disamÂpaiÂkan ke penegak hukum,†katanya.
Menurut bekas Menteri KeÂhuÂtanan itu, apabila ada peÂlanggaran etika, BK DPR akan memberikan sanksi tegas. Prakoso menyarankan parpol tidak melindungi anggotanya yang terbukti melanggar.
“Ini momentum Dewan unÂtuk membersihkan. Dan memÂbuktikan anggota dewan itu kredibel. Jadi tak ada usaha-usaha untuk melindungi angÂgota Dewan,†katanya.
Anggota BK Usman Jafar mengatakan, pihaknya akan memanggil nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN setelah reses. Masa reses berÂakhir 18 November mendatang.
Sebelum memanggil anggota Dewan yang dimaksud, BK lebih dulu meminta kesaksian tiga direksi BUMN yang diseÂbutkan diperas.
“Kita ke BUMN dulu. Saksi-saksi dulu, setelah itu baru kita panggil yang bersangkutan,†katanya.
Menurut Usman, kalau dilihat dari ceritanya, pemerasan itu baru percobaan dan tidak berhaÂsil. Intinya, tiga perusahaan itu memohonkan penambahan moÂdal dari pemerintah. Kalau berÂhasil ada fee,†katanya.
BK, kata Usman, tak akan menÂtah-mentah menelan inforÂmasi dari Dahlan. Mungkin saja ada salah pengertian atau mungÂkin juga benar ada permintaan jatah kepada BUMN. Karena itu, BK DPR akan memÂproÂsesÂnya. Soal pemecatan anggota, BK menyerahkan kepada fraksi. “Partai yang ambil keputusan,†katanya. [Harian Rakyat Merdeka]
BERIKUTNYA >
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: