Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menjelang Muktamar ke-35 NU yang akan digelar 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.
Menurut Said, NU memiliki modal sosial dan kultural yang kuat karena bertumpu pada kiai dan komunitas pesantren. Modal tersebut, kata dia, harus dijaga dengan menjauhkan NU dari praktik politik yang pragmatis dan transaksional.
“Jangan sampai NU tergoda dalam hingar bingar politik. Termasuk jangan pula membawa suksesi kepemimpinan NU seperti layaknya suksesi pemimpin politik yang berwatak pragmatis-transaksional,” kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu, 26 Agustus 2026.
Said menilai agenda Muktamar seharusnya diarahkan untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, krisis pertanian dan lingkungan, hingga persoalan global yang berdampak terhadap Indonesia.
“Sebagai jamaah, kami mengharapkan Muktamar NU jangan dihabiskan energinya untuk perebutan sebagai pemimpin,” ujarnya.
Ia menilai NU kini tidak lagi sekadar menjadi kekuatan subkultur pesantren. Tradisi intelektual dan keberadaan banyak sarjana NU di berbagai penjuru dunia menjadi modal penting bagi organisasi tersebut untuk ikut menjawab berbagai persoalan peradaban.
Karena itu, Said mendorong hasil Bahtsul Masail lebih dikedepankan sebagai produk pemikiran keilmuan ulama dan intelektual NU dalam merespons berbagai tantangan zaman.
Ia berharap NU tetap mempertahankan jati dirinya sebagai kekuatan moral, spiritual, dan sosial sekaligus terus berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan umat.
“NU akan semakin besar, dan membesarkan peradaban Islam bila tetap lurus di jalan keumatan,” tegas Said.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) diharapkan tidak menjadi ajang perebutan kepemimpinan. Forum tersebut dinilai perlu lebih banyak membahas persoalan umat dan tantangan peradaban yang semakin kompleks. 
BERITA TERKAIT: