Usul Purbaya Pungut Pajak di Selat Malaka Membahayakan Negara

Terkait itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai gagasan tersebut sebagai langkah berisiko tinggi yang bisa memicu ketegangan geopolitik, mengingat Selat Malaka merupakan jalur vital perdagangan global.

“Tanda apa itu? Tanda kepanikan,” kata Rocky dalam 'Diskusi Politik dan Kebebasan Akademik' di UIN Jakarta, Kamis, 23 April 2026. 

Ia juga menyoroti potensi dampak internasional jika kebijakan tersebut benar-benar dijalankan.

“Coba bayangkan, kalau itu terjadi, China akan marah. Indonesia akan ditekan. Dianggap menghalangi jalur ekonomi mereka,” ujarnya.

Rocky bahkan menyebut langkah tersebut sebagai kontradiksi dalam narasi kebijakan.

“Ini satu-satunya yang bilang ekonomi baik. Tapi kenapa ingin ‘mencekik’ Selat Malaka?” tegasnya.

Lebih jauh, ia menduga wacana ini berkaitan dengan tekanan kebutuhan anggaran negara. Menurutnya, kebijakan berisiko bisa saja muncul sebagai respons atas beban fiskal yang besar, termasuk utang.

Rocky bahkan menyindir arah kebijakan tersebut sebagai tindakan serius yang mengarah pada kerugian kepentingan negara. 

“Yang bisa di-impeach dalam pengertian Inggris, dia adalah Purbaya, Dia membahayakan negara,” pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya melirik potensi penerapan pungutan bagi kapal yang melintas di Selat Malaka kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.

“Kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya, sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz, kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujarnya.