Said Abdullah: Belanja Pemerintah Pusat Harus Mampu Akselerasi Pemulihan Ekonomi
Guna mempersempit ruang terjadinya kerawanan sosial, belanja Pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan Covid-19 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.Kar..
Prediksi Ekonomi 8 Persen Sri Mulyani Mengada-ada, Banggar Lebih Sepakat Dengan Jokowi
Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, ditanggapi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan, pihaknya tidak sepaka..
PPN Bakal Naik 15 Persen Tahun 2022, Ketua Banggar: Tunggu, Kita Lihat Dulu Tren Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah berencana untuk menaikkan pajak pertambahan nila (PPN) dari 10 persen menjadi 15 persen pada tahun 2022.Rencana ini menuai pro dan kontra. Pasalnya, saat ini perekonomian belum tumbuh maks..
Ketua Banggar DPR Tolak Rencana Tax Amnesty Jilid II Dalam RUU KUP
Presiden Joko Widodo melayangkan surat kepada DPR RI terkait revisi Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) yang di dalamnya terdapat beberapa kebijakan yang perlu direvisi.Salah satunya ad..
Said Abdullah Ingatkan Kebijakan Fiskal Harus Beri Dampak Positif Bagi Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah diminta selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk insentif perpajakan.Pasalnya, dengan amunisi terbatas, kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak bagi ..
Bantah Bagi-bagi Uang Di Sumenep, Ketua Banggar DPR: Ini Pembunuhan Karakter!
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, tegas membantah telah membagikan uang hingga warga berkerumun di Sumenep, Jawa Timur. Video yang viral di media sosial yang menunjukkan aksi 'pem..
_DPR,_MH_Said_Abdullah.jpg)
Ketua Banggar DPR Usul Penyaluran Subsidi LPG Pakai Sidik Jari
Subsidi LPG diharapkan bisa tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat. Agar tepat sasaran, dibutuhkan penggunaan biometrik sebagai acuan penyaluran subsidi.Demikian disampaikan Ketua Badan Anggaran ..
Larangan Mudik Harus Dipertimbangkan Secara Komprehensif
Larangan mudik lebaran bagi masyarakat perlu untuk dikaji kembali. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai harus ada pertimbangan yang komprehensif dari pemerintah dalam menerbit..
Sambut Ajakan SMI Utang Ke Bank, Said Abdullah: Beberapa Sektor Usaha Masih Bisa Jadi Champion
Ajakan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar masyarakat meminjam uang ke perbankan demi pemulihan ekonomi patut disambut baik.“Ajakan Bu Menkeu kita sambut baik, sebab tidak semua sektor usaha terpukul..
Ketua Banggar DPR: Reorientasi Penopang Pertumbuhan Ekonomi 2022-2024
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, meminta pemerintah segera bertransformasi secara ekonomi dengan mempersiapkan sektor andalan baru selain sektor komoditas sebagai bantalan per..
_DPR,_MH_Said_Abdullah.jpg)
Membangun Papua Berbasis Kearifan Lokal
“Dibandingkan dengan wilayah kepulauan kami, Irian Barat hanya selebar daun kelor, tetapi Irian Barat adalah sebagian dari tubuh kami. Apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya di..
Sumenep Progress Desak KPK Periksa Said Abdullah Dalam Dugaan Keteribatan Korupsi Dana Haji
Sekelompok orang yang mengatasnamaskan diri Sumenep Progress mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jl. Persada Kuningan, Jakarta, Kamis (3/11).Kehadiran mereka ke Gedung KPK, untuk ..
_DPR,_MH_Said_Abdullah_saat_pengesahan_RUU_Ciptaker.jpeg)
Ketua Banggar DPR: Ada Penyesatan Informasi UU Ciptaker Yang Memprovokasi Buruh
Ada mis informasi yang sampai kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR RI dan pemerintah, Senin kemarin (5/10).Bahkan dari kacamata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, M..
Ketua Banggar: Yang Dikasih PMN Rp 22 T Bukan Jiwasraya, Tapi BPUI
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meluruskan mengenai polemik suntikan dana Rp 22 triliun untuk penyelamatan Jiwasraya.Said Abdullah menjelaskan bahwa dana yang dimaksud adalah penyert..
Ketua Banggar: Pengumuman PSBB Anies Bakar Ludes Rp 300 Triliun
Tudingan miring kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menanggapi pengumuman penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibukota.Legisl..
