Sorry, Ini Bukan Ajang Seperti Indonesian Idol

Hilir mudik orang di ruangan di Staf Ahli di lantai tujuh gedung utama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), tak mengganggu konsentrasinya.

Pegawai Kemenkumham itu sedang sibuk membaca dan me­nginventarisir e-mail yang masuk ke Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korup­si (KPK). Jumlahnya sampai ra­tusan. Satu per satu surat elek­tronik yang dikirim masyarakat dibuka.

Pansel telah menetapkan 142 calon yang lolos seleksi ad­mi­nist­rasi. Masyarakat diberi ke­sem­patan untuk memberikan masu­kan mengenai calon-calon ter­se­but. Masukan bisa disampaikan lewat ke Kantor Kemenkumham yang beralamat di Jalan HR Ra­suna Said Kav 6-7 Kuningan Ja­karta Selatan, telepon di nomor (021) 5274887, SMS ke 081286292203, fax ke nomor (021) 5274887.  Juga bisa lewat e-mail ke [email protected] atau dengan mengisi form di www.panselkpk.com.

Tahap ini akan berakhir pada 25 Juli mendatang. “Kalau e-mail bisa dibuka di sini. Surat juga ditujukan ke sini. Kalau SMS di Bagian Humas di lantai satu,” kata Achmad Ubbe, Sekretaris Pansel Calon Pimpinan KPK.

Ubbe adalah  Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM. Ruangan ker­janya digunakan untuk meng­in­ventarisir masukan dari masya­rakat. Dalam melakukan ini, dia dibantu dua staf. Dua meja kerja staf di bagian depan ruang kerja Ubbe dipenuhi tumpukan berkas-berkas Pansel.

Ubbe mengungkapkan hingga 6 Juli pihaknya menerima 470 saran dan kritik dari masyarakat. Saran dan kritik itu ditujukan ke­pada 142 calon juga Pansel.

Tanggapan dari masyarakat ter­sebut dibagi dua kategori, yakni dukungan dan penolakan terha­dap calon. Pansel menerima 410 pesan pendek bernada du­kungan, e-mail dukungan dari 29 pe­ngi­rim dan 14 dukungan lewat surat.

Berapa banyak tanggapan yang bernada menolak? Menurut Ubbe, jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Hanya 2 lewat e-mail dan 1 surat.

Saran dan kritik yang ditujukan kepada Pansel dikirim lewat 7 SMS, 5 e-mail dan 2 surat.

“Untuk yang terbaru belum selesai kita tabulasi. Rencananya beberapa hari ke depan akan kita publikasikan. Tapi kalau saya kira sudah dua kali lipatnya sekarang atau sekitar 900-an yang masuk ke kita baik lewat SMS, surat atau e-mail,” kata Ubbe.

Ubbe membeberkan ada salah satu calon yang banyak mene­ri­ma dukungan lewat SMS. Ia lalu membacakan beberapa isi SMS dukungan itu. “Saya mendukung be­liau karena menolak me­na­nga­ni kasus korupsi selama menjadi law­yer. Belia punya kompetensi se­lama 20 tahun di bidang hukum.”

Kemudian ada SMS berbunyi: Beliau Layak menjadi Pimpinan KPK karena memiliki inde­pen­densi, integritas, kompetensi, ka­pasitas. Beliau layak memimpin KPK karena selama ini meru­pa­kan penggiat anti korupsi dengan mendirikan beberapa LSM anti korupsi.

Ubbe mencurigai dukungan SMS yang berlimpah itu tak mur­ni penilaian dari masyarakat. Tapi sudah digalang. Sebab, ada kemi­ripan dalam pesannya walaupun dikirim dari nomor berbeda.

“Jangan-jangan ini copy paste atau forward dari satu sumber. Dari sekian SMS, redaksinya ke­banyakan sama. Makanya ada ke­curigaan si calon ini bagi-bagi pul­sa,” ujar Ubbe sembari tersenyum.

Beberapa SMS tegas-tegas menyatakan dukungan kepada salah satu calon. “Mental baja, tak tergoyahkan, imannya kuat, jujur dan adil. Orang yang cocok memimpin KPK adalah beliau,” ujar Ubbe membacakan SMS du­kungan untuk calon itu. Namun dia merahasiakan

Beberapa tanggapan penolakan ditujukan kepada bekas anggota DPR dan pejabat pemerintah yang ikut seleksi ini. “Salah satu nama yang dikiritik merupakan bekas anggota DPR dari kawasan Timur. Pesan yang kami terima melalui email. Isinya mengatakan yang bersangkutan pada saat pembuatan undang-undang KPK tidak responsif terhadap gerakan antikorupsi,” tutur Ubbe.

Calon lainnya disebutkan ke­rap membuat masyarakat di dae­rah asalnya risau selama dia men­jabat sebagai anggota Dewan. “Si calon tersebut dinilai sering me­la­kukan intervensi terhadap usa­ha-usaha masyarakat untuk me­ngun­tungkan pribadinya. Ini di­kirim melalui surat. Ada gun­tingan koran juga disertakan,” ungkap Ubbe.

