Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pembaruan informasi mengenai potensi gempa susulan maupun tsunami penting untuk mencegah kepanikan dan kebingungan masyarakat, terutama di wilayah terdampak.

“Kita minta ke pihak BMKG untuk terus mengupdate situasi pasca gempa dan beberapa potensi gempa susulannya. Karena ini skalanya besar yang diprediksi juga ada potensi tsunami, saya kira BMKG harus real time menyampaikan update terus-menerus kepada masyarakat terutama di NTT, supaya masyarakat tidak dalam suasana kebingungan, dan sedikit banyak bisa mengurangi tingkat kebingungan masyarakat,” kata Huda kepada RMOL sesaat lalu, Jumat, 15 Agustus 2026.

Huda juga meminta BMKG memaksimalkan seluruh saluran komunikasi yang mudah diakses masyarakat, khususnya di kabupaten/kota yang menjadi pusat gempa.

Selain informasi kebencanaan, Huda juga meminta seluruh personel dan peralatan SAR dikonsolidasikan selama masa tanggap darurat.

“Temen-temen BMKG BMKG kita berharap dalam masa tanggap darurat ini mengkonsolidasikan personel, mengkonsolidasikan alat-alat SAR yang sekiranya tidak ada di NTT mungkin bisa dimobilisasi dari provinsi terdekat, yang intinya kita ingin dalam situasi kedaruratan apapun semua alat SAR bisa dalam posisi siap siaga di NTT, terutama di deket-deket pusat gempa di kabupaten kota terdampak gempa itu,” ujarnya.

Selain itu, Huda juga meminta stakeholder terkait untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang harus dievakuasi ke lokasi aman agar tidak terjadi kepanikan.

Untuk korban yang masih tertimbun, Legislator PKB itu meminta tim SAR bergerak cepat melakukan pencarian dan evakuasi.

“Untuk evakuasi masyarakat yang meninggal terutama yang dimungkinkan masih tertimbun di berbagai tempat baik rumah, fasilitas publik, kita berharap tim SAR sudah langsung ngambil langkah cepat untuk mengevakuasi supaya beberapa korban yang tertimbun dan seterusnya bisa secepatnya untuk diselamatkan,” katanya.

Menurut Huda, seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota harus siaga di bawah koordinasi Basarnas.

“Saya kira itu jangka pendek ini, untuk penanganan masa tanggap darurat ini. Tentu kita berharap semua stakeholder terkait di level provinsi dan kabupaten kota di bawah komando temen-temen Basarnas bisa siap siaga,” tegasnya.

Untuk jangka panjang, Huda mengatakan pemerintah perlu segera mendata dan mengonsolidasikan kerusakan infrastruktur untuk dilakukan perbaikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

“Mungkin ke depan jangka panjang semua fasilitas infrastruktur yang rusak tentu nanti dikonsolidasikan untuk dibangun baik jangka pendek maupun jangka panjangnya,” pungkasnya.