Menurut Purbaya, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya praktik under-invoicing maupun skema lain yang bermuara pada manipulasi nilai ekspor.
Modus tersebut dilakukan dengan mengirim produk ke Singapura melalui perusahaan perdagangan yang masih terafiliasi dengan eksportir, sebelum dijual kembali ke negara tujuan dengan harga jauh lebih tinggi.
“Mereka manipulasi, bisa juga transfer pricing dan lain-lain. Tapi manipulasi. Dia kirim Singapura, pakai perusahaan trading, mana perusahaannya dia sendiri. Dari sini ke sana, ke tujuannya dengan harga yang dua kali lipat atau lebih. Ada yang 200 persen, ada yang 4 kali lipat," ujarnya sai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri bidang ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.
Temuan tersebut diperoleh setelah pemerintah melakukan pengujian data secara rinci terhadap pengapalan CPO dari sejumlah perusahaan besar.
Analisis dilakukan dengan menelusuri transaksi per kapal pada tiga jalur pengapalan utama yang mewakili masing-masing 10 eksportir terbesar.
Purbaya menjelaskan, praktik tersebut selama bertahun-tahun sulit terdeteksi karena keterbatasan data kepabeanan yang hanya mencatat tujuan ekspor sampai Singapura.
Akibatnya, pergerakan barang menuju pembeli akhir tidak dapat dipantau secara utuh sehingga membuka celah terjadinya manipulasi nilai transaksi.
Namun situasi berubah setelah pemerintah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan mengakses basis data perdagangan yang lebih lengkap.
"Akhirannya kita terapkan AI, kemudian kita beli data juga yang lebih lengkap, sehingga di sini ketahuan impornya seperti apa. Jadi bukan data besar dari UN database itu, tapi udah betul kapal per kapal. Jadi confirm, dari data yang kita periksa memang mereka melakukan itu. Dan kalau dibetulin ya bagus buat Indonesia," jelasnya.
BERITA TERKAIT: