Ketua DPD KNPI Riau sekaligus Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Prabowo-Gibran, Nasarudin menyebut pada prinsipnya mendukung program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran di Riau, termasuk kebijakan penataan lahan dalam kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
"Kita mendukung program pemerintah. Tetapi pada saat yang sama, kita ingin memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan," ujar Nasarudin dalam keterangan tertulisnya, Senin, 21 September 2026.
KNPI Riau juga menyatakan siap mengawal proses pembenahan yang dilakukan Agrinas, baik dalam pengelolaan maupun penguasaan lahan.
Menurut Nasarudin, transparansi menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui status lahan dan arah pengelolaannya. Terlebih, penataan kawasan perkebunan bersinggungan langsung dengan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kebun sawit.
Salah satu perhatian utama KNPI Riau adalah keberadaan petani sawit swadaya dengan lahan maksimal lima hektare. KNPI Riau meminta petani yang selama ini mengelola lahan eks-PKH dan telah diserahkan kepada Agrinas tetap diberikan kesempatan mengusahakan kebunnya.
"Khusus masyarakat atau petani swadaya dengan lahan maksimal lima hektare, kami berharap jangan diganggu. Mereka tetap diberikan kesempatan untuk mengelola kebunnya," kata Nasarudin.
KNPI Riau juga mendorong Agrinas berperan sebagai bapak angkat bagi petani swadaya. Agrinas diharapkan tidak hanya menjadi pengelola lahan, tetapi juga mitra petani dalam meningkatkan produktivitas sekaligus membantu penyelesaian persoalan legalitas.
Petani yang memenuhi kriteria juga diharapkan dapat mengikuti program pemutihan atau penyelesaian status lahan sesuai kebijakan pemerintah.
"Penataan kawasan jangan sampai hanya berujung pada penguasaan lahan. Harus ada kepastian dan manfaat bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kebun sawit," ujar Nasarudin.
Di sisi lain, KNPI Riau meminta Tim PKH segera menyerahkan lahan yang telah disita negara di Riau kepada Agrinas untuk dikelola sesuai mandat pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan lahan yang telah masuk dalam proses penataan negara tidak kembali dikuasai atau dikelola pihak sebelumnya.
KNPI Riau juga mendorong koordinasi antara Tim PKH, Agrinas, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan status serta pengelolaan setiap lahan dapat diketahui secara terbuka.
Selain persoalan lahan, Agrinas diharapkan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasionalnya di Riau.
"Tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian. Kami berharap masyarakat Riau mendapatkan prioritas sesuai kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan," kata Nasarudin.
DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau mendukung penataan perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah melalui PT Agrinas Palma Nusantara. 
BERITA TERKAIT: