Aburizal Bakrie: Heran, Pelajaran Pancasila Kok Dihilangkan Di Sekolah

“Saya berharap bulan Mei ini sudah selesai,” ujar  Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, di sela-sela pelantikan Gerakan Muda Musyawarah Kekeluar­gaan dan Gotong Royong (Gema MKGR) di Jakarta, pekan lalu.

Ical – panggilan akrab–Abu­rizal Bakrie  mengakui ada per­debatan dan perbedaan antara pemerintah dengan DPR terkait pembahasan tersebut.

“Kita menginginkan negara ke­sejahteraan, tidak boleh seba­gai negara transisi. Saatnya Indo­ne­sia menjadi maju,” tegas be­kas Menteri Koordinator Ke­sejah­te­raan Rakyat ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Pembahasaan RUU BPJS hanya tersisa satu masa sidang, apakah pemerintah dan DPR mampu menyelesaikannya?   

Ya harus diselesaikan, kan masih ada waktu. Itu merupakan amanat undang-undang.

Kalau tidak selesai bagai­mana, apakah Golkar mendu­kung wacana pengajuan hak in­terpelasi yang diusung PDIP?

Kan masih ada waktu. Jadi, se­lesaikan saja dulu.

Saat ini, ada perbedaan pan­dangan antara pemerintah dan DPR tentang kelembagaan BPJS, bagaimana tanggapan Anda?

Mengenai kelembagaan, ada beberapa opsi. Tegantung kita mau ikut cara mana. Mau ikut conti­nental seperti Jerman atau sistem federal seperti Amerika Serikat.

Kalau mengikuti sistem fede­ral, maka lembaga itu menjadi banyak. Sementara, kalau me­milih sistem continental, badan penyelenggaran jaminan sosial menjadi satu lembaga.

Di Indonesia mana yang ter­baik?

Sebagai negara kesatuan, Indo­­nesia harus mencari jalan terbaik. Mengenai kelembagaan, saya mengusulkan, ada sebuah hol­ding company dan lainnya oto­nom.

Bagaimana dengan lembaga jaminan sosial yang sudah ada se­perti Jamsostek?

Selama ini kan keuntungan yang diperoleh Jamsostek dikem­balikan kepada peserta. Tidak ada anggaran yang diberikan kepada pemerintah.

O ya, saat ini gerakan NII mun­­cul lagi, bagaimana tangga­pan Anda?

Jika ada gerakan NII yang ber­ke­hendak mendirikan negara di dalam negara, itu harus ditolak. Indo­nesia adalah negara kesa­tuan, itu sudah final. Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika adalah ideologi yang harus dipertahankan

Indonesia mengalami degra­dasi nasionalisme dan rawan di­susupi faham-faham yang ber­ten­tangan dengan Pancasila karena pendidikan Pancasila di­hapus di sekolah?

Saya juga mempertanyakan kenapa pendidikan Pancasila kok dihilangkan di sekolah. Padahal, Pendidikan Pancasila adalah sa­lah satu metode menanamkan nilai-nilai nasionalisme, sekali­gus mencegah tersebarnya dok­trin separatisme dan radikalisme.

Makanya saya sempat mem­per­tanyakan langsung alasan hi­langnya pendidikan dasar negara itu kepada wakil Partai Golkar di DPR yang duduk di komisi pen­didikan, Pak Rully (Rully Chairul Azwar, Wakil Ketua Komisi X).

Pak Rully mengatakan, pendi­dikan Pancasila tetap ada, na­mun menjadi bagian dari pendidikan Kewarganegaraan. Lalu saya me­­negaskan, Pendidikan Pan­casila seharusnya tetap ada se­ba­gai kurikulum wajib. Pendidi­kan Pan­casila tidak bisa dikerdil­kan di satu bagian. Pancasila ada­lah jati diri bangsa. Pancasila dirumus­kan oleh para pendiri bangsa me­lalui pemikiran yang mendalam. [RM]