Peneliti energi Alpha Research Ferdy Hasiman mengatakan, kebutuhan setiap pembangkit memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu, pasokan batu bara harus dapat menyesuaikan kondisi pembangkit, mulai dari spesifikasi hingga waktu kebutuhan.
“Pengadaan batu bara tidak bisa hanya dilihat dari sisi harga dan mekanisme pembelian. Kualitas, spesifikasi, volume, waktu pengiriman, hingga karakteristik masing-masing pembangkit harus menjadi pertimbangan dalam menentukan pasokan,” katanya kepada media di Jakarta, Selasa 1 September 2026.
Menurut Ferdy, persoalan utama yang perlu diantisipasi adalah ketika pemisahan fungsi pengadaan membuat pengelola pembangkit kesulitan merespons kebutuhan di lapangan. Sistem kelistrikan membutuhkan pasokan yang dapat bergerak mengikuti perubahan kebutuhan maupun kondisi tak terduga.
“Yang penting jangan sampai fungsi pengadaan dipisahkan sedemikian rupa sehingga kebutuhan operasional pembangkit menjadi tidak fleksibel,” katanya.
Ia menilai pembentukan BLU tetap dapat diarahkan untuk menciptakan efisiensi, tetapi desain kelembagaannya harus memperhitungkan kebutuhan teknis pembangkit. Pemerintah juga perlu memastikan siapa yang memiliki kewenangan dalam menentukan pasokan dan bagaimana koordinasi dengan pengelola pembangkit dilakukan.
Kejelasan tersebut penting untuk mencegah persoalan baru, seperti tumpang tindih kewenangan atau keterlambatan pengiriman batu bara ketika pembangkit membutuhkan spesifikasi tertentu.
Ferdy kembali mengingatkan tujuan awal kebijakan tersebut jangan sampai berbalik menjadi beban operasional.
“Jangan sampai mekanisme yang dibuat untuk mengefisienkan pengadaan justru menyulitkan operasional pembangkit,” ujar Ferdy.
Karena itu, sebelum BLU diterapkan, pemerintah dinilai perlu menguji secara menyeluruh desain kelembagaan, pembagian kewenangan, pembiayaan, serta mekanisme pasokan. Efisiensi penting, tetapi keandalan pembangkit tetap menjadi batas yang tidak boleh dikorbankan.
Upaya pemerintah menata pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik melalui Badan Layanan Umum (BLU) dinilai tidak cukup hanya mengejar efisiensi. Ada persoalan operasional yang perlu dipastikan tidak terganggu ketika mekanisme pengadaan dipusatkan melalui lembaga baru. 
_di_Jakarta,_Senin,_27_Juli_2026.jpg)
BERITA TERKAIT: