Menurut Purbaya, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran program tersebut, termasuk dengan memperhitungkan masyarakat yang sudah memiliki rekening perbankan.
"Kan belum, belum Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung kan. Kan yang udah punya mungkin juga enggak dibukain kan," kata Purbaya kepada media, di Jakarta, dikutip Jumat, 11 September 2026.
Ia menjelaskan, perhitungan anggaran akan disesuaikan dengan struktur penduduk yang menjadi sasaran program. Dari target hingga 200 juta rekening, pemerintah juga perlu memastikan kembali jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening.
"Yang jelas itu kan semuanya angka masih kasar. Kita lihat struktur penduduknya seperti apa, saya belum lihat," ungkapnya.
Purbaya mengatakan pemerintah tidak ingin pembukaan rekening dilakukan secara berlebihan terhadap masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki rekening di bank.
Untuk masyarakat yang baru memperoleh KTP, misalnya, rekening dapat langsung dibuka dan digunakan untuk menerima transfer dana. Sementara mekanisme bagi masyarakat yang telah memiliki rekening masih menunggu rincian kebijakan.
"Kalau orang yang buat KTP langsung dibukakan rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga. Tapi kalau yang sudah atau yang existing yang punya, misalnya BRI juga ngapain dia punya dua rekening? Itu saya enggak tahu. Nanti saya tunggu detailnya dari mereka," tambahnya.
Selain anggaran, pemerintah juga belum memastikan waktu pelaksanaan program tersebut. Purbaya menilai realisasi pada tahun ini cukup sulit jika masih menggunakan anggaran tahun berjalan karena waktu persiapan yang terbatas.
"Enggak tahu mereka siapnya kapan. Harusnya kalau anggaran tahun ini kan mepet, harusnya mulai tahun depan. Mereka juga perlu persiapan kan," tuturnya.
Menurutnya, persiapan program membutuhkan waktu lantaran pemerintah harus mengintegrasikan berbagai basis data, mulai dari data kependudukan milik Dukcapil hingga data perbankan dan Bank Indonesia.
"Itu ada penggabungan data-data Dukcapil sama data perbankan yang di BI segala macam, itu pasti perlu waktu untuk merapikan itu semua. Enggak langsung besok siap. Dikawinkan kan data BI, data itu," jelasnya.
Untuk pelaksanaannya, Purbaya menyebut pembukaan rekening di luar Aceh akan ditangani Bank Rakyat Indonesia (BRI), sedangkan masyarakat di Aceh akan dilayani Bank Syariah Indonesia (BSI).
"BSI hanya di Aceh. Di luar Aceh BRI semua. Jadi, saya belum tahu detailnya. Nanti kan kita lihat detailnya seperti apa," tandasnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan angka Rp11 triliun yang sebelumnya disebut sebagai kebutuhan anggaran pembukaan rekening massal bagi masyarakat belum menjadi angka final. 
BERITA TERKAIT: