Mulai dari politisi senior Jusuf Kalla (JK), Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, hingga Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan bahkan meminta kader beringin menjaga marwah partai dari intervensi pihak luar.
Hal itu ditegaskan ketiganya di tengah dorongan untuk menggelar munaslub, yakni agenda mempercepat munas untuk mengganti Ketua Umum Golkar.
Dorongan munaslub kian kencang setelah Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto memutuskan mundur dari jabatannya sebagaimana dalam video yang dipublikasi pada Minggu (11/8).
"Tradisi di Golkar kan (Ketum) dipilih di munas, dan munas kan bulan Desember (2024). Saya setuju dengan Pak Ical (Aburizal Bakrie), Pak Luhut bahwa harus taat dengan aturan yang dibikin sendiri oleh partai di munas dan rapim," kata JK dikutip dari wawancara dengan
Metro TV, Senin (12/8).
JK menegaskan, pergantian ketum Golkar pada munas Desember 2024 merupakan perwujudan kader menjaga marwah partai.
"Munas itu Desember, karena itu kita harus taati. Marwah partai harus dijaga," tegasnya.
Soal posisi ketum yang ditinggal Airlangga, JK kembali merujuk pada AD/ART partai, yakni dengan menunjuk pelaksana (Plt) ketua umum yang bertugas hingga pemilihan ketua umum baru saat munas.
Senada dengan JK, Ical juga tidak sepakat terhadap dorongan memajukan pemilihan ketum Golkar melalui munaslub. Ia justru meminta kader beringin tetap solid jelang munas Desember 2024.
Soal keputusan mundur Airlangga, Ketua Umum Partai Golkar periode 2009-2014 ini mengaku prihatin.
"Dewan Pembina merasa prihatin, tetapi memahami keputusan yang diambil Airlangga mundur dari posisi ketua umum," ujar Ical.
Sementara itu, Luhut bahkan terang-terangan meminta kader Golkar waspada terhadap upaya intervensi pihak luar yang berusaha merusak partai.
Luhut meminta kader beringin tidak terpengaruh dengan suara-suara di luar partai. Sebab bisa jadi, ada pihak-pihak eksternal yang ingin partai pimpinan Airlangga Hartarto tumbang.
"Saya ingin menyampaikan kepada semua teman-teman, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri," tegas Luhut pada Kamis lalu (8/8).
Senior Partai Golkar masih satu suara untuk tetap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sesuai jadwal yang disepakati, yakni pada bulan Desember 2024. 
BERITA TERKAIT: