Sebelumnya, Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar mengalami kerusakan berat akibat kebakaran saat aksi unjuk rasa berujung kericuhan pada 29 Agustus 2025.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem Mori Hanafi mengatakan penanganan kerusakan kantor DPRD di kedua wilayah tersebut telah masuk tahap perencanaan. Namun, kebutuhan anggarannya belum terlihat dalam perencanaan anggaran 2027.
“Kalau saya melihat di dalam perencanaan anggaran tahun 2027, tampaknya anggaran ini belum disiapkan,” ujar Mori, Jumat, 4 September 2026.
Ia mengingatkan adanya komitmen Presiden bahwa seluruh penanganan kerusakan kantor DPRD, baik di NTB maupun Sulawesi Selatan, akan ditanggung pemerintah.
“Kami ingin menunjukkan bahwa kerusakan kantor DPR tersebut sudah ada janji dari Presiden, bahwa seluruh penanganan kerusakan kantor, baik di NTB maupun di Sulawesi Selatan tersebut, akan ditanggung oleh pemerintah,” katanya.
Menurut Mori, komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan anggaran agar pembangunan atau pemulihan gedung dapat segera direalisasikan.
Mori memahami pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran, termasuk karena kewajiban menangani berbagai bencana di sejumlah daerah. Namun, ia menilai kerusakan kantor DPRD di NTB dan Sulawesi Selatan juga merupakan dampak bencana yang membutuhkan penanganan pemerintah.
“Kami memahami dengan posisi anggaran sekarang, apalagi ada mandatori bencana-bencana yang Bapak harus tangani. Tapi yang terjadi di NTB dan di Sulawesi Selatan itu juga bencana,” tegasnya.
Karena itu, Mori meminta Menteri PU memberikan perhatian khusus dengan memastikan kebutuhan pembangunan kembali kantor DPRD yang rusak tersebut mendapat dukungan anggaran dalam perencanaan 2027.
Pemerintah diminta memastikan anggaran pembangunan kembali kantor DPRD yang rusak di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan masuk dalam perencanaan anggaran 2027. 
BERITA TERKAIT: