Akademisi: Demokrasi Substansial Tidak Lahir secara Tiba-tiba

Di tengah perubahan tersebut, Direktur Eksekutif Human Studies Institut (HSI) sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Indonesia, Dr. Rasminto dalam acara Bawaslu Campus Connect bertajuk Generasi Digital, Demokrasi Transparan di Auditorium Juwono Sudarsono, Gedung F, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Rabu, 30 September 2026, menilai demokrasi membutuhkan cara pandang baru
 
“Demokrasi tidak cukup hanya dijaga melalui prosedur dan pengawasan pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi harus dibangun melalui ekosistem informasi dan pendidikan politik yang sehat secara berkelanjutan,” kata Rasminto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.

Menurut dia, salah satu hal yang perlu dikoreksi adalah paradigma pengawasan pemilu. Selama ini, keberhasilan pengawasan kerap lebih mudah terlihat dari banyaknya pelanggaran yang ditemukan, ditangani, dan diproses. 

"Padahal, ukuran keberhasilan pengawasan semestinya juga diarahkan pada pertanyaan yang lebih mendasar, apakah jumlah dan potensi pelanggaran dapat semakin ditekan karena masyarakat dan peserta pemilu semakin memahami aturan serta memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran," ungkap Rasminto. 

Ia menyebut paradigma pengawasan pemilu perlu bergeser. Jangan sampai keberhasilan pengawasan hanya diukur dari semakin banyaknya pelanggaran yang ditemukan dan ditangani. 

"Kita juga harus mengukur sejauh mana pengawasan mampu mencegah pelanggaran terjadi,” ujar Rasminto.

Baginya, tugas penyelenggara pemilu tidak semestinya dipahami secara sempit hanya bekerja ketika tahapan pemilu dimulai. 

"Keberadaan penyelenggara pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki tanggung jawab yang lebih substantif, yakni ikut membangun budaya demokrasi yang sehat di tengah masyarakat," terangnya. 

Rasminto mengatakan demokrasi substansial tidak lahir secara tiba-tiba ketika surat suara berada di dalam kotak suara. 

"Demokrasi dibentuk jauh sebelum itu, melalui pengetahuan, kesadaran, partisipasi, dan keberanian masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi," tuturnya. 

Lanjut dia, pendidikan politik tidak seharusnya berhenti pada momentum pemilu. Pendidikan politik harus menjadi proses yang berlangsung sepanjang waktu agar masyarakat tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami alasan pentingnya aturan tersebut dan memiliki kesadaran untuk ikut menjaganya.

“Kalau kita berharap publik berani berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, maka publik tidak cukup hanya diberi informasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Mereka harus dibangun pengetahuan, kesadaran, sikap, sampai keberanian untuk bertindak,” bebernya.

Masih kata dia, proses tersebut dapat dilihat melalui konsepsi taksonomi Bloom. Perubahan perilaku tidak berlangsung secara instan. Seseorang perlu terlebih dahulu memiliki pengetahuan, kemudian memahami, mampu menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga pada akhirnya mampu menghasilkan atau mengambil tindakan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

"Kerangka itu penting dalam konteks demokrasi digital. Masyarakat yang hanya mengetahui bahwa suatu informasi belum tentu benar belum otomatis mampu melakukan verifikasi. Begitu pula masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran belum tentu memiliki keberanian untuk melaporkannya," tandasnya.