Kementan Bayar Tagihan Hampir 1 Miliar Sebulan

RMOL. Hemat energi hanya jadi slogan tanpa aksi nyata. Masih banyak gedung pemerintah yang boros listrik. Dibiarkan menyala terang benderang di siang hari.

Kemarin, Rakyat Merdeka ber­kunjung ke kantor Kemen­terian Pertanian. Menurut data PLN, kementerian yang dipimpin politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suswono ini meng­ha­bi­s­kan energi listrik hingga men­capai 1.011.240 kWh bulan lalu.

Kompleks kementerian yang terletak di Jalan Margasatwa, Ja­karta Selatan ini memiliki enam gedung yang memiliki fungsi berbeda-beda. Fungsi adm­inis­trasi perkantoran dijalankan di Gedung A atau biasa disebut ge­dung utama. Di gedung ini pula, Menteri Pertanian Suswono dan Wakil Menteri Rusman Hariawan berkantornya.

Pantauan Rakyat Merdeka, ham­pir semua lampu di lorong lantai dasar gedung ini menyala. Lampu-lampu neon panjang yang dipasang di langit-langit lorong yang menghubungkan lobby de­ngan Bagian Rumah Tangga ter­lihat memancarkan sinar putih.

Hal yang sama juga terlihat di lantai tiga yang merupakan kan­tor kepala Bagian Humas, wakil menteri dan staf ahli. Dua lorong yang berada di kiri dan kanan lift tampak terang benderang oleh nyala lampu. Empat lift dalam kondisi standby siap me­ngan­tarkan orang naik maupun turun.

Menurut Suganda, Kepala Tek­nisi Kementerian Pertanian, pe­madaman lampu di lorong mau­pun di ruang kerja tak terlalu sig­ni­fikan menekan pemakaian listrik.

“Peralatan atau perlengkapan yang paling banyak menyedot daya listrik adalah AC sentral, AC split dan lift. Kalau lampu itu daya yang diserap kecil, tidak se­banding dengan pendingin rua­ngan,” jelasnya.

Menurut Suganda, selama ini pihaknya sudah menekan biaya pemakaian listrik setiap bulan­nya. Pengaturan jam operasional lis­trik dan telepon, kata dia, be­nar-benar dilakukan sesuai arahan.

“Kami nyalakan semua pada pukul 8 pagi dan akan kita mati­kan melalui sentral pada jam 4 sore saat karyawan sudah pulang kerja. Ini cukup menekan biaya pemakaian listrik setiap bulan­nya,” tegasnya.

Pria yang juga Ketua Gugus Tugas Penghematan Energi di lingkungan Kementerian Perta­nian ini tidak membantah pe­ma­kaian listrik di bulan April me­ningkat dibanding bulan se­belumnya.

Alasannya, kata dia, pada bulan tersebut banyak kegiatan di kementerian. Misalnya, rapat kerja yang berlangsung pagi dan malam hari. Ini tentu menyedot banyak listrik.

Suganda juga menyebutkan rapat yang dimajukan membuat pemakaian listrik bertambah. “Kalau rapat itu, kondisi ruangan harus dingin. Dan untuk men­dinginkannya minimal setengah jam sebelumnya harus sudah di­nyalakan. Makanya kami me­nya­la­kan pendingin di luar jadwal jam operasi,” jelasnya.

Kepala Sub Bagian Peme­li­ha­ran Kementerian Pertanian Pra­setyo juga membenarkan lo­n­ca­kan pemakaian listrik di bulan April. Kata dia, pemakaian listrik terbesar ada di gedung D.

 â€œPada bulan lalu memang ada beberapa rapat antara Ke­men­terian Pertanian dengan Komisi IV DPR. Rapatnya di Gedung D,” jelasnya.

Selain tempat rapat dengan DPR, kata Prasetyo, Gedung D juga tempat layanan masyarakat. “Kalau ada tamu khusus terkait pertanian, maka akan dilakukan pertemuan dan rapat di gedung itu juga. Dan bulan Maret, kebe­tulan agendanya sedang padat jadi pemakaian listrik sedikit bertambah,” tegasnya.

Pengamatan Rakyat Merdeka, Gedung D merupakan kantor Ba­dan Penyuluhan dan Pe­ngem­bangan SDM Pertanian. Di sini juga menjadi pusat data dan sis­tem informasi pertanian. Di ge­dung ini juga terdapaat kantor bank.

Berbeda dengan gedung lain­nya, di Gedung D ini banyak orang berseliweran. Tempat rapat berada di lantai 8 dan 9. Sa­yang­nya saat didatangi, ruang rapat di lantai 8 kosong.

Dari pintu yang sedikit terbuka, terlihat seluruh lampu di ruangan itu menyala. Bahkan hawa dingin juga keluar dari ruangan melalui pintu yang terbuka. Di sepanjang lorong di lantai ini juga ber­man­dikan cahaya lampu.

Untuk bayar listrik kepada ne­gara, Kementrian pertanian harus me­rogoh kocek sebesar Rp 900 juta setiap bulannya. Namun ang­ka yang mencapai Rp. 1 miliar tersebut diklaim bukan bentuk pemborosan.

Suparno, Wakil Ketua Teknisi Gedung A Kementerian Pertanian mengatakan, dengan pemakaian listrik mencapai 1 juta kWh per bulan, jumlah tagihan yang harus dibayarkan sebesar Rp 900 juta.

Namun, menurut dia, dengan besarnya tagihan listrik ini tak berarti Kementerian Pertanian boros dalam pemakaian listrik.

Suparno menjelaskan, pe­ma­kaian listrik besar karena di kom­pleks kementerian ini ada enam gedung. “Gedung itu dikatakan bo­ros listrik atau tidak sebe­nar­nya bisa dilihar dari perhitungan luas gedung dibagi dengan kWh.”

“Justru sebenarnya dengan luas tanah dan banyak gedung kuota pemakaian kita masih relatif normal,” tandasnya.

Gunakan Lampu Tenaga Surya

Kepala Sub Bagian Pem­e­li­haraan Kementerian Pertanian Prasetyo mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan peng­hematan energi. Misalnya dengan menggunakan peralatan elektronik yang hemat listrik.

“Kami sudah menggunakan lampu solar cell yang sistem ker­janya menggunakan energi sinar matahari. Dalam waktu dekat, kami juga akan terapkan lampu sinar matahari untuk dipasang di bagian luar saat malam hari,” katanya.

Ketua Teknisi Suhanda menga­takan pemadaman listrik di gedung-gedung di Kemen­te­rian Pertanian tak bisa dila­ku­kan secara sentral.

“Setiap ge­dung di Kemen­terian Pertanian itu punya pusat listrik masing-masing. Karena itu untuk mematikan listrik se­telah jam kerja harus dilakukan di ge­dung masing-masing,” katanya.

Menurut Suhanda, pema­kaian listrik terbanyak di ge­dung D. “Kami belum punya pa­yung hukum untuk bisa me­matikan secara serentak seluruh gedung yang ada. Makanya kami sedang meminta pada pihak Setjen Kementan untuk keluarkan kewenangan itu,” katanya.

Pemakaian Listrik Di Kementerian PU Terus Meningkat

Ada beberapa kementerian yang menyedot listrik sangat be­sar. Apa saja? Pemakaian kantor Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng pada Februari tercatat 553.260 kWh. Bulan berikutnya naik jadi 575.580 kWh. Lalu di bulan April turun jadi 574.860 kWh.

Pemakaian listrik Kemente­rian Pertanian pada Februari ter­catat 1.043.400 kWh. M­a­ret turun jadi 947.760 kWh. Bulan April naik lagi jadi 1.011.240 kWh.

Berikutnya Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian yang berada di Jalan Patimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Se­latan ini menyedot listrik 108.618 kWh pada Februari dan terus naik. Bulan Maret 110.448 kWh. April 111.278 kWh.

Hal sama terjadi di Kemen­terian Pendidikan dan Ke­bu­da­yaan. Pemakaian listrik ke­men­terian yang terletak di Jalan Jen­deral Sudirman pada Februari 352.320 kWh. Maret 415.320 kWh. April 426.920 kWh.

Kementerian yang juga ba­nyak memakai listrik adalah Kementerian Hukum dan HAM di Jalan HR Rasuna Said, Ku­ningan, Jakarta Selatan.

Pe­ma­kaian listrik di kemen­terian yang kini dipimpin Amir Syam­suddin ini mencapai 272.720 kWh pada bulan Feb­ruari. Sem­pat turun pada bulan Maret jadi 264.020 kWh. Ke­mudian me­lonjak tinggi pada April dengan jumlah pema­kaian 304.720 kWh.

Kementerian Perdagangan termasuk yang boros listrik. Jumlah pemakaian listrik pada bu­lan Februari sebanyak 392.940 kWh. Turun tipis pada bulan Maret menjadi 392.460 kWh. Namun di bulan April, konsumsi listrik naik jadi 399.660 kWh.

Suparno, Wakil Ketua Tek­nisi Gedung A Kementerian Per­tanian mengatakan pening­katan pemakaian listrik jangan dianggap sebagai pemborosan.

Ia menjelaskan, jumlah pe­makaian listrik baru bisa dike­tahui pada bulan berikutnya. “Bulan Maret menurun karena itu sebenarnya pemakaian bu­lan Februari yang hanya terdiri dari 28 hari. Bulan April me­ningkat karena jumlah hari di bulan Maret lebih banyak yakni 31 Maret. Angka tidak jauh ber­beda dengan yang Februari,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]