Dikarantina, Ditanya Gaji Hingga Prestasi

RMOL. Enny Nurbaningsih melangkah pelan memasuki ruangan. Tangannya kanannya menenteng tas. Ia lalu duduk di kursi yang disediakan di tengah ruangan. “Permisi Yang Mulia,” kata perempuan berjilbab ini kepada delapan orang yang duduk di hadapannya.

Enny bukan tengah berada di per­sidangan, melainkan sedang mengikuti seleksi wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selama 45 menit di ruangan itu, doktor bidang hukum tata ne­gara dari Universitas Gadjah Mada ini seolah menghadapi persidangan.

Delapan orang di hadapannya adalah Ramlan Surbakti, Az­yu­mar­di Azra, Saldi Isra, Imam Pra­sojo, Anis Baswedan, Siti Zuhro, Va­lina Singka Subekti dan Pra­tik­no. Mereka adalah Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPU-Bawaslu.

Sebelum melontarkan perta­nya­­an, Ramlan membacakan daf­­tar riwayat hidup calon. Se­telah itu, bekas wakil ketua KPU yang juga guru besar Universitas Air­langga ini mulai bertanya, “Apa saja syarat menjadi ang­gota KPU?”

Dengan mudah, Enny yang juga dosen di Fakultas Hukum UGM menjawab pertanyaan itu. “Tidak cukup hanya pintar saja untuk menjadi anggota KPU,” kata dia. Tapi juga harus memiliki ke­beranian, jujur dan berintegritas.

Ramlan kemudian melanjutkan pertanyaannya, “Apa yang ada la­kukan bila terpilih menjadi ang­gota KPU?”  Menurut Enny, yang pertama harus dilakukan anggota KPU adalah membuat aturan main mengenai penyelenggaraan Pemilu 2014.

“Merujuk draft revisi Undang-Un­dang Pemilu yang saat ini se­dang digodok oleh DPR, maka KPU harus membuat 36 pe­ra­tu­ran untuk Pemilu Legislatif (Pi­leg), dan 12 peraturan untuk Pe­mi­lu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres),” katanya.

Pertanyaan berikutnya datang dari Saldi Isra. Guru besar Fakul­tas Hukum Universitas Andalas, Padang. Ia berusaha mengorek motivasi Enny mengikuti seleksi.

“Kenapa Anda mendaftar men­jadi anggota KPU? Padahal se­bentar lagi akan menjadi guru be­sar yang gajinya tidak jauh beda,” kata dia.

Enny menjawab ingin berbuat ba­nyak bagi demokrasi Indo­ne­sia. Sebelum memutuskan men­daf­tarkan, dia terlebih dulu mela­ku­kan kontemplasi maupun shalat istikharah beberapa hari.

Pertanyaan terakhir diajukan So­siolog Universitas Indonesia, Imam B Prasdjo. “Kalau terpilih menjadi anggota KPU bagaimana nasib Anda di UGM?”

Enny mengaku akan cuti se­lama beberapa tahun bila terpilih menjadi anggota KPU. “Apalagi saya sudah tujuh tahun menjadi ketua prodi (program studi) ilm hukum di UGM dan sudah saat­nya regenerasi,” katanya.

Peserta seleksi berikutnya ada­lah Lukman Hakim. Ia adalah ang­gota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten. “Apa prestasi anda selama menjadi anggota KPU,” tanya Ramlan.

Lukman menjawab selama duduk di KPPU Banten telah mem­perbaiki proses pemu­tak­hiran data pemilih.

Ia menuturkan, pada Pemilu 2009 ia membuat terobosan de­ngan membuat stiker yang di­tempelkan di setiap rumah. Stiker itu sebagai penanda bahwa peng­huni rumah itu sudah didata Pe­tugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Begitulah sekelumit proses seleksi wawancara calon anggota KPU yang digelar di Ruang Java, Hotel Millenium, Jakarta Pusat.

Ruang auditorium yang disulap menjadi ruang sidang itu terletak di lantai tiga. Untuk naik ke lantai ini bisa menggunakan lift mau­pun melalui tangga yang terletak di lobby.

Di depan ruangan ditempatkan meja panjang yang dijaga dua orang. Setiap orang yang hendak menyaksikan proses seleksi wa­wancara diminta mengisi buku daftar tamu.

Di samping kanan meja dile­takkan white board. Kertas A3 ditempel di tengah-tengah papan berukuran besar itu.

Di kertas itu dicantumkan na­ma-nama calon yang akan men­jalani seleksi wawancara. Saat Rakyat Merdeka datang Selasa lalu (14/2), peserta seleksi yang di­panggil adalah Ikhwaluddin Simatupang, Abdul Haeba Ramli, Arief Budiman, Hemat Dwi Nur­yanto, Bosman, Evie Ariadne Shin­ta Dewi, Mohammad Adhy Syahputra Aman, Enny Nur­ba­ningsih, Ummi Azizah Rach­ma­wati, Lukman Hakim.

Ada beberapa akses ke dalam Ruang Java. Tapi hanya satu yang bisa dilalui. Pintu masuk selebar dua meter itu selalu ditutup.

Begitu dibuka, terhampar rua­ngan besar yang lantainya dilapisi karpet. Di sebelah kiri pintu di­le­­takkan meja yang di atasnya berisi makanan ringan dan minuman.

Beberapa meja dideretkan mem­­bentuk huruf untuk memi­sahkan kursi pengunjung dengan tempat duduk peserta seleksi maupun panelis. Di balik meja yang ditutupi kain hitam itu ter­dapat 30 kursi pengunjung yang disusun menjadi empat baris.

Di tengah ruangan diletakkan meja dan kursi untuk tempat du­duk peserta seleksi. Di meja di­sediakan satu botol air mineral berikut gelas kristal. Juga mik­rop­hone agar suara peserta ter­dengar lebih keras.

Meja panelis disusun mem­bentuk setengah lingkaran. Di hadapan setiap panelis terdapat mikrophone dan juga botol air minum dan gelas.

Riko, staf secretariat Pansel me­ngatakan seleksi wawancara berlangsung mulai 13 sampai 17 Februari 2012. Untuk calon anggota KPU digelar mulai 13 sampai 15. Dua hari selanjutnya untuk calon anggota Badan Pe­ngawas Pemilu (Bawaslu).

“Untuk calon anggota KPU jumlahnya 30 orang. Setiap hari ada 10 yang dites. Sedangkan anggota Bawaslu terdapat 18. Jadi 9 orang setiap hari,” katanya. Seleksi wawancara sudah dimulai sejak pukul 06.30 hingga pukul lima sore.

Riko menuturkan, sebelum menjalani seleksi wawancara, peserta “dikarantina” terlebih dahulu di Ruang Anggrek yang berada di lantai dua. “Mereka ditempatkan di tempat berbeda biar bisa fokus untuk menyiapkan diri,” katanya.

Seleksi Minim Nama Beken

Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ba­dan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah setengah jalan. Di setiap ta­hap terjadi penyaringan se­hingga pesertanya terus menyusut.

Saat ditutup 6 Januari lalu, ada 598 orang yang mendaftar untuk menjadi anggota KPU. Lalu 284 untuk anggota Bawaslu. Berkas persyaratan yang diajukan calon diperiksa. Hasilnya hanya 106 calon anggota KPU yang lolos dan 61 calon Bawaslu.

Proses seleksi pun menginjak ta­hap tes tertulis, psikotes dan ke­sehatan. Calon yang berguguran semakin banyak. Hasilnya 30 orang calon anggota KPU dan 18 calon anggota Bawaslu yang lolos. Mereka pun mengikuti se­leksi wawancara.

Di antara calon anggota KPU yang dinyatakan lolos terdapat orang-orang yang sudah dikenal publik. Yakni Hadar Nafis Gu­may dan Juri Ardiantoro. Hadar adalah direktur Center For Elec­toral Reform (Cetro), LSM yang ber­gerak di bidang pe­ngem­ba­ngan sistem pemilu.

Sementara nama Juri Ar­dian­toro yang menduduki kursi ketua KPU DKI Jakarta hampir tiap hari muncul di media massa. Maklum, tak lama di Jakarta akan digelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Juri sering di­wa­wancara seputar pe­nye­leng­garaan pesta demokrasi itu.

Dari 18 nama yang lolos ke seleksi wawancara anggota Ba­waslu terselip nama Refly Harun dan Lucky Djani. Refly sempat menggemparkan dunia hukum di Tanah Air.

Ia menulis artikel di media massa yang di dalamnya sempat menyinggung dugaan praktik mafia hukum di Mah­ka­mah Konstitusi (MK).

Reaksi MK menyikapi tudi­ngan itu sungguh di luar dugaan. Lembaga peradilan yang dipim­pin Mahfud MD itu justru me­nunjuk Refly sebagai ketua Tim Anti Mafia Hukum MK.

Hingga batas yang ditentukan, Refly tak berhasil memperoleh bukti mengenai praktik mafia hukum di MK. Mafia hukum di MK pun dianggap hanya sebagai rumors atau desas-desus.

Dari 30 orang yang mengikuti seleksi wawancara anggota KPU, hanya 14 orang yang bakal di­nyatakan lolos. Sementara un­tuk Bawaslu akan “diperas” hingga tinggal 10 orang.

Pansel akan menyerahkan 24 nama ini ke presiden pada 24 Feb­ruari mendatang. Selan­jut­nya, Presiden menyampaikan nama-nama calon itu ke DPR un­tuk mengikuti fit and proper test.

DPR akan menetapkan tujuh calon terpilih untuk menempati posisi komisioner KPU dan lima untuk Bawaslu. Penetapan ini paling lambat Maret 2012. Nama orang-orang yang terpilih lalu diserahkan ke presiden untuk dilantik. Rencananya, pelantikan digelar 9 April 2012.

Putu Artha: Apa Kelemahan Kami?

Gagal Jadi Anggota KPU

Tiga komisioner diketahui mengikuti seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk periode kedua. Ketiganya yakni I Gusti Putu Artha, Saut Hamonangan Sirait dan Sri Nuryanti.