Sementara calon berlatar be­lakang pejabat di Jabodetabek ini disebutkan diduga kerap ko­rupsi saat menjabat. “Tapi tanggapan itu tak disertai bukti karena di­ki­rim lewat SMS. Ini baru sekadar informasi, ada kemungkinan dengki atau fitnah. Itu semua akan kembali kita verifikasi, nggak mungkin kita telan bulat-bulat,” kata Ubbe

Pansel juga menerima kiriman SMS yang tak berisi tanggapan, melainkan ingin melamar men­jadi sopir pimpinan KPK terpi­lih. “Saya ada SIM A bisa bawa mobil matic dan manual. Kalau pim­­pi­nan KPK nanti terpilih, to­long pe­kerjakan saya sebagai so­pirnya,” kata Ubbe membacakan isi SMS itu. Pesan pendek itu di­kirim oleh Agus.

Menurut Ubbe dukungan ber­limpah terhadap calon tertentu tak mempengaruhi penilaian Pan­sel terhadap calon tersebut. Se­bab, seleksi ini bukan ajang pen­carian bakat yang peme­nang­nya ditentukan oleh banyaknya SMS dukungan.

“Kita bukan Indo­ne­sian Idol, memilih orang karena dukungan SMS. Yang diharapkan Pansel KPK sebenarnya kritik terhadap calon yang lulus dan Pansel,” ujarnya.

Kurang Sosialisasi, Ramai di Akhir

Pansel KPK dinilai memiliki keterbatasan dalam menelusuri rekam jejak para calon. Ke­ku­rangan ini dapat ditutupi dengan masukan dari masyarakat.

“Masukan masyarakat menjadi bagian yang tidak bisa dilupakan, itu vital sekali,” kata peneliti hu­kum Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz.

Dibandingkan seleksi tahun 2010, masukan dari masyarakat pada seleksi kali ini mengalami penurunan. Menurut Donal, ini karena minimnya sosialisasi yang dilakukan Pansel. Tapi, biasanya publik akan banyak memberikan masukan di tahap akhir.

Pansel, saran dia, sebaiknya terus aktif menjalin komunikasi dengan dengan masyarakat dalam setiap tahap seleksi. Untuk se­lek­si ini, ICW ikut mengawasi baik diminta maupun tanpa diminta.

“Dulu semasa pemilihan Busy­ro (2010) kami ikut me­ne­lusuri rekam jejak para kandidat dan ada rapat khusus dengan pansel untuk membahasnya,” ujarnya. “Kami akan selalu mengawal, beri ma­su­kan untuk kerja KPK.”

Orang KPK Justru Minim Dukungan

Lima “orang dalam” Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) turut mendaftar ikut seleksi. Se­muanya lolos tahap administrasi.

Mereka yakni Chandra M Hamzah (Wakil Ketua KPK), Ade Rahardja (Deputi Bidang Penindakan), Handoyo Sudrajat (Direktur Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat).

Kemudian,  Sudjarnarko (Di­rektur Pembinaan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi), Abdullah Hehamahua (Pena­si­hat KPK) dan Johan Budi Sapto Prabowo (Kepala Humas).

Setelah lolos seleksi admi­nis­trasi, mereka juga harus melalui tahap penilaian dari m­a­sya­rakat. Masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan masukan mengenai sosok mereka. Tahap ini berlangsung 30 hari dan berakhir pada 25 Juli 2011.

Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK, Achmad Ubbe heran, calon-ca­lon yang yang berasal dari KPK jarang mendapat dukungan dari masyarakat.

Sebaliknya, ada salah satu ca­lon dari luar yang kebanjiran du­kungan via SMS. Hampir se­mua pengirimnya berasal dari daerah asal calon tersebut.

Ketua Pansel Calon Pimpi­nan KPK, Patrialis Akbar, me­ngatakan masukan masyarakat terhadap para calon pimpinan KPK yang lolos seleksi admi­nis­trasi tidak sedahsyat tahun lalu.

“Kayaknya masyarakat tidak terlalu serius memberikan tangggapan,” ujar Patrialis yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini.

“Silakan Lacak Data Calon”

Anggota Pansel Calon Pim­pinan KPK, Imam Prasodjo menegaskan pihaknya me­netapkan empat kriteria dalam menilai para calon. Yakni ke­pe­mimpinan (leadership), integ­ritas, kapasitas atau kompetensi, dan independensi.

“Leadership, berarti kita bu­tuh seorang yang berjiwa lea­der, apalagi untuk mengambil keputusan penting. Integritas, orang pintar tapi nggak jujur berarti nggak memiliki integ­ritas. Capacity, harus mengua­sai betul bidang-bidang yang akan diembankan padanya di KPK. Kemudian independensi, dimana bukan menjadi pengu­rus parpol dan bebas dari kasus-kasus hukum,” jelasnya.

Menurut Imam, masyarakat bisa menjadikan empat kriteria itu sebagai patokan dalam mem­berikan saran dan pendapat.

Pansel KPK, lanjut dia, akan memberikan data-data umum mengenai para calon. Masya­rakat berhak menilai kebe­naran data itu. “Kami akan berikan data tentang siapa, latar bela­kang dan keterangan normatif yang dia (calon) tulis sendiri. Kalau data lain, publik bisa la­cak sendiri,” kata Imam.

“Masyarakat harus mem­per­hatikan secara faktual. Paling tidak memberikan indikasi data-data terkait calon yang bisa di-follow up, Harus lengkap alamat dan nama pengirim surat. Data pelaporan dan kritik harus valid,” kata dia.   [rm]