Rieke Diah Pitaloka: Saya Ikut Demo Buruh Bukan Cari Simpati...

Itu nggak masalah. Ini bukan menjadi kendala.

Alhamdulillah, ini persoalan tenaga kerja, tidak hanya soal upah tetapi kasus-kasus pun saya kira harus sampai ke lapangan.

Kenapa Anda sebagai anggota DPR sampai turun ke lapangan, apa tidak bisa disuarakan lewat parlemen?

Sebetulnya DPR itu bukan Lem­baga Bantuan Hukum. Tapi mengingat kondisi pemerintah kita seperti ini, makanya kami harus melakukan advokasi kasus juga. Saya kira itu tidak masalah. Kalau bukan wakil rakyat, siapa lagi yang mau mengurusi soal buruh ini.

Apakah ada arahan pimpi­nan PDIP untuk ikut melaku­kan demo?

Kalau untuk turun di hari bu­ruh, beberapa orang kader PDIP ikut turun. Saya kira yang penting harus dijadikan kebijakan partai. Kemudian diturunkan ke garis fraksi di DPR untuk membuat kebijakan politik yang berpihak untuk rakyat.

Hasil Rakornas PDIP, kami menjadi partai advokasi kasus ke­tenagakerjaan dan advokasi kebijakan ketenagakerjaan. Maka­nya besok (hari ini) renca­na­nya DPP Bidang Perburuhan launching hadirnya posko advo­kasi buruh dan pekerja Indonesia.

Apa ada kepentingan politik dalam gerakan buruh ini?

Bagi kami gerakan buruh harus jadi gerakan politik. PDIP me­mang ada kepentingan politik. Tapi kami tidak menginginkan buruh ini hanya sekadar menjadi target dari pemilu. Politik itu bu­kan hanya pada saat pemilu saja. Kami selalu berpihak de­ngan buruh. Ini bukan sarana men­cari simpati. Kami benar-benar ingin buruh itu sejahtera.

Apa serius memperjuangkan nasib buruh?

Partai kami telah meminta ke Fraksi PDIP DPR untuk mem­perjuangkan kebijakan-kebija­kan yang pro terhadap tenaga kerja.

Makanya kami menilai sangat penting untuk bersinergi dengan buruh agar pada saat pembahasan itu buruh juga hadir untuk mem­berikan masukan sekaligus desa­kan politik. DPR secara institusi harus berpihak kepada buruh Indonesia.

Bagaimana dengan pekerja ru­mah tangga?

Untuk pekerja rumah tangga (PRT) kami terus memper­juang­kan lahirnya Undang-Undang Perlindungan PRT dan mendesak diratifikasinya konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi pekerja domestik.

Sedangkan untuk TKI, kami terus memperjuangkan untuk merevisi Undang-Undang No­mor 39 tahun 2004 tentang Pe­nempatan dan Perlidungan TKI di Luar Negeri menjadi Undang-Undang pekerja migran.

Hingga kini masih sering ter­jadi perselisihan antara pekerja dengan pemberi pekerja, ko­men­tar Anda?

Buruh harus menjadikan diri­nya sebagai motor kesadaran poli­tik bagi rakyat. Bukan lagi sekadar disibukkan perselisihan antara pekerja dan pemberi pekerja.

Dalam beberapa aksi terjadi gu­gatan terhadap kebijakan politik yang sebetulnya menjadi sumber biang keladi ketidakadi­lan terhadap buruh dan pekerja Indonesia. [Harian Rakyat Merdeka]