Sungguh di luar dugaan, ke­tiga dinyatakan tak lolos oleh Panitia Seleksi (Pansel). Nasib sama dialami Bambang Eka Cahya Widodo, ketua Bawaslu saat ini yang mencoba ikut seleksi anggota KPU. Empat orang itu rontok saat mengikuti seleksi tahap dua yakni tes tulis, kesehatan dan psikologi.

Anggota Pansel Anies Bas­wedan mengatakan, pihaknya tak membeda-bedakan orang yang ikut seleksi. Semua diper­lakukan sama baik yang kini te­ngah menduduki posisi di KPU maupun Bawaslu dengan calon dari luar lembaga itu.

“Ketika sampai pada ke­sim­pulan diterima atau tidak, juga bukan karena faktor apakah dia anggota KPU atau tidak,” kata Rektor Universitas Paramadina.

Anies menegaskan tidak ada tekanan politik terhadap Pansel agar tak meloloskan calon dari unsur KPU dan Bawaslu saat ini.  I Gusti Putu Artha mengaku ikhlas gagal melenggang ke tahap seleksi wawancara. “Saya yakin betul,

Pansel bekerja profesional ka­rena mereka berasal dari ka­langan tokoh ternama telah mem­pertimbangkan segala aspek,” jelasnya.

Walaupun demikian, Putu meminta Pansel transparan men­jelaskan alasan tak melo­loskan dirinya.

“Saya mendorong Pansel tetap menjaga prinsip kerah­a­sia­an dokumen namun tran­pa­ransi tetap berjalan sesuai ama­nat undang-undang,” katanya. Peraturan yang dimaksud Putu adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pe­nye­lenggara Pemilu.

Menurut Putu, Pansel bisa menyampaikan kepada calon kenapa dia sampai tak lolos. “Proses transparasi dilakukan se­cara privat. Proses penilaian se­cara transparansi tidak ber­ge­ser dari empat komponen, yaitu makalah personal, tes kom­pe­tensi, psikologi, kesehatan. Em­pat hal itu dipakai dasar trans­parasi, bukan hal lain,” kata dia.

Ia mencontohkan pada tes ke­sehatan siapa yang menentukan seorang calon dianggap mampu atau tidak. Apakah rumah sakit atau Pansel sendiri. Demikian pula saat tes psikologi.

Sementara untuk tes kom­petensi, nilai-nilai sangat bisa dikuantifikasi untuk membuat parameter calon lolos atau ti­dak. Sedangkan pada penulisan ma­ka­lah personal, bisa diukur be­rapa nilai calon yang tidak lulus.

“Transparansi privat kepada calon yang gugur akan mem­buat merasa nyaman kenapa dinyatakan tidak memenuhi syarat,” katanya.

Dengan transparansi, me­nurut Putu, bisa  menjawab rumor yang berkembang bahwa Pansel mengalami tekanan politik saat seleksi tahap dua. “Walaupun saya tidak meyakini rumor itu,” kata dia.

Sejumlah LSM mengritik Pansel Anggota KPU-Bawaslu lantaran tak transparan dalam menjaring calon.

Koordinator Indonesia Co­ruption Watch (ICW), Danang Widoyoko menilai Pansel ku­rang memberikan akses in­formasi kepada publik me­nge­nai seleksi ini.

“Kalau aksesnya terbatas, informasi juga tidak akan leng­kap, kami khawatir Tim Pansel akan melahirkan anggota KPU dan Bawaslu yang tidak ber­kualitas” ujar dia.

Danang menambahkan, pi­haknya juga tidak mendapatkan bahan dasar dan profil lengkap calon anggota.

Hal senada juga diungkapkan Arif Nur Alam, direktur ek­se­kutif Indonesia Budget Content (IBC). Menurut dia, proses se­leksi ini harus dilakukan secara obyektif dan mandiri serta tak terkooptasi kepentingan mana pun. Publik, kata dia, perlu me­ngetahui profil para kandidat.

“Jika mereka akademisi, kami perlu tahu dari institut mana? Dan jika mereka ang­gota ormas, dari ormas mana mereka berasal. Karena itu pro­ses seleksi harus netral. Tidak cukup menempatkan seorang akademisi saja,” papar Arif.

Setelah dipastikan tak akan duduk sebagai anggota KPU, Putu akan fokus menyelesaikan dua buku mengenai pemilu da­lam enam bulan ke depan. Selain itu, dia juga akan fokus mengurus keluarga.

“Saya merasa bersalah, hampir 10 tahun saya kurang bisa memberi atensi pada anak-anak yang sedang tumbuh remaja. Mungkin Tuhan mene­gur saya dengan cara ini agar kembali pada keluarga,” kata­nya. Sebelum menjadi ko­mi­sioner KPU Pusat, Putu adalah anggota KPUD Bali.

Sedangkan untuk jangka panjang, Putu akan bolak balik Bali-Jakarta untuk mengurus usahanya. Ia juga akan fokus pada kegiatan sosial untuk membantu pendidikan dan ke­terampilan para siswa dari ke­luarga miskin.   [Harian Rakyat Merdeka